Dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Yohanes Sulaiman mengatakan bahwa pernyataan Bambang mengenai oposisi tidak lagi dibutuhkan jelas salah. Menurutnya, tidak akan ada yang berani mengkritik pemerintah apabila tidak ada oposisi dan semua partai politik ada dalam pemerintahan. 

Menurut studi politik, partai oposisi merupakan instrumen penting dalam sistem politik hukum yang terjadi di parlemen atau di lembaga legislatif. Kritik dari oposisi dapat memberikan pandangan alternatif terhadap kebijakan pemerintah yang kiranya bermasalah.

Suatu negara demokrasi seperti Indonesia tidak memiliki kekuatan oposisi mengandung risiko, yakni akan lahir kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Alhasil, kebijakan-kebijakan hanya melayani kepentingan penguasa. “Selain itu, absennya kubu oposisi akan membuat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin tidak terkontrol,” ujarnya.

Yohanes menambahkan, saat ini, partai politik yang berada di luar pemerintah hanyalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, kita bisa lihat bagaimana partai-partai koalisi pemerintah justru mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial, seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Sementara itu, partai oposisi yang jumlah kursinya saja tidak mayoritas di parlemen tidak punya cukup kekuatan untuk menentang atau melawannya. Pihak yang berteriak dan mengkritik justru adalah publik. 

Lalu pertanyaannya, apa gunanya partai politik jika semua tidak ada yang berani mengkritik pemerintah dan hanya mementingkan posisi dalam kabinet?

Pada periode pemerintahan berikutnya, kemungkinan besar hanya PKS dan PDIP yang akan menjadi oposisi. Ini saja sebetulnya tidak cukup secara kekuatan di parlemen. “Idealnya, kubu pemerintah jangan sampai menguasai kursi mayoritas 67%, karena jika mencapai persentase tersebut, UU dan aturan bermasalah bisa mudah digolkan tanpa mempedulikan suara oposisi,” kata dia.

Yohanes menegaskan, tanpa adanya oposisi, tidak akan ada check and balance dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah akan menjadi korup, otoriter, dan sewenang-wenang, dan demokrasi hanya akan jadi formalitas ala Orde Baru.

Klaim Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa sistem check and balance dalam pemerintahan akan lebih mudah dilakukan tanpa keberadaan oposisi, adalah keliru.

Pemerintahan tanpa oposisi akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya melayani kepentingan penguasa. Absennya kubu oposisi akan membuat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin tidak terkontrol.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Peneliti kebijakan ketahanan pangan dan perdagangan di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran menilai pernyataan Menko Marves itu tidak berdasar. Tidak ada data komprehensif yang mendukung klaim terkait jumlah penumpang yang disebutkan Luhut. Padahal informasi ini biasanya hanya disediakan melalui rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hasran juga menegaskan bahwa kelayakan melanjutkan proyek ini hingga Surabaya, Jawa Timur, tidak bisa diukur dengan menggunakan jumlah penumpang saja. “Diperlukan studi kelayakan seperti misalnya menggunakan cost benefit analysis (analisis biaya dan manfaat),” kata dia.

Jika jumlah penumpang naik, maka otomatis pendapatan akan ikut bertambah. Namun, hal-hal lain juga perlu dihitung biayanya. “Misalnya, semakin banyak penumpang maka risiko kerusakan atau reparasi juga makin tinggi,” ujarnya.

Saat ini, tidak tersedia informasi yang cukup untuk menyimpulkan apakah keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek ini sudah dilatarbelakangi studi atau belum.

Maka, pernyataan Luhut tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Menurut Hasran, benar atau tidaknya pernyataan Menko Marves tersebut memerlukan landasan perhitungan yang valid. “Sedangkan saat ini, hasil penghitungan dan data terkait yang dibutuhkan untuk menentukan kelayakan pun belum dipublikasikan.”

Klaim Luhut soal kelayakan rute proyek kereta cepat Jakarta-Bandung layak diteruskan sampai Surabaya karena ada peningkatan jumlah penumpang, adalah belum ada bukti. 

Saat ini, hasil penghitungan dan data terkait resmi yang dibutuhkan untuk menentukan kelayakan belum dipublikasikan. Termasuk tidak tersedia informasi yang cukup untuk menyimpulkan apakah keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek ini sudah dilatarbelakangi studi atau belum.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Muncul sebuah unggahan di Youtube pada 5 Juni 2024 mengenai klaim yang mengatakan jika telah terjadi tsunami di laut selatan Pangandaran.

Namun, setelah disimak dan dilakukan pencarian di Google ternyata narator hanya membacakan ulang sebuah artikel berjudul “Peringatan Dini Gelombang Tinggi Perairan Selatan Termasuk Pangandaran, BMKG: Warga Pesisir Waspada” yang diterbitkan oleh Tribun Jabar.

Mengutip dari Tribun Jabar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun meteorologi Tunggul Wulung Cilacap mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Terutama, di laut selatan Pangandaran. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Jateng, Nurmaya mengatakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan – Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 4 – 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur – Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8 – 25 knot.

Tinggi gelombang mencapai 2,5 sampai 4 meter dan berpeluang terjadi di perairan selatan Sukabumi, Samudera Hindia Selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, Samudera Hindia Selatan Cianjur. BMKG mengimbau perahu nelayan agar memperhatikan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. BMKG pun meminta kapal tongkang mewaspadai kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter.

Nahkoda kapal ferry juga harus memperhatikan angin sekencang 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Adapun kapal besar, seperti kargo dan pesiar, disarankan mewaspadai kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa isi video tersebut jelas berbeda dengan apa yang diklaim pada judul video mengenai terjadinya tsunami di laut selatan Pangandaran.

Faktanya isi video tersebut jelas berbeda dengan apa yang diklaim pada judul video mengenai terjadinya tsunami di laut selatan Pangandaran.

Beredar unggahan di media sosial Instagram yang berisi video dengan narasi Disease X adalah bocoran pandemi berikutnya.

Namun setelah dilakukan pencarian gambar, video tersebut identik dengan video dari kanal YouTube RRNewlitics yang diunggah pada 29 Februari 2024. Video ini berisi wawancara dengan Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K), mantan menteri kesehatan periode 2004-2009. Dalam video tersebut Siti Fadilah Supari bercerita tentang pandemi Covid-19 dan juga kasus flu burung.

Dilansir Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Amesh Adalja, MD, peneliti Johns Hopkins Center for Health Security, Penyakit X adalah konsep pelabelan sementara (placeholder) yang mengacu pada patogen pandemi yang belum dikarakterisasi atau belum diketahui. Tujuan pelabelan sementara ini untuk mendorong pemikiran proaktif tentang patogen yang dapat menyebabkan pandemi. Ini merupakan cara untuk mendorong pemikiran masyarakat agar tidak terpaku pada daftar patogen pandemi sebelumnya seperti influenza.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan Disease X adalah bocoran pandemi berikutnya adalah tidak benar. Faktanya Penyakit X bukanlah patogen yang baru teridentifikasi, melainkan apa sebagai “yang belum diketahui”. Atau pelabelan sementara (placeholder) patogen pandemi yang belum dikarakterisasi atau belum diketahui agar ada tindakan proaktif untuk mencegah.

Klaim yang mengatakan Disease X adalah bocoran pandemi berikutnya adalah tidak benar. Faktanya Penyakit X bukanlah patogen yang baru teridentifikasi, melainkan apa sebagai “yang belum diketahui”.