penyelamat muslim diposo adalah JK, Santoso dkk ini justru adalah provokator + teroris; mereka terus membakar amarah di daerah ini.

Artikel yang dibuat oleh portal tersebut bertujuan untuk menghasut opini masyarakat agar berfikir jika Presiden Jokowi mengesampingkan bahkan tidak perduli terhadap anak-anak Indonesia. FAKTANYA, bahwa kedua acara tersebut tidak bertabrakan. Saat itu HAN justru bertepatan dengan acara lingkungan hidup di kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk membahas tentang kebakaran hutan yang selama ini selalu terulang setiap tahun sejak 1980. Hal tersebut tentu menjadi prioritas utama dan alasan predisen tidak menghadiri HAN di Mataram, NTB.

Dilansir dari kompas.com, Penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, ternyata banyak yang tidak memiliki KTP DKI. Bahkan mayoritas penghuni merupakan warga Tionghoa asal Bagansiapi-api, Riau.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji mengatakan, seharusnya rusun itu diperuntukkan bagi warga relokasi penggusuran kolong tol Penjagalan-Penjaringan serta warga korban kebakaran Kapuk yang memiliki KTP DKI.

“Makanya ini kami benahi, kami lakukan pendataan kepada semua penghuni lagi. Kemarin kan sudah dievaluasi di Rusun Marunda, semuanya bertahap,” kata Ika, saat ditemui wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Pihaknya menargetkan, pendataan penghuni sudah rampung setelah Hari Raya Idul Fitri. Ia mengatakan, penghuni tidak bisa memindahtangankan unit rusun yang tersedia.

Apabila penghuni sudah memiliki tempat tinggal yang lebih layak, maka ia wajib menyerahkan kembali unit rusun kepada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara. Penghuni tidak bisa menyewakan bahkan memperjualbelikan unit rusun yang ditinggalkan kepada pihak lain.

“Ini kan inkubator. Jadi unit rusun yang ditinggal diberikan kepada warga lain terkena dampak penggusuran atau bencana, yang lebih membutuhkan,” kata mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara itu.

Status asal domisili penghuni Rusunawa Kapuk Muara diketahui setelah jajaran Suku Dinas (Sudin) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakut menggelar operasi pembinaan administrasi kependudukan (Biduk) di rusun tersebut. Saat memperlihatkan KTP yang dimiliki, beberapa domisili warga memang tercatat berasal dari Bagansiapiapi, Riau.

Beberapa warga mengaku telah menempati rusun tersebut sejak lama. Namun, ada juga warga yang baru pindah dan menetap di sana.”Kalau saya, awalnya ikut kakak. Tapi setelah kakak saya pindah, saya yang nerusin,” ungkap salah satu warga Blok A lantai III, Candra (21). Bahkan ada warga yang mengaku membeli langsung unit rusun melalui kerabatnya.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (Rusun) Muara Baru dan Kapuk Muara (UPRS) Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Didih Hartaya, mengatakan, ada puluhan penghuni yang telah dikeluarkan dari rusun itu sejak Mei lalu.

Didih mengatakan, sejak Mei hingga pertengahan Juli ini, sebanyak 80 penghuni telah diusir dari Rusun Kapuk Muara.

Alasan para penghuni dikeluarkan karena melanggar sejumlah aturan, seperti belum memiliki KTP yang beralamat di rusun dan belum berkeluarga.

“Masalah mereka pertama bujangan, terus mereka belum ber-KTP rusun, jadi warga luar. Pokonya kalau ketahuan warga luar, ya kami keluarkan,” ujar Didih kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2016).

Ia menjelaskan, bagi warga yang masih belum memiliki KTP yang beralamat di rusun, akan sangat terlihat bahwa mereka memang melakukan transaksi jual beli dengan penghuni rusun sebelumnya

Menurut dia, surat perjanjian atau SP akan sama dengan identitas mereka di rusun.

Begitu juga dengan penghuni yang belum berkeluarga.

“Sebenarnya tidak bisa kalau normal (prosesnya) tidak punya SP mereka tidak bisa proses pindah ke rusun. Kan dulu ada permainan, sehingga SP belum atas namanya tapi dia pindah, dan KTP mereka belum tercatat KTP rusun,” ujar Didih.

Sejumlah masalah terjadi di Rusun Kapuk Muara. Salah satunya banyaknya warga umum yang tinggal di Rusun Kapuk Muara, khusunya warga yang berasal dari Bagan Siapiapi, Riau.