Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kemenkeu dalam unggahannya juga menyatakan narasi yang menyebut APBN hanya mampu bertahan tiga bulan atau rupiah akan mencapai Rp20.000 per dolar AS merupakan hoaks.

Selain itu, unggahan tersebut identik dengan pemberitaan ini yang membahas rapat terkait pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh.

Dalam konteks aslinya, Menteri Keuangan menegaskan agar pembayaran utang proyek tersebut tidak membebani keuangan negara, bukan menyatakan kondisi APBN yang kritis.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut APBN Indonesia hanya cukup untuk tiga bulan dan rupiah akan menyentuh Rp20.000 per dolar AS merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: APBN Indonesia hanya cukup tiga bulan

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa utang proyek Kereta Cepat Whoosh akan dilunasi dalam waktu dua bulan.

Dilansir darii ANTARA, pemerintah memang membahas skema penyelesaian utang proyek tersebut, tetapi tidak ada kepastian terkait pelunasan dalam jangka waktu tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

Namun, rincian hasil restrukturisasi, termasuk mekanisme pembayaran dan jangka waktu pelunasan, belum diumumkan secara resmi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut utang Kereta Cepat Whoosh akan lunas dalam dua bulan merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: Utang kereta cepat Whoosh lunas dalam dua bulan

Klaim: Hoaks

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki seribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai akun kreator digital. Kami juga menemukan beberapa unggahan terkait Megawati, seperti ini dan ini.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut memang sering mengunggah konten yang mencatut nama Megawati. Akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Adapun akun Facebook resmi milik Megawati bernama “Megawati Soekarnoputri” memiliki 82 ribu pengikut dan aktif mengunggah informasi terkait kegiatan Megawati.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, mengarah pada akun Instagram @puanmaharaniri, yang menyatakan bahwa gambar asli Megawati tersebut merupakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada 9 Februari 2026.

“Selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University kepada Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri di Riyadh, Arab Saudi, hari ini… ? Ibu Megawati menjadi tokoh pertama di dunia, di luar warga Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari PNU, atas dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta pemberdayaan perempuan. Sebuah kehormatan besar untuk Indonesia… Alhamdulillah... Love you, Mam…❤️” Begitu keterangan Puan dalam unggahan Instagramnya.

Sebagai informasi, Puan Maharani adalah anak kandung dari Megawati Soekarnoputri. Puan merupakan putri bungsu Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Taufiq Kiemas. Di ranah politik, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Puan Maharani menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di partai yang sama dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Melansir laman Kompas.com, Megawati pernah mengatakan dirinya adalah “Presiden sampah” ketika menjabat di masa lalu. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Hal itu disampaikan Megawati saat menyinggung peran besar yang diambilnya dalam menyelesaikan lima konflik di Indonesia, termasuk konflik di Kalimantan Barat. Megawati menyinggung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah dan mengaku objektif dalam mengkritisi rencana pembangunan 3 juta rumah itu.

“Pertanyaan saya sangat logis, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana. Tanahnya tanah sopo. Cicilannya piro. Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana. Jangan lupa, saya pernah jadi Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh,” begitu yang disampaikan Megawati.

Kemudian, barulah Megawati menyinggung dirinya sebagai “Presiden sampah”, karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi.

“Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hm, mana sekarang ada kayak begituan. Jangan dah. Aduh, capek juga ya,” begitu jelas Megawati.

Senada dengan hal itu, laman Turn Back Hoax juga melaporkan bahwa tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara.” Unggahan video berisi klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara” merupakan konten palsu.

Dengan demikian, foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pernyataan Megawati yang diklaim menyebut guru honorer sebagai sampah negara. Megawati tidak pernah menyampaikan narasi tersebut.

Baca juga:Bertemu di Istana, Prabowo & Megawati Bahas Geopolitik-Krisis

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa narasi yang mencatut Megawati menyebut guru honorer adalah sampah negara bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Foto yang beredar adalah Megawati dalam acara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh.

Megawati pernah menyebut dirinya sebagai “Presiden Sampah” karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. Megawati bukan dan tidak pernah menyebut guru honorer adalah sampah negara.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Menteri Keuangan maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa gaji guru akan atau harus disetarakan dengan gaji anggota DPR.

Selain itu, cuplikan video yang digunakan dalam unggahan tersebut serupa dengan unggahan ini yang merupakan dokumentasi kegiatan rapat koordinasi pemerintah terkait kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan pembahasan mengenai gaji guru.

Tidak ada sumber resmi yang mendukung klaim tersebut, sehingga narasi dalam unggahan tersebut tidak memiliki dasar yang valid.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan gaji guru setara dengan DPR adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Menkeu Purbaya sebut gaji guru harus setara DPR

Klaim: Hoaks

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.