Rizka Fiani Prabaningtyas, peneliti bidang hubungan internasional dan isu migrasi dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan hingga saat Ini belum ada riset dengan data valid dan komprehensif. Setidaknya, penelitiam yang dapat diakses publik-terkait implikasi langsung dari keberadaan pengungsi Rohingya terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Aceh terhitung sejak pertama kali Rohingya mendarat di Aceh tahun 2009 hingga saat ini. Karena itu, klaim Muhaimin bahwa semua imigran Rohingya membawa ketidakstabilan di Aceh tidak bisa diverifikasi kebenarannya, meskipun banyak laporan demikian di media sosial.
Pernyataan Muhaimin tersebut justru hanya akan berpotensi menggeneralisasi kelompok pengungsi Rohingya karena seolah-olah semua pengungsi Rohingya melakukan tindakan-tindakan pemicu ketidakstabilan sosial. Ini yang membuat pengungsi rohingya bagaikan kambing hitam atas kondisi stabilitas di Aceh. Padahal, dengan atau tanpa adanya pengungsi Rohingya, provinsi tersebut telah memiliki sejarah konflik sosial yang panjang. 
Sejauh ini, sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya dipicu oleh disinformasi dan narasi kebencian yang beredar di media sosial. Seperti dikutip dari BBC Indonesia, analisis jaringan sosial Drone Emprit  bahkan mendapati informasi bohong dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya yang beredar di media sosial X sengaja disebarkan akun-akunfanbaseatau forum yang biasanya tidak mengungkapkan identitas pengirim. 
Perwakilan UNHCR untuk Indonesia, Ann Maymann, berkata bahwa sebaran hoaks dan narasi kebencian terhadap Rohingya agak merepotkan mereka yang sedang berupaya memulihkan situasi di Aceh.
Padahal di balik narasi penolakan tersebut, masih ada upaya warga Aceh dan komunitas lokal untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya yang jarang diberitakan. Sebuah kajian yang ditemukan justru banyak menyoroti rekam jejak kolaborasi pemerintah pusat, daerah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat Aceh untuk membantu pengungsi Rohingya sejak 2015 pasca- Krisis Andaman.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, pernyataan calon Wakil Presiden Nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang menyatakan kedatangan pengungsi Ronghiya di Aceh membawa ketidakstabilan adalahbelum ada bukti. 
Hingga saat ini belum ada hasil riset dengan data valid dan komprehensif yang menyebutkan implikasi langsung dari keberadaan pengungsi Rohingya terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Aceh. Berita yang beredar di media dan media sosial bahkan sebagian besar hanya mengulas tentang kejadian penolakan dan beberapa diantaranya bahkan merupakan informasi yang keliru. 

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan memang benar bahwa banyak orang Indonesia bermain judionline. Namun belum ada data yang dapat dirujuk jumlah penduduk Indonesia yang bermain judionline tersebut mencapai 80 juta.   
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah melaporkan bila ada 2,7 juta penduduk Indonesia terindikasi bermain judionline.
Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK seperti dikutip dari CNN Indonesia mengatakan 2,7 juta penduduk yang bermain judionline itu terjadi selama periode 2017-2022. Dari jumlah itu, 2,2 juta orang berpenghasilan rendah alias miskin dengan nilai transaksi kurang dari Rp 100 ribu. 
Dikutip dari CNBC Indonesia, 2,1 juta orang miskin Indonesia yang bermain judionline merupakan kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang seperti pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, serta pegawai swasta. Total transaksi judionline di Indonesia hingga 2023 bahkan mencapai Rp 200 triliun.
Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahkan mendapati 34,26 persen dari 8.510 responden di Indonesia yang disurvei menyatakan tahu tentang keberadaan situs judionline. Dari jumlah sampel tersebut, sebanyak 5,61 persen responden mengaku pernah mengakses situs judi di internet. Jika dilakukan generalisasi, maka dari total populasi Indonesia sebesar 278,8 juta jiwa pada 2023 dapat diestimasi sekitar 15,63 juta penduduk Indonesia pernah mengakses situs judi di internet. 
Pernyataan Mahfud MD tentang jumlah penduduk Indonesia yang kecanduan judionline sebanyak 80 juta orang merupakan pernyataan yang tidak memiliki sumber yang dapat dikonfirmasi secara terbuka oleh publik. Beberapa data menunjukan bila jumlah penduduk Indonesia yang terlibat judionline antara 2.7 hingga 15,6 juta jiwa, jauh di bawah angka 80 juta yang disebutkan Mahfud MD.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun fenomenanya benar ada, pernyataan Mahfud MD terkait fenomena judionline cenderung melebihkan angka yang sesungguhnya.

