Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengungkapkan bahwa hasil Indeks Pembangunan Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan adanya 5.606 desa yang berstatus mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, melebihi jumlah 13.000 desa pada tahun 2023. IDM dibentuk dari tiga indikator utama, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi.

Pernyataan Muhaimin Iskandar dalam debat Pilpres 2024 tentang sudah 13.000 desa sudah maju ada mandiri adalah benar. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, melebihi jumlah 13.000 desa pada tahun 2023.

Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat ini, para Cawapres membahas isu mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa adat. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun. Hal tersebut diketahui dari publikasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI berjudul Anggaran Hijau Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2022). Sementara, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran untuk iklim pada 2016-2021 terbagi untuk mitigasi (74 persen) dan adaptasi (26 persen). Berikut anggaran untuk iklim periode 2016-2021: 2016: Rp 72,4 triliun 2017: Rp 98,6 triliun 2018: Rp 126 triliun 2019: Rp 83,54 triliun 2020: Rp 72,4 triliun 2021: Rp 112,74 triliun

Anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.

Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma, penyerahan sertifikat redistribusi tanah sudah pernah dilakukan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI Purn Hadi Tjahjanto kepada ratusan warga Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, pada 28 Desember 2022 lalu. Warga Desa Tambaksari yang mengelola tanah sejak tahun 1945 dan pejabat setempat memperjuangkan legalitas tanah sehingga terbit sertifikat redistribusi tanah.

Berdasarkan data ATR/BPN hingga tahun 2023, target jumlah luas tanah yang masuk dalam kategori redistribusi tanah mencapai sebesar 4,5 juta hektare, namun hanya terealisasi sebesar 1,61 juta hektare. Artinya, hanya terealisasi sebesar 35,79 persen dari target yang ingin dicapai.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan ada 2.500 tambang ilegal yang tercatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," kata Muhaimin, dalam debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024). Bagaimana faktanya? Mengutip laman minerba.esdm.go.id, Kementerian ESDM mengidentifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.215 di antaranya ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat atau WPR. PLT Ditjen Minerba ESDM Bambang Suswantono mengatakan, pelaku praktik penambangan ilegal umumnya merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan formal. Menurut dia, diperlukan pendekatan khusus dan pembinaan untuk menertibkan praktik penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat setempat.

Mengutip laman minerba.esdm.go.id, Kementerian ESDM mengidentifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi.