SuaraJakarta.id - Di tengah ramai dibicarakan polemik seputar ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebuah tangkapan layar artikel viral di media sosial mengklaim bahwa Jokowi mengaku berharap tidak dipenjara jika ijazahnya terbukti palsu.

Unggahan itu tersebar luas di platform media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp dengan teks yang provokatif dan sensasional.

Adapun narasi yang dibagikan:

"Jokowi dan kuasa Hukumnya Meminta jika ijasah nya dinyatakan Palsu akan bertobat tapi berharap jangan saya di penjara."

Narasi tersebut langsung memancing reaksi netizen, dari yang percaya sampai yang mengkritik keras pasangan Jokowi. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Simak hasil cek fakta berikut ini.

Unggahan viral itu berisi screenshot artikel yang seakan dibuat oleh media berita mainstream, lengkap dengan judul yang menyebutkan bahwa Jokowi berharap tidak akan dipenjara meskipun ijazahnya terbukti palsu. Narasi ini ditulis seolah berasal dari pernyataan langsung atau wawancara resmi Jokowi.

Setelah ditelusuri oleh tim Cek Fakta, diketahui:

1. Tidak ada artikel resmi dari media kredibel yang memuat pernyataan Jokowi tentang “tidak dipenjara jika ijazahnya terbukti palsu”.

2. Tidak ada kutipan pidato, wawancara, atau pernyataan langsung dari Jokowi yang menyebutkan hal tersebut.

3. Klaim ini hanya berupa artikel manipulasi atau tangkapan layar palsu yang dibuat untuk menarik perhatian, tanpa sumber yang jelas atau referensi yang dapat diverifikasi.

Dengan demikian, narasi yang beredar tidak berdasar fakta dan merupakan hoaks.

SuaraJakarta.id - Sebuah unggahan yang kini viral di media sosial mengklaim bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) untuk menaikkan harga token listrik sebagai bagian dari kebijakan baru. Narasi tersebut langsung menarik perhatian publik, terutama di kalangan pengguna listrik prabayar yang khawatir soal biaya tagihan.

Beredar unggahan [arsip] dari akun Facebook Antexs pada Rabu (24/12/2025), isinya berupa foto Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang disertai narasi:

“bahlil ajak PLN menaikan harga token agar PT PLN tidak rugi dan agar rakyat belajar menghemat arus”

Hingga senin (5/1/2026), unggahan tersebut telah mendapat sekitar 13.000 reaksi, 33.800-an komentar, dan 1.000 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lainnya.

Namun sebelum Anda ikut percaya atau menyebarkannya, simak dulu cek fakta lengkapnya — karena klaim itu ternyata tidak benar dan menyesatkan.

Dalam unggahan yang ramai dibagikan muncul narasi bahwa:

Unggahan itu kerap disertai gambar Bahlil dan logo PLN, seakan-akan menunjukkan pernyataan resmi dari pemerintah. Tulisan ini kemudian dibagikan berkali-kali oleh warganet yang khawatir soal biaya listrik masa depan.

Pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo menelusuri kebenaran klaim ini, dan menemukan bahwa:

1. Tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun pemerintah yang meminta PLN menaikkan harga token listrik.2.  Situs resmi PLN, Kementerian Investasi, maupun kanal media sosial terverifikasi tidak pernah memuat kebijakan atau wacana seperti yang disebutkan.3. Tidak ada pemberitaan dari media nasional kredibel.4. Perubahan biaya listrik — termasuk tarif token prabayar — harus melalui mekanisme resmi pemerintah, seperti keputusan Kementerian ESDM / Kementerian Keuangan / Dewan Energi Nasional, dan bukan permintaan sepihak dari satu pejabat tanpa prosedur.

Dengan demikian, klaim tersebut tidak memiliki landasan fakta yang kuat.

SuaraLampung.id - Sebuah unggahan video yang sedang viral di media sosial mengklaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menangkap sejumlah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan warga negara asing (WNA) saat melakukan operasi penyisiran di Papua. Narasi dalam unggahan itu menyebut kejadian sebagai operasi besar yang baru saja terjadi, dan disertai potongan gambar serta komentar yang memancing emosi publik.

Beredar unggahan video [arsip] pada Selasa (30/12/2025) dari akun Facebook “digital ai” berisi narasi sebagai berikut: 

“PEMIRSA, PASUKAN TNI DILAPORKAN BERHASIL MENANGKAP 1 ANGGOTA KKB DAN 1 WARGA ASING DALAM OPERASI PENYISIRAN. KEDUANYA DIDUGA TERLIBAT TRANSAKSI SENJATA DAN LOGISTIK SEBAGAI PENYUPLAI. TEMUAN INI MENIMBULKAN KEMARAHAN APARAT TNI MEMBUKA KASUS INI KE MEDIA DAN MENGELUARKAN PERINGATAN KERAS”.

Per-senin (5/1/2026), unggahan tersebut telah mendapat 1.941 tanda suka, 252 komentar, dan 119 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lainnya.

Namun, sebelum Anda ikut menilai atau menyebarkannya, penting untuk membaca hasil cek fakta yang sebenarnya. Karena klaim ini ternyata tidak benar dan menyesatkan.

Unggahan yang ramai dibagikan di platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok menuliskan narasi:

Unggahan ini disebarkan ulang oleh banyak akun tanpa sumber resmi atau konfirmasi lembaga terkait.

Tim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo telah melakukan penelusuran terhadap klaim ini dan menemukan sejumlah fakta kunci:

Di sejumlah sumber, konten video yang dipakai sudah lama beredar dengan konteks berbeda — misalnya latihan militer atau operasi yang tidak berkaitan dengan isu yang diklaim dalam unggahan viral tersebut.

Dengan demikian, klaim bahwa TNI menangkap anggota KKB dan WNA saat operasi penyisiran adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

SuaraJakarta.id - Baru-baru ini, beredar unggahan di Facebook oleh akun “Ardhi Ardhaz” yang mengklaim bahwa BRIN secara resmi menunjuk mantan Presiden Joko Widodo sebagai “Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana”.

Klaim ini langsung mendapat perhatian, dengan ribuan likes, komentar, dan dibagikan berkali-kali.

Akun Facebook “Ardhi Ardhaz” pada Selasa (2/12/2025) mengunggah foto Joko Widodo (mantan presiden) [arsip] berisi narasi: 

“BRIN Tunjuk Joko Widodo jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana”.

Hingga Senin (8/12/2025) unggahan tersebut telah mendapatkan sekitar 1.320-an tanda suka, 1000-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 10 kali.

Namun setelah dilakukan verifikasi oleh TurnBackHoax / Mafindo, klaim tersebut ternyata termasuk kategori konten yang menyesatkan (misleading content).