Peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS), Riska Ayu Purnamasari dan dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, M. Rizki Pratama mengatakan pernyataan Ganjar tersebut adalah benar. 
Menurut Badan Pusat Statistik (2023), persentase pemuda usia 16-30 tahun yang bekerja di sektor pertanian terus turun dari 20,79 persen pada tahun 2017 menjadi 18 persen pada tahun 2022. Di sisi lain, persentase pemuda yang bekerja di sektor jasa terus naik, yakni dari 52,86 persen pada 2017 menjadi 56,82 persen pada 2022.   
Jumlah petani milenial memang minimalis hanya 21,93 persen (6.183.009 orang) pada tahun 2023. Jumlah petani milenial juga tidak merata antar provinsi dengan Provinsi Jawa Timur mendominasi dengan 15,71 persen (971.102 orang) pada tahun 2023. 
Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa banyak pemuda enggan bergelut di sektor pertanian karena beberapa faktor. Riset Akatiga pada 2020 menunjukkan faktor-faktor yang menghambat anak muda menjadi petani karena lamanya waktu menunggu untuk dapat mengakses tanah milik orang tua, tingginya harga sewa/beli lahan untuk bertani, harga produk pertanian di tingkat petani yang fluktuatif bahkan cenderung rendah sehingga keuntungan bertani tidak sebesar sektor lain, dan kurangnya informasi akan praktik pertanian inovatif.
Menurut Rizki, sejauh ini program insentif untuk para petani muda belum hadir di tingkat nasional, akan tetapi di tingkat lokal sudah muncul inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong para generasi muda untuk menjadi petani seperti program petani milenial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program petani milenial tersebut memberikan pelatihan, pemagangan, pemberian akses pasar, akses teknologi, akses kelembagaan, akses sarana dan prasarana produksi/pasca-produksi, asuransi, akses lahan serta sertifikasi/legalitas usaha dan produk.
Program insentif untuk petani muda dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti program pemotongan pajak, program pelatihan, program pinjaman dengan bunga rendah, program bantuan pendanaan hingga program pensiun dini untuk beralih ke sektor pertanian.

Berdasarkan verifikasi Tempo bersama ahli, klaim Ganjar Pranowo tidak pernah ada insentif diberikan kepada anak muda untuk jadi petani adalahbenar.
Menjadi petani muda memang sulit ditambah belum adanya kebijakan nasional yang mampu mendorong para pemuda untuk dapat berkontribusi dalam sektor pertanian. Pemerintah harus mampu mereduksi berbagai faktor yang membuat enggan para pemuda untuk aktif di sektor pertanian baik dari sisi penguatan sumber daya manusia, asset dan modal.

Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, menilai bahwa membangun sistem pertahanan seharusnya dilakukan sejak masa damai atau saat tidak ada perang.
“Jangan ketika perang baru membeli persenjataan, itu jadinya sangat terlambat. Kita membangun sistem pertahanan berdasarkan analisis terhadap potensi ancaman dalam lingkungan strategis negara kita,” kata Rahadian.
Menurut Rahadian, terdapat sejumlah potensi ancaman di kawasan yang membuat pembangunan pertahanan semakin mendesak seperti sengketa Laut Cina Selatan (LCS), ketegangan Cina-Taiwan dan Cina-Amerika Serikat (AS). 
Dengan posisi Indonesia sebagai  non-claimant di sengketa LCS, namun secarade facto, wilayah Indonesia berada di Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Sehingga, Indonesia perlu meningkatkan kekuatan persenjataan untuk mempertahankan Natuna, tidak cukup hanya melalui diplomasi. 
“Kalau hubungan Cina-Taiwan dan Cina-AS di kawasan semakin memanas hingga berpotensi terekskalasi jadi konflik. Skenario konflik yang akan terjadi, sangat mungkin membawa pengaruh ke wilayah Indonesia," ujar Rahadian. 
Dalam diskursus studi keamanan, terdapat adagiumSi Vis Pacem Parabellumyang artinya jika menginginkan perdamaian harus siap dengan perang. Sehingga, pemutakhiran persenjataan adalah keniscayaan dan harus dipersiapkan, meskipun tidak di masa perang. 
Selain itu, utang luar negeri telah dimasukkan sebagai salah satu komponen pendapatan belanja negara di Indonesia. Praktik ini juga lumrah terjadi di banyak negara. 
“Ada dua frame sudut pandang untuk menanggapi pernyataan tersebut. Pertama, pernyataan Gus Imin terlalu politis mengingat lokasi dimana pernyataan itu keluar. Kedua, jika ide besar dari pernyataan itu digali, hutang alat pertanian jika dikelola dengan baik bisa saja kata ‘lebih baik’ ini benar, karena keuntungan dari pertanian bisa menambah devisa negara untuk pelunasan hutang,” kata dia. 
Tangguh Chairil, dosen Hubungan Internasional dari Binus University, menilai pernyataan Muhaimin tersebut menunjukkan adanyamindset yang disebutguns vs butter,sebuah  istilah terkait alokasi anggaran pemerintah. 
Guns artinya anggaran untuk militer atau pertahanan, sedangkanbutter merujuk pada anggaran untuk kesejahteraan sosial. 
“Orang-orang yang berpikir dengan cara ini menganggap anggaran untuk pertahanan ituzero-sum atau harus ada yang menang dan kalah dengan anggaran untuk kesejahteraan sosial. Sehingga, mereka menganggap agar anggaran kesejahteraan sosial bisa ditingkatkan, anggaran pertahanan harus diturunkan,” kata Tangguh Chairil.
Menurutnya, belum tentu anggaran pertahanan dan kesejahteraan sosial itu selaluzero-sumatautrade-off (harus ada keuntungannya). Hasil kajian ekonomi pertahanan terhadap berbagai studi kasus berbeda-beda. Ada kasus ketika anggaran pertahanan justru berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.
“Anggaran pertahanan belum tentuzero-sumatautrade-offdengan kesejahteraan sosial. Ketika hubungannya positif, istilahnya menjadi guns and butter, yaitu menggunakan anggaran pertahanan untuk merangsang dampak perekonomian. Pola pikirguns vs butterini yang sudah mulai diusahakan pemerintah Indonesia melalui istilah investasi pertahanan,” kata Teguh.

