Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan ke Instagram resmi @kemenag.kalteng yang menyatakan bahwa beredar video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menegaskan tidak ada larangan berkurban. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan seperti biasa, baik secara mandiri maupun bersama.

Adapun yang disampaikan Menag adalah gagasan agar pengelolaan kurban bisa lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas, misalnya melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Melansir laman Pos Sindo, foto Menteri Agama Nasaruddin Umar yang beredar diambil dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

“Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” begitu pernyataan Nasaruddin usai memimpin Sidang Isbat merespons adanya potensi perbedaan dimulainya waktu berpuasa di antara organisasi keagamaan.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sarankan kurban dan akikah ke Baznas” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman BAZNAS. Akikah dan kurban merupakan ibadah yang berdiri sendiri, namun dianggap serupa karena sama-sama menyembelih hewan ternak. Dalam pelaksanaannya, daging hewan yang disembelih tersebut dapat dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan kaum fakir miskin sebagai bentuk kebaikan dan berbagi rezeki.

Melansir laman Instagram @kemenag_ri, beredar narasi lain yang mengklaim Menag sebutkan "Lebaran Kurban, gak boleh nyembelih hewan, suruh ganti uang". Kemenag menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar. Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian.

Dalam rilis Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta meminta untuk menggantinya dengan uang adalah tidak benar.

Menurut Thobib, Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban. Menag menyampaikan gagasannya terkait pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya. Menag tidak pernah mengatakan masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sendiri.

Dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya.

“Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” begitu pernyataan Thobib, Selasa (28/4/2026).

“Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” begitu tambah Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama.

Dengan demikian narasi yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah narasi yang disampaikan secara tidak utuh sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan, atau konflik.

Kemenag meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi Kemenag.go.id.

Baca juga:Program Kurban 2026 Dompet Dhuafa: Terjangkau & Global

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah informasi dengan konteks yang hilang (missing context).

Gambar asli dalam unggahan yang beredar adalah saat Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban sendiri. Menag menyampaikan pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban agar terlaksana lebih tertata dan dapat memberi manfaat lebih luas bagi umat. Dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan ke Instagram resmi @kemenag.kalteng yang menyatakan bahwa beredar video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menegaskan tidak ada larangan berkurban. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan seperti biasa, baik secara mandiri maupun bersama.

Adapun yang disampaikan Menag adalah gagasan agar pengelolaan kurban bisa lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas, misalnya melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Melansir laman Pos Sindo, foto Menteri Agama Nasaruddin Umar yang beredar diambil dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

“Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” begitu pernyataan Nasaruddin usai memimpin Sidang Isbat merespons adanya potensi perbedaan dimulainya waktu berpuasa di antara organisasi keagamaan.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sarankan kurban dan akikah ke Baznas” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman BAZNAS. Akikah dan kurban merupakan ibadah yang berdiri sendiri, namun dianggap serupa karena sama-sama menyembelih hewan ternak. Dalam pelaksanaannya, daging hewan yang disembelih tersebut dapat dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan kaum fakir miskin sebagai bentuk kebaikan dan berbagi rezeki.

Melansir laman Instagram @kemenag_ri, beredar narasi lain yang mengklaim Menag sebutkan "Lebaran Kurban, gak boleh nyembelih hewan, suruh ganti uang". Kemenag menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar. Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian.

Dalam rilis Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta meminta untuk menggantinya dengan uang adalah tidak benar.

Menurut Thobib, Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban. Menag menyampaikan gagasannya terkait pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya. Menag tidak pernah mengatakan masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sendiri.

Dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya.

“Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” begitu pernyataan Thobib, Selasa (28/4/2026).

“Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” begitu tambah Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama.

Dengan demikian narasi yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah narasi yang disampaikan secara tidak utuh sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan, atau konflik.

Kemenag meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi Kemenag.go.id.

Baca juga:Program Kurban 2026 Dompet Dhuafa: Terjangkau & Global

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah informasi dengan konteks yang hilang (missing context).

Gambar asli dalam unggahan yang beredar adalah saat Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban sendiri. Menag menyampaikan pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban agar terlaksana lebih tertata dan dapat memberi manfaat lebih luas bagi umat. Dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki seribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai akun kreator digital. Kami juga menemukan beberapa unggahan terkait Megawati, seperti ini dan ini.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut memang sering mengunggah konten yang mencatut nama Megawati. Akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Adapun akun Facebook resmi milik Megawati bernama “Megawati Soekarnoputri” memiliki 82 ribu pengikut dan aktif mengunggah informasi terkait kegiatan Megawati.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, mengarah pada akun Instagram @puanmaharaniri, yang menyatakan bahwa gambar asli Megawati tersebut merupakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada 9 Februari 2026.

“Selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University kepada Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri di Riyadh, Arab Saudi, hari ini… ? Ibu Megawati menjadi tokoh pertama di dunia, di luar warga Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari PNU, atas dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta pemberdayaan perempuan. Sebuah kehormatan besar untuk Indonesia… Alhamdulillah... Love you, Mam…❤️” Begitu keterangan Puan dalam unggahan Instagramnya.

Sebagai informasi, Puan Maharani adalah anak kandung dari Megawati Soekarnoputri. Puan merupakan putri bungsu Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Taufiq Kiemas. Di ranah politik, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Puan Maharani menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di partai yang sama dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Melansir laman Kompas.com, Megawati pernah mengatakan dirinya adalah “Presiden sampah” ketika menjabat di masa lalu. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Hal itu disampaikan Megawati saat menyinggung peran besar yang diambilnya dalam menyelesaikan lima konflik di Indonesia, termasuk konflik di Kalimantan Barat. Megawati menyinggung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah dan mengaku objektif dalam mengkritisi rencana pembangunan 3 juta rumah itu.

“Pertanyaan saya sangat logis, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana. Tanahnya tanah sopo. Cicilannya piro. Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana. Jangan lupa, saya pernah jadi Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh,” begitu yang disampaikan Megawati.

Kemudian, barulah Megawati menyinggung dirinya sebagai “Presiden sampah”, karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi.

“Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hm, mana sekarang ada kayak begituan. Jangan dah. Aduh, capek juga ya,” begitu jelas Megawati.

Senada dengan hal itu, laman Turn Back Hoax juga melaporkan bahwa tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara.” Unggahan video berisi klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara” merupakan konten palsu.

Dengan demikian, foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pernyataan Megawati yang diklaim menyebut guru honorer sebagai sampah negara. Megawati tidak pernah menyampaikan narasi tersebut.

Baca juga:Bertemu di Istana, Prabowo & Megawati Bahas Geopolitik-Krisis

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa narasi yang mencatut Megawati menyebut guru honorer adalah sampah negara bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Foto yang beredar adalah Megawati dalam acara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh.

Megawati pernah menyebut dirinya sebagai “Presiden Sampah” karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. Megawati bukan dan tidak pernah menyebut guru honorer adalah sampah negara.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki seribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai akun kreator digital. Kami juga menemukan beberapa unggahan terkait Megawati, seperti ini dan ini.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut memang sering mengunggah konten yang mencatut nama Megawati. Akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Adapun akun Facebook resmi milik Megawati bernama “Megawati Soekarnoputri” memiliki 82 ribu pengikut dan aktif mengunggah informasi terkait kegiatan Megawati.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, mengarah pada akun Instagram @puanmaharaniri, yang menyatakan bahwa gambar asli Megawati tersebut merupakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada 9 Februari 2026.

“Selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University kepada Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri di Riyadh, Arab Saudi, hari ini… ? Ibu Megawati menjadi tokoh pertama di dunia, di luar warga Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari PNU, atas dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta pemberdayaan perempuan. Sebuah kehormatan besar untuk Indonesia… Alhamdulillah... Love you, Mam…❤️” Begitu keterangan Puan dalam unggahan Instagramnya.

Sebagai informasi, Puan Maharani adalah anak kandung dari Megawati Soekarnoputri. Puan merupakan putri bungsu Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Taufiq Kiemas. Di ranah politik, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Puan Maharani menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di partai yang sama dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Melansir laman Kompas.com, Megawati pernah mengatakan dirinya adalah “Presiden sampah” ketika menjabat di masa lalu. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Hal itu disampaikan Megawati saat menyinggung peran besar yang diambilnya dalam menyelesaikan lima konflik di Indonesia, termasuk konflik di Kalimantan Barat. Megawati menyinggung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah dan mengaku objektif dalam mengkritisi rencana pembangunan 3 juta rumah itu.

“Pertanyaan saya sangat logis, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana. Tanahnya tanah sopo. Cicilannya piro. Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana. Jangan lupa, saya pernah jadi Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh,” begitu yang disampaikan Megawati.

Kemudian, barulah Megawati menyinggung dirinya sebagai “Presiden sampah”, karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi.

“Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hm, mana sekarang ada kayak begituan. Jangan dah. Aduh, capek juga ya,” begitu jelas Megawati.

Senada dengan hal itu, laman Turn Back Hoax juga melaporkan bahwa tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara.” Unggahan video berisi klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara” merupakan konten palsu.

Dengan demikian, foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pernyataan Megawati yang diklaim menyebut guru honorer sebagai sampah negara. Megawati tidak pernah menyampaikan narasi tersebut.

Baca juga:Bertemu di Istana, Prabowo & Megawati Bahas Geopolitik-Krisis

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa narasi yang mencatut Megawati menyebut guru honorer adalah sampah negara bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Foto yang beredar adalah Megawati dalam acara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh.

Megawati pernah menyebut dirinya sebagai “Presiden Sampah” karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. Megawati bukan dan tidak pernah menyebut guru honorer adalah sampah negara.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.