Dari hasil pemeriksaan Fakta Tempo, pernyataan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD tentang 80 juta orang Indonesia bermain judionline adalahsebagian benar. 
Data PPATK menyebutkan penduduk Indonesia yang terlibat bermain judionline mencapai 2,7 juta orang dan dari jumlah itu 2,1 juta merupakan penduduk miskin. 
Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahkan mendekati bila dilakukan generalisasi terhadap pengguna internet yang mengakses situs judionline, maka dari total populasi Indonesia sebesar 278,8 juta jiwa pada 2023 dapat diestimasi sekitar 15,63 juta penduduk Indonesia pernah mengakses situs judi di internet. 

Peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS), Riska Ayu Purnamasari dan dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, M. Rizki Pratama mengatakan pernyataan Ganjar tersebut adalah benar. 
Menurut Badan Pusat Statistik (2023), persentase pemuda usia 16-30 tahun yang bekerja di sektor pertanian terus turun dari 20,79 persen pada tahun 2017 menjadi 18 persen pada tahun 2022. Di sisi lain, persentase pemuda yang bekerja di sektor jasa terus naik, yakni dari 52,86 persen pada 2017 menjadi 56,82 persen pada 2022.   
Jumlah petani milenial memang minimalis hanya 21,93 persen (6.183.009 orang) pada tahun 2023. Jumlah petani milenial juga tidak merata antar provinsi dengan Provinsi Jawa Timur mendominasi dengan 15,71 persen (971.102 orang) pada tahun 2023. 
Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa banyak pemuda enggan bergelut di sektor pertanian karena beberapa faktor. Riset Akatiga pada 2020 menunjukkan faktor-faktor yang menghambat anak muda menjadi petani karena lamanya waktu menunggu untuk dapat mengakses tanah milik orang tua, tingginya harga sewa/beli lahan untuk bertani, harga produk pertanian di tingkat petani yang fluktuatif bahkan cenderung rendah sehingga keuntungan bertani tidak sebesar sektor lain, dan kurangnya informasi akan praktik pertanian inovatif.
Menurut Rizki, sejauh ini program insentif untuk para petani muda belum hadir di tingkat nasional, akan tetapi di tingkat lokal sudah muncul inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong para generasi muda untuk menjadi petani seperti program petani milenial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program petani milenial tersebut memberikan pelatihan, pemagangan, pemberian akses pasar, akses teknologi, akses kelembagaan, akses sarana dan prasarana produksi/pasca-produksi, asuransi, akses lahan serta sertifikasi/legalitas usaha dan produk.
Program insentif untuk petani muda dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti program pemotongan pajak, program pelatihan, program pinjaman dengan bunga rendah, program bantuan pendanaan hingga program pensiun dini untuk beralih ke sektor pertanian.

Berdasarkan verifikasi Tempo bersama ahli, klaim Ganjar Pranowo tidak pernah ada insentif diberikan kepada anak muda untuk jadi petani adalahbenar.
Menjadi petani muda memang sulit ditambah belum adanya kebijakan nasional yang mampu mendorong para pemuda untuk dapat berkontribusi dalam sektor pertanian. Pemerintah harus mampu mereduksi berbagai faktor yang membuat enggan para pemuda untuk aktif di sektor pertanian baik dari sisi penguatan sumber daya manusia, asset dan modal.

Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, menilai bahwa membangun sistem pertahanan seharusnya dilakukan sejak masa damai atau saat tidak ada perang.
“Jangan ketika perang baru membeli persenjataan, itu jadinya sangat terlambat. Kita membangun sistem pertahanan berdasarkan analisis terhadap potensi ancaman dalam lingkungan strategis negara kita,” kata Rahadian.
Menurut Rahadian, terdapat sejumlah potensi ancaman di kawasan yang membuat pembangunan pertahanan semakin mendesak seperti sengketa Laut Cina Selatan (LCS), ketegangan Cina-Taiwan dan Cina-Amerika Serikat (AS). 
Dengan posisi Indonesia sebagai  non-claimant di sengketa LCS, namun secarade facto, wilayah Indonesia berada di Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Sehingga, Indonesia perlu meningkatkan kekuatan persenjataan untuk mempertahankan Natuna, tidak cukup hanya melalui diplomasi. 
“Kalau hubungan Cina-Taiwan dan Cina-AS di kawasan semakin memanas hingga berpotensi terekskalasi jadi konflik. Skenario konflik yang akan terjadi, sangat mungkin membawa pengaruh ke wilayah Indonesia," ujar Rahadian. 
Dalam diskursus studi keamanan, terdapat adagiumSi Vis Pacem Parabellumyang artinya jika menginginkan perdamaian harus siap dengan perang. Sehingga, pemutakhiran persenjataan adalah keniscayaan dan harus dipersiapkan, meskipun tidak di masa perang. 
Selain itu, utang luar negeri telah dimasukkan sebagai salah satu komponen pendapatan belanja negara di Indonesia. Praktik ini juga lumrah terjadi di banyak negara. 
“Ada dua frame sudut pandang untuk menanggapi pernyataan tersebut. Pertama, pernyataan Gus Imin terlalu politis mengingat lokasi dimana pernyataan itu keluar. Kedua, jika ide besar dari pernyataan itu digali, hutang alat pertanian jika dikelola dengan baik bisa saja kata ‘lebih baik’ ini benar, karena keuntungan dari pertanian bisa menambah devisa negara untuk pelunasan hutang,” kata dia. 
Tangguh Chairil, dosen Hubungan Internasional dari Binus University, menilai pernyataan Muhaimin tersebut menunjukkan adanyamindset yang disebutguns vs butter,sebuah  istilah terkait alokasi anggaran pemerintah. 
Guns artinya anggaran untuk militer atau pertahanan, sedangkanbutter merujuk pada anggaran untuk kesejahteraan sosial. 
“Orang-orang yang berpikir dengan cara ini menganggap anggaran untuk pertahanan ituzero-sum atau harus ada yang menang dan kalah dengan anggaran untuk kesejahteraan sosial. Sehingga, mereka menganggap agar anggaran kesejahteraan sosial bisa ditingkatkan, anggaran pertahanan harus diturunkan,” kata Tangguh Chairil.
Menurutnya, belum tentu anggaran pertahanan dan kesejahteraan sosial itu selaluzero-sumatautrade-off (harus ada keuntungannya). Hasil kajian ekonomi pertahanan terhadap berbagai studi kasus berbeda-beda. Ada kasus ketika anggaran pertahanan justru berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.
“Anggaran pertahanan belum tentuzero-sumatautrade-offdengan kesejahteraan sosial. Ketika hubungannya positif, istilahnya menjadi guns and butter, yaitu menggunakan anggaran pertahanan untuk merangsang dampak perekonomian. Pola pikirguns vs butterini yang sudah mulai diusahakan pemerintah Indonesia melalui istilah investasi pertahanan,” kata Teguh.

Berdasarkan verifikasi Tempo bersama ahli, pernyataan Muhaimin bahwa lebih baik utang untuk beli alat pertanian dibanding beli alat perang adalahmenyesatkan. 
Hasil kajian ekonomi pertahanan terhadap berbagai studi kasus berbeda-beda. Ada kasus-kasus ketika anggaran pertahanan justru berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.
Dalam perencanaan pertahanan justru kita harus membangun sistem pertahanan sejak masa damai.