Cek Fakta Debat Cawapres, Cak Imin: Industri Nikel Lebih Banyak Pekerja Asing
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
“Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan,” ucap Cak Imin.
Hasil Cek Fakta
Senior Analyst Climetoworks Centre Fikri Muhammad, menyebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter, RI tercatat mencapai 5.355 orang.
Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, di Indonesia mencapai 250.300 orang.
Artinya, jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di Tanah Air hanya sekitar 2,1% dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9%.
Namun memang dari total TKA tersebut, paling banyak terdapat di Izin Usaha Pertambangan (IUP) OPK Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang.
Artinya, TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5%. Sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang.
Kembali mengutip data ESDM, terkait peningkatan tenaga kerja di 2023 (tetapi tidak disebutkan spesifik nikel berapa) rincian jumlah TKI dan TKA berdasarkan jenis izin sebagai berikut:
Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA;
Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA;
IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.
Artinya pernyataan yang disampaikan oleh Cak Imin bisa dinyatakan salah.
Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, di Indonesia mencapai 250.300 orang.
Artinya, jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di Tanah Air hanya sekitar 2,1% dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9%.
Namun memang dari total TKA tersebut, paling banyak terdapat di Izin Usaha Pertambangan (IUP) OPK Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang.
Artinya, TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5%. Sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang.
Kembali mengutip data ESDM, terkait peningkatan tenaga kerja di 2023 (tetapi tidak disebutkan spesifik nikel berapa) rincian jumlah TKI dan TKA berdasarkan jenis izin sebagai berikut:
Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA;
Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA;
IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.
Artinya pernyataan yang disampaikan oleh Cak Imin bisa dinyatakan salah.
Kesimpulan
Kembali mengutip data ESDM, terkait peningkatan tenaga kerja di 2023 (tetapi tidak disebutkan spesifik nikel berapa) rincian jumlah TKI dan TKA berdasarkan jenis izin sebagai berikut:
Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA;
Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA;
IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.
Artinya pernyataan yang disampaikan oleh Cak Imin bisa dinyatakan salah.
Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA;
Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA;
IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.
Artinya pernyataan yang disampaikan oleh Cak Imin bisa dinyatakan salah.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta: Cak Imin Sebut 13 Ribu Desa Sudah Maju dan Mandiri, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4693982/original/061266400_1703139109-Banner_Infografis_Debat_Perdana_Cawapres_di_Pil)
Berita
Calon Wakil Presiden nomor urut satu Muhamaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut 13 ribu desa sudah maju dan mandiri.
Pernyataan Cak Imin tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Berikut pernyataan Cak Imin:
"Hari ini sudah 13 ribu desa tertinggal sudah maju ada yang mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif."
Benarkah 13 ribu desa sudah maju dan mandiri?
Pernyataan Cak Imin tersebut dilontarkan saat debat cawapres, pada Minggu (21/1/2024).
Berikut pernyataan Cak Imin:
"Hari ini sudah 13 ribu desa tertinggal sudah maju ada yang mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif."
Benarkah 13 ribu desa sudah maju dan mandiri?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan data Kementerian Desa di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94 persen. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15,39 persen.
Kesimpulan
Berdasarkan data Kementerian Desa di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94 persen. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15,39 persen.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
CEK FAKTA: Gibran Klaim 1,5 Juta Hektar Hutan Adat di Indonesia Telah Diakui
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengeklaim, ada 1,5 juta hektar hutan adat di Indonesia yang telah diakui pemerintah.
Hal itu disampaikan Gibran dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
“Sudah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui,” ujar Gibran.
Hal itu disampaikan Gibran dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
“Sudah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui,” ujar Gibran.
Hasil Cek Fakta
Dikutip dari Kompas.com, hutan adat yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah belum mencapai 1,5 juta hektare.
Berdasarkan pembaharuan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), hingga Agustus 2023 telah teregistrasi 1.336 peta wilayah adat yang tersebar di 155 kabupaten/kota dengan luas sekitar 26,9 juta hektare.
Dari jumlah itu, 219 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas 3,73 juta hektare atau sekitar 13,9 persen.
Adapun total hutan adat yang sudah mendapatkan pengakuan sebanyak 123 hutan adat dengan luas hanya 122.648 hektare.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023.
“Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat.
"Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.
Berdasarkan pembaharuan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), hingga Agustus 2023 telah teregistrasi 1.336 peta wilayah adat yang tersebar di 155 kabupaten/kota dengan luas sekitar 26,9 juta hektare.
Dari jumlah itu, 219 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas 3,73 juta hektare atau sekitar 13,9 persen.
Adapun total hutan adat yang sudah mendapatkan pengakuan sebanyak 123 hutan adat dengan luas hanya 122.648 hektare.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023.
“Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat.
"Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
CEK FAKTA: Mahfud MD Sebut Deforestasi di RI Capai 12,5 Juta Hektar 10 Tahun Terakhir
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan, deforestasi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektar hutan dalam 10 tahun terakhir.
Dia menyampaikan, luas lahan yang mengalami deforestasi ini lebih besar dibanding dengan Korea Selatan.
Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam.
Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektar hutan kita, itu jauh lebih luas dari Korea Selatan," kata Mahfud dalam debat cawapres di JCC, Minggu.
"Dan 23 kali luasnya (dari) Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir," ujarnya.
Dia menyampaikan, luas lahan yang mengalami deforestasi ini lebih besar dibanding dengan Korea Selatan.
Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam.
Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektar hutan kita, itu jauh lebih luas dari Korea Selatan," kata Mahfud dalam debat cawapres di JCC, Minggu.
"Dan 23 kali luasnya (dari) Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir," ujarnya.
Hasil Cek Fakta
Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tertera dalam laman Badan Pusat Statistik (BPS) deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3.840.835,8 ha atau 3,84 juta hektar.
Secara rinci, luas deforestasi pada tahun 2013-2014 mencapai 397.370,9 hektar. Lalu, luas deforestasi tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181,5.
Kemudian, secara berurutan, luas deforestasi tahun 2015-2016 mencapai 629.176,9 hektar, tahun 2016-2017 mencapai 480.010,8 hektar.
Pada 2017-2018, angkanya mencapai 439.439,1 hektar, 2018-2019 mencapai 462.458,5 hektar, dan 2019-2020 mencapai 115.459,8 hektar.
Adapun pada 2020-2021 mencapai 120.705,8 hektar, dan tahun 2021-2022 sebesar 104.032,5 hektar.
Akan tetapi, data Kementerian LHK pernah mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri.
Dia mengatakan, data deforestasi yang dirilis tersebut bersifat tidak terbuka. Mufti meminta agar data tersebut dibuka untuk mengetahui di mana saja terjadi deforestasi sehingga masyarakat bisa langsung mengeceknya.
"Reforestasi menjadi faktor pengurang (deforestasi). Meski reforestasi meningkat, tapi deforestasi tetap terjadi," kata Mufti dalam diskusi pada 15 Juni 2023.
"Pertanyaannya, apakah reforestasi benar-benar menghutankan kembali hutan alam? Bukan malah menjadi hutan tanaman industri atau hutan tanaman energi," ujar dia.
Secara rinci, luas deforestasi pada tahun 2013-2014 mencapai 397.370,9 hektar. Lalu, luas deforestasi tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181,5.
Kemudian, secara berurutan, luas deforestasi tahun 2015-2016 mencapai 629.176,9 hektar, tahun 2016-2017 mencapai 480.010,8 hektar.
Pada 2017-2018, angkanya mencapai 439.439,1 hektar, 2018-2019 mencapai 462.458,5 hektar, dan 2019-2020 mencapai 115.459,8 hektar.
Adapun pada 2020-2021 mencapai 120.705,8 hektar, dan tahun 2021-2022 sebesar 104.032,5 hektar.
Akan tetapi, data Kementerian LHK pernah mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri.
Dia mengatakan, data deforestasi yang dirilis tersebut bersifat tidak terbuka. Mufti meminta agar data tersebut dibuka untuk mengetahui di mana saja terjadi deforestasi sehingga masyarakat bisa langsung mengeceknya.
"Reforestasi menjadi faktor pengurang (deforestasi). Meski reforestasi meningkat, tapi deforestasi tetap terjadi," kata Mufti dalam diskusi pada 15 Juni 2023.
"Pertanyaannya, apakah reforestasi benar-benar menghutankan kembali hutan alam? Bukan malah menjadi hutan tanaman industri atau hutan tanaman energi," ujar dia.
Kesimpulan
Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tertera dalam laman Badan Pusat Statistik (BPS) deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3.840.835,8 ha atau 3,84 juta hektar.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 2873/6653