Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunggah foto pada Google Images. Penelusuran menemukan foto yang identik dengan postingan.

Foto itu diunggah oleh situs Presidenri.go.id. pada 13 April 2023. Berikut narasi yang disertakan dalam foto tersebut:

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023. Sekitar pukul 11.50 WIB, Presiden tiba di lokasi dan langsung menyaksikan pembagian sembako di depan gerbang pintu utama Istana Merdeka.

Tampak antusiasme ratusan pengemudi ojek daring ikut mengantre untuk bertemu dengan Presiden sekaligus mendapatkan bantuan sembako. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyapa para penerima bantuan. Perasaan senang dirasakan oleh Bonar, pengemudi ojek daring yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas perhatiannya kepada masyarakat.

“Terima kasih Pak Jokowi yang sudah memperhatikan para driver baik Grab, maupun ojol, maupun Maxim dan lain-lain lain sebagainya. Terima kasih banyak Tuhan memberkati Pak Jokowi,” tutur Bonar."

Penelusuran juga dilanjutkan dengan membuka link website yang tertaut dalam postingan. Link itu mengarah pada laman Gelora.co dengan judul artikel "Bagikan Sembako di Depan Istana, Jokowi Dicurigai Sogok Rakyat" yang tayang pada 28 Januari 2024.

Artikel itu sendiri berisi pernyataan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi terkait sikap dan pernyataan yang ditunjukkan Presiden Jokowi jelang pelaksanaan Pilpres 2024. Di dalam artikel sama sekali tidak disinggung kapan peristiwa foto yang disertakan dalam postingan.

Di sisi lain, artikel itu sendiri menyadur dari website Rmol.id dengan judul yang sama dan juga tayang 28 Januari 2024.

Postingan foto yang diklaim Presiden Jokowi membagikan sembako di depan Istana Merdeka saat Pemilu 2024 ternyata tidak benar. Faktanya, foto tersebut diambil pada 13 April 2023. Pembagian sembako tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023.

Berdasarkan penelusuran Tim  Kompas.com, video tersebut identik dengan yang ada di kanal YouTube Kumparan ini.
Video itu diunggah pada 4 September 2023, setelah Partai Demokrat menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. 
Dalam pidatonya, selain mengucap selamat kepada Anies dan Muhaimin, AHY juga meminta para kader Demokrat untuk  tetap semangat dan bekerja keras dalam meraih kemenangan. 
Diberitakan Kompas.com, pidato tersebut disampaikan AHY saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, 4 September 2023.
Dalam pidatonya, AHY juga menyampaikan bahwa ia tidak mau kader Partai Demokrat larut dalam kekecewaan setelah Anies dan Muhaimin resmi mendeklarasikan diri sebagai capres-cawapres.
Adapun Demokrat mengumumkan mencabut dukungan kepada Anies sebagai capres pada 1 September 2023.
Dikutip dari Kompas.com, keputusan itu diambil usai petinggi Partai Demokrat menggelar rapat bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) . 
Demokrat keluar dari koalisi karena menganggap Partai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat dengan menunjuk Muhaimin sebagai cawapres secara sepihak. 
Adapun saat ini Demokrat menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Video yang diklaim menampilkan AHY menyatakan Demokrat berpindah dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak benar dan salah konteks.
Video AHY mengucapkan selamat kepada Anies dan Muhaimin merupakan video pada 4 September 2023, usai Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan. 
Demokrat keluar dari koalisi karena menganggap Partai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat dengan menunjuk Muhaimin sebagai cawapres secara sepihak.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan tidak menemukan informasi valid terkait pernyataan Sri Mulyani yang menyebut Indonesia akan bangkrut jika Prabowo menjadi presiden. Sejauh ini Sri Mulyani juga belum pernah menyatakan dukungan pada paslon tertentu dalam Pilpres 2024.
Di sisi lain, Sri Mulyani justru meminta anak buahnya agar menjaga netralitas dalam pemilu. Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Pesan Sri Mulyani ke Anak Buah: Jaga Netralitas saat Pemilu" yang tayang pada 25 Januari 2024.
Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menghimbau para jajarannya agar waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan menjaga netralitas.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja Pimpinan DJBC, di Sentul, Bogor, Kamis (25/1/2024).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan mengawali tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Sehingga reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ujarnya.
Bendahara negara ini juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.
Climate Change
Dalam kesempatan itu, Sri juga menyoroti terkat climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” jelas Menkeu.
Menkeu pun berharap agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.
“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan," pungkas Menkeu."

Postingan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut Indonesia akan bangkrut jika Prabowo Subianto menjadi presiden adalah hoaks.