Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Mekah, Endang Jumali menyatakan informasi video yang mengatakan adanya payung raksasa yang dapat dibuka tutup di Masjidil Haram dan Kakbah pada musim haji 2018 adalah tidak benar adanya. “Di Masjidil Haram belum terjadi apa-apa seperti yang terjadi di kabar itu,” kata Endang.

Setelah melalui serangkaian konfirmasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa benar ada nama Joko Widodo sebagai kader PKS. Ia akan maju sebagai caleg pada pemilu 2019, meski seperti yang diakuinya, Joko belum secara resmi dicalonkan. Kepastian akhir mesti berdasarkan data DCT dari penyelenggara pemilu.

Informasi yang beredar tentang pencalonan Joko Widodo masuk dalam kategori infomasi benar (sahih), apabila informasi tersebut dilengkapi keterangan dan konfirmasi siapa Joko Widodo yang dimaksud.

Namun, ada pula informasi yang masuk dalam informasi satirik dan/atau humor, mengingat PKS salah satu partai oposisi (Presiden) Joko Widodo.

Video yang beredar di media sosial jelas merupakan potongan yang tidak lengkap. Hal itu membuat video tersebut masuk dalam kategori disinformasi. Informasi itu juga dapat memicu penilaian yang salah. Misalnya: memicu prasangka bahwa Anies tidak menyebut Ahok sembari mengklaim jasa/andilnya dalam penyelesaian proyek revitalisasi tersebut.

Informasi dari Portal Islam yang menyebut ide revitalisasi datang dari Sri Mulyani, dan Sandiaga menerima tantangan itu dengan menyanggupi mengeksekusinya, juga menyesatkan—pendeknya disinformasi juga—karena memotong setengah proses perjalanan proyek tersebut yang memang sudah dimulai dan dinisiasi sejak era Ahok.

Hasil penelusuran dari rentang Agustus 2016 hingga Juli 2018 menjelaskan konteks dengan lebih utuh: proyek revitalisasi Lapangan Banteng itu berjalan dengan melibatkan banyak sekali pihak, dimulai dari Ahok dan diselesaikan di era Anies-Sandiaga. Banyak pihak yang berperan sepanjang rentang waktu itu yang tidak dapat dinafikan oleh kedua belah pihak yang terus menerus sibuk mengelus jagonya masing-masing.

Rencana pembenahan sudah dimulai sejak 2015, pembangunan dimulai pada Juni 2016, dan per Februari 2017 sudah mencapai 40%, jadi tidak tepat jika periode Gubernur yang sebelumnya disebut hanya mengklaim atau tidak ada andil. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.