Penelusuran Fakta 

Tim Cek Fakta menelusuri klaim tersebut dengan mengonfirmasi langsung kepada Kepala  Badan Gizi Nasional ,  Dadan Hindayana .

Dadan menegaskan bahwa pernyataan dalam unggahan tersebut tidak benar.

“Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Saya malah senang setiap orang memposting karena itu bagian dari pengawasan bersama dan utamanya memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG,” ujarnya.

Sumber: Kepala BGN Bantah Melarang Masyarakat Upload Menu MBG di Medsos | BGN

Penelusuran juga dilakukan menggunakan fitur pencarian gambar  Google Lens  terhadap tangkapan layar yang beredar. Hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut berasal dari artikel yang dimuat oleh  Kompas.com  pada 18 Februari 2026.

Artikel asli berjudul  “BGN: Insentif Rp 6 Juta Per Hari untuk SPPG Lebih Efisien Dibanding Bangun Sendiri.” 

Sumber: Facebook/Kompas.com

Dalam artikel tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai larangan mengunggah menu MBG di media sosial. Isi berita sebenarnya membahas penjelasan Kepala BGN mengenai pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada yayasan pengelola  SPPG  atau dapur program MBG.

Artinya, tangkapan layar yang beredar telah dimodifikasi sehingga menampilkan judul atau narasi yang berbeda dari artikel aslinya.

Selain itu, Wakil Kepala  Badan Gizi Nasional ,  Nanik Sudaryati Deyang , juga menegaskan bahwa masyarakat justru diperbolehkan mengunggah menu MBG di media sosial.

Dalam kegiatan koordinasi dan evaluasi di Bondowoso, Jawa Timur, pada 26 Januari 2026, Nanik menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah melarang orangtua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG.

Ia bahkan mendorong agar unggahan tersebut dilengkapi keterangan yang jelas, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat dapur  SPPG  yang menyalurkan makanan.

Keterangan tersebut penting agar informasi yang beredar di media sosial dapat membantu proses pengawasan kualitas layanan program MBG.

Penelusuran Fakta

Tim Cek Fakta menelusuri klaim tersebut melalui penjelasan resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit saat itu, Anung Sugihantono, menegaskan bahwa informasi mengenai vaksin penyebab autisme merupakan hoaks yang telah beredar sejak lama.

Menurut Kementerian Kesehatan, thimerosal merupakan bahan pengawet yang digunakan dalam sejumlah produk farmasi untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme dan menjaga stabilitas vaksin. Berbagai penelitian ilmiah sejak 2002 menunjukkan tidak ada hubungan antara thimerosal dalam vaksin dengan autisme.

“Ito berita hoaks sejak tahun 2015 yang lalu,” kata Anung saat dikonfirmasi oleh  Kompas.com .

Kajian keamanan vaksin juga dilakukan oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar dibandingkan potensi risiko dari penggunaan thimerosal dalam jumlah kecil.

Sumber: [HOAKS] Kandungan Thimerosal dalam Vaksin Sebabkan Autisme | Kompas

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh dokter umum Gracia Fensynthia yang dikutip dari platform kesehatan Alodokter.

Menurut dr. Gracia, kekhawatiran vaksin menyebabkan autisme berawal dari sebuah penelitian pada 1998 di Inggris yang mengaitkan vaksin MMR dengan autisme. Namun penelitian tersebut kemudian terbukti keliru dan telah ditarik dari publikasi ilmiah.

Sejak saat itu, berbagai penelitian berskala besar dilakukan untuk menguji klaim tersebut. Salah satunya adalah penelitian pada 2019 yang melibatkan hampir 660.000 anak selama 11 tahun, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara vaksin dengan autisme.

Sumber: Vaksinasi Menyebabkan Autisme, Ini Faktanya | Alodokter

Penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Dominicus Husada, Kepala Divisi Penyakit Infeksi dan Tropis Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Menurut dr. Dominicus, klaim yang mengaitkan vaksin MMR dengan autisme berasal dari penelitian tahun 1998 yang dipublikasikan di jurnal medis The Lancet dan dipimpin oleh Andrew Wakefield.

Penelitian tersebut mengklaim adanya hubungan antara vaksin MMR dan autisme. Namun setelah delapan tahun, penelitian itu terbukti memiliki banyak kelemahan metodologis, termasuk jumlah sampel yang sangat kecil serta adanya manipulasi data.

Akhirnya jurnal The Lancet menarik kembali publikasi tersebut. Andrew Wakefield juga dicabut izin praktik kedokterannya.

“Ada sembilan penelitian ilmiah berskala besar yang telah membuktikan bahwa klaim ini tidak benar dan tidak berdasar secara ilmiah,” tegas dr. Dominicus.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun penelitian tersebut sudah dibatalkan dan terbukti tidak valid, dampak misinformasi itu masih terasa hingga sekarang karena sebagian masyarakat masih mempercayainya.

“Hoaks ini sudah terbantahkan secara ilmiah. Orangtua seharusnya tidak perlu ragu memvaksin anaknya,” ujarnya.

Para ahli juga menjelaskan bahwa vaksin memang dapat menimbulkan reaksi ringan, seperti demam, nyeri, atau bengkak di area suntikan. Namun efek tersebut bersifat sementara dan jauh lebih kecil dibandingkan manfaat vaksin dalam mencegah penyakit serius seperti pneumonia, campak, dan meningitis.