Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Indonesia tarik semua pasukan perdamaian TNI di Lebanon” ke mesin pencari Google. Hasil pencarian mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul “Seskab Teddy sebut pasukan TNI tak ditarik dari UNIFIL” pada Jumat (10/4/2026). 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menegaskan pemerintah belum memutuskan menarik pasukan TNI dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ia menyatakan penugasan prajurit TNI tetap dilanjutkan sambil dilakukan evaluasi berkala. 

Pemerintah menilai keikutsertaan Indonesia dalam UNIFIL merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Sebelumnya, Prasetyo Hadi dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyebut setiap perubahan terkait partisipasi pasukan harus melalui pertimbangan matang di tengah situasi keamanan yang menewaskan tiga personel TNI dan melukai delapan lainnya. 

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba mencari pemberitaan yang dapat mengonfirmasi kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “AS pindah lokasi perang Iran di Selat Malaka”, akan tetapi tidak ditemukan pemberitaan yang 

Sebelumnya, dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama Tunggul, menyebut bahwa keberadaan kapal perang AS di Selat Malaka hanya sebatas transit. Secara hukum internasional, keberadaan kapal perang tersebut di Selat Malaka merupakan bagian dari pelaksanaan hak lintas transit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37, 38, dan 39 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang memberikan hak bagi kapal asing untuk melintas di selat internasional.

Sementara itu dilansir dari metrotvnews.com, TNI AL juga memastikan situasi tetap terkendali serta menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memastikan kebenaran tersebut dengan menggunakan sistem pencarian Google Lens, untuk mencari tahu kelanjutan dari potongan video tersebut.

Hasil penelusuran menemukan video serupa diunggah di akun Instagram “indonesian.core”. Setelah ditonton secara utuh, rupanya pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin, bukan lah mengenai rekening kas masjid dikelola pemerintah, melainkan tentang rencana membentuk Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) untuk menghimpun dan mengelola dana umat yang selama ini tersebar di banyak lembaga.

Dilansir dari situs resmi MUI, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, juga menepis isu rekening kas masjid tersebut. Thobib menegaskan, pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid, bukan sesuatu yang akan dicampuri negara.