Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengeklaim, ada 1,5 juta hektar hutan adat di Indonesia yang telah diakui pemerintah.
Hal itu disampaikan Gibran dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
“Sudah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui,” ujar Gibran.
CEK FAKTA: Gibran Klaim 1,5 Juta Hektar Hutan Adat di Indonesia Telah Diakui
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Dikutip dari Kompas.com, hutan adat yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah belum mencapai 1,5 juta hektare.
Berdasarkan pembaharuan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), hingga Agustus 2023 telah teregistrasi 1.336 peta wilayah adat yang tersebar di 155 kabupaten/kota dengan luas sekitar 26,9 juta hektare.
Dari jumlah itu, 219 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas 3,73 juta hektare atau sekitar 13,9 persen.
Adapun total hutan adat yang sudah mendapatkan pengakuan sebanyak 123 hutan adat dengan luas hanya 122.648 hektare.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023.
“Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat.
"Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.
Berdasarkan pembaharuan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), hingga Agustus 2023 telah teregistrasi 1.336 peta wilayah adat yang tersebar di 155 kabupaten/kota dengan luas sekitar 26,9 juta hektare.
Dari jumlah itu, 219 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas 3,73 juta hektare atau sekitar 13,9 persen.
Adapun total hutan adat yang sudah mendapatkan pengakuan sebanyak 123 hutan adat dengan luas hanya 122.648 hektare.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023.
“Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat.
"Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
CEK FAKTA: Mahfud MD Sebut Deforestasi di RI Capai 12,5 Juta Hektar 10 Tahun Terakhir
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan, deforestasi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektar hutan dalam 10 tahun terakhir.
Dia menyampaikan, luas lahan yang mengalami deforestasi ini lebih besar dibanding dengan Korea Selatan.
Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam.
Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektar hutan kita, itu jauh lebih luas dari Korea Selatan," kata Mahfud dalam debat cawapres di JCC, Minggu.
"Dan 23 kali luasnya (dari) Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir," ujarnya.
Dia menyampaikan, luas lahan yang mengalami deforestasi ini lebih besar dibanding dengan Korea Selatan.
Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam.
Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektar hutan kita, itu jauh lebih luas dari Korea Selatan," kata Mahfud dalam debat cawapres di JCC, Minggu.
"Dan 23 kali luasnya (dari) Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir," ujarnya.
Hasil Cek Fakta
Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tertera dalam laman Badan Pusat Statistik (BPS) deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3.840.835,8 ha atau 3,84 juta hektar.
Secara rinci, luas deforestasi pada tahun 2013-2014 mencapai 397.370,9 hektar. Lalu, luas deforestasi tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181,5.
Kemudian, secara berurutan, luas deforestasi tahun 2015-2016 mencapai 629.176,9 hektar, tahun 2016-2017 mencapai 480.010,8 hektar.
Pada 2017-2018, angkanya mencapai 439.439,1 hektar, 2018-2019 mencapai 462.458,5 hektar, dan 2019-2020 mencapai 115.459,8 hektar.
Adapun pada 2020-2021 mencapai 120.705,8 hektar, dan tahun 2021-2022 sebesar 104.032,5 hektar.
Akan tetapi, data Kementerian LHK pernah mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri.
Dia mengatakan, data deforestasi yang dirilis tersebut bersifat tidak terbuka. Mufti meminta agar data tersebut dibuka untuk mengetahui di mana saja terjadi deforestasi sehingga masyarakat bisa langsung mengeceknya.
"Reforestasi menjadi faktor pengurang (deforestasi). Meski reforestasi meningkat, tapi deforestasi tetap terjadi," kata Mufti dalam diskusi pada 15 Juni 2023.
"Pertanyaannya, apakah reforestasi benar-benar menghutankan kembali hutan alam? Bukan malah menjadi hutan tanaman industri atau hutan tanaman energi," ujar dia.
Secara rinci, luas deforestasi pada tahun 2013-2014 mencapai 397.370,9 hektar. Lalu, luas deforestasi tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181,5.
Kemudian, secara berurutan, luas deforestasi tahun 2015-2016 mencapai 629.176,9 hektar, tahun 2016-2017 mencapai 480.010,8 hektar.
Pada 2017-2018, angkanya mencapai 439.439,1 hektar, 2018-2019 mencapai 462.458,5 hektar, dan 2019-2020 mencapai 115.459,8 hektar.
Adapun pada 2020-2021 mencapai 120.705,8 hektar, dan tahun 2021-2022 sebesar 104.032,5 hektar.
Akan tetapi, data Kementerian LHK pernah mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri.
Dia mengatakan, data deforestasi yang dirilis tersebut bersifat tidak terbuka. Mufti meminta agar data tersebut dibuka untuk mengetahui di mana saja terjadi deforestasi sehingga masyarakat bisa langsung mengeceknya.
"Reforestasi menjadi faktor pengurang (deforestasi). Meski reforestasi meningkat, tapi deforestasi tetap terjadi," kata Mufti dalam diskusi pada 15 Juni 2023.
"Pertanyaannya, apakah reforestasi benar-benar menghutankan kembali hutan alam? Bukan malah menjadi hutan tanaman industri atau hutan tanaman energi," ujar dia.
Kesimpulan
Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tertera dalam laman Badan Pusat Statistik (BPS) deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3.840.835,8 ha atau 3,84 juta hektar.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta: Muhaimin Sebut 13.000 Desa Sudah Maju dan Mandiri
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Debat Cawapres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024) malam. Cawapres Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa sudah 13.000 desa sudah maju ada mandiri.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat:
“Sejak kita mengawali UU Penggabungan Desa. Dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju ada mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif.”
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat:
“Sejak kita mengawali UU Penggabungan Desa. Dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju ada mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif.”
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengungkapkan bahwa hasil Indeks Pembangunan Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan adanya 5.606 desa yang berstatus mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, melebihi jumlah 13.000 desa pada tahun 2023. IDM dibentuk dari tiga indikator utama, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengungkapkan bahwa hasil Indeks Pembangunan Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan adanya 5.606 desa yang berstatus mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, melebihi jumlah 13.000 desa pada tahun 2023. IDM dibentuk dari tiga indikator utama, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi.
Kesimpulan
Pernyataan Muhaimin Iskandar dalam debat Pilpres 2024 tentang sudah 13.000 desa sudah maju ada mandiri adalah benar. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, melebihi jumlah 13.000 desa pada tahun 2023.
Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat ini, para Cawapres membahas isu mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa adat. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.
Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat ini, para Cawapres membahas isu mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa adat. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
CEK FAKTA: Muhaimin Sebut Anggaran untuk Krisis Iklim Rendah
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
"Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius, bahkan kita ditunjukkan anggaran untuk mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya," kata Muhaimin.
Hasil Cek Fakta
Anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun. Hal tersebut diketahui dari publikasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI berjudul Anggaran Hijau Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2022). Sementara, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran untuk iklim pada 2016-2021 terbagi untuk mitigasi (74 persen) dan adaptasi (26 persen). Berikut anggaran untuk iklim periode 2016-2021: 2016: Rp 72,4 triliun 2017: Rp 98,6 triliun 2018: Rp 126 triliun 2019: Rp 83,54 triliun 2020: Rp 72,4 triliun 2021: Rp 112,74 triliun
Kesimpulan
Anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 2872/6651