Berdasarkan verifikasi Tempo bersama ahli, pernyataan Muhaimin bahwa lebih baik utang untuk beli alat pertanian dibanding beli alat perang adalahmenyesatkan. 
Hasil kajian ekonomi pertahanan terhadap berbagai studi kasus berbeda-beda. Ada kasus-kasus ketika anggaran pertahanan justru berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.
Dalam perencanaan pertahanan justru kita harus membangun sistem pertahanan sejak masa damai. 

Sebuah akun Instagram dengan nama pengguna “s4ranjan4172” menggunggah video dengan narasi DKPP putuskan Gibran tidak sah mengikuti pilpres 2024.

Setelah melakukan penelusuran, narasi tersebut tidak benar. Faktanya ditemukan video identik yang diunggah oleh kanal Youtube dengan nama akun SINDOnews dengan Judul Video “Sidang DKPP Hadirkan Tiga Saksi Ahli”.

Isi video tersebut merupakan agenda sidang DKPP yang digelar pada 15 Januari 2024 adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pengadu dan KPU. Namun, sidang DKPP pada 15 Januari 2024 belum menghasilkan keputusan apa pun.

Dengan demikian, klaim tentang DKPP putuskan Gibran tidak sah mengikuti pilpres 2024 adalah salah dan masuk kategori konten yang menyesatkan.

Hasil pemeriksa fakta Yudho Ardi

Setelah melakukan penelusuran, Video itu memberitakan tentang sidang etik DKPP terhadap semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres bukan soal DKPP putusan Gibran gagal dalam pilpres 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya ada foto yang identik dengan postingan. Foto itu diunggah dalam akun Sandiaga Uno pada 22 Februari 2017.

Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Titiek Soeharto Dukung Anies, Setnov Serahkan Sanksi ke Partai" yang tayang pada 27 Februari 2017.

"Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hadiati Hariyadi atau Titiek Soeharto dikabarkan mendukung pasangan calon (paslon) Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau Anies-Sandi pada putaran kedua Pilkada DKI 2017 mendatang. Hal itu terungkap dari foto yang beredar usai pertemuan Titiek Soeharto dengan Anies-Sandi.

Padahal pada putaran pertama Pilkada DKI 2017, Partai Golkar mengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat atau Ahok-Djarot. Dan pada putaran kedua pun diyakini tidak akan berubah.

Terkait Titiek Soeharto, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan, dirinya sudah menyerahkan kepada lembaga internal partai yang bertugas mengurusi hal tersebut.

"Ya itu sudah saya serahkan pada pihak kepartaian dan juga kepala bidang organisasi untuk menindaklanjuti," kata Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Saat disinggung apakah akan ada sanksi terhadap sikap Titiek Soeharo itu karena tidak sejalan dengan partai, Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga internal tersebut.

"Kita harus lakukan semua berdasarkan AD/ART Partai Golkar kita tunggu hasilnya apa. Ada Ketua Mahkamah Partai Golkar yang akan menindaklanjutinya," ujar Novanto.

Titiek Soeharto sebelumnya bertemu dengan pasangan calon Pilkada DKI Jakarta Anies-Sandi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat, Rabu 22 Februari malam."

Postingan foto Anies Baswedan dan Titiek Soeharto berpose tiga jari sebagai dukungan pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah tidak benar. Faktanya, foto tersebut diambil pada tahun 2017 lalu saat Anies Baswedan maju sebagai Cagub DKI Jakarta.