Konsultan aset dan investasi yang berbasis di Frankfurt, Jerman, menjelaskan melalui laman resminya bahwa greenflation dapat didefinisikan sebagai komponen inflasi yang disebabkan karena kebijakan ekonomi netral iklim.

Sebagai contoh, pengenaan pajak karbon kepada komoditas yang menghasilkan karbon dapat meningkatkan harga komoditas. Contoh lain, levelized cost of electricity (LCOE) Indonesia, yang menggambarkan biaya produksi listrik, untuk PLTU secara rata-rata lebih murah dibandingkan PLTS dan PLTBayu (berdasarkan studi IESR).

Jika transisi energi dilakukan, maka harga produksi listrik dapat meningkat. Jika kenaikan biaya produksi ini ditransmisikan lewat harga kepada konsumen dan produsen, maka harga-harga barang juga dapat meningkat. Kenaikan harga dari kebijakan-kebijakan ini dapat disebut sebagai greenflation.

Sedangkan demo rompi kuning yang dimaksud Gibran adalah gerakan protes yang dimulai dengan unjuk rasa di Prancis yang dipicu kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan klaim bahwa beban yang tidak proporsional dari reformasi pajak pemerintah akan menimpa para kelas pekerja dan menengah.

Dengan penjelasan itu, definisi Gibran soal greenflation dengan mencontohkan demo rompi kuning sudah tepat. Hanya, Gibran tak menjelaskan secara gamblang apa itu greenflation saat berdebat dengan Mahfud Md.

Definisi Gibran soal greenflation dengan mencontohkan demo rompi kuning sudah tepat. Hanya, Gibran tak menjelaskan secara gamblang apa itu greenflation saat berdebat dengan Mahfud Md.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.

Perwakilan dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengemukakan perbedaan data terkait lapangan kerja hijau (green jobs) yang tersedia di Indonesia. Menurut asumsi dari report Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diperkirakan akan ada sekitar 1,8 juta green jobs hingga tahun 2030 jika pemerintah mengimplementasikan target net zero.

Data dari International Labour Organization (ILO) juga disorot oleh Romauli Panggabean, yang menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, 2,3 juta orang berhasil memperoleh pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Potensi pertumbuhan pekerjaan di sektor ini diperkirakan masih sangat besar, dengan proyeksi pekerjaan di bidang energi angin mencapai 2,1 juta dan di bidang energi matahari mencapai 6,3 juta pada tahun 2030.

Energi terbarukan dianggap memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dibandingkan dengan sektor bahan bakar fosil. Investasi yang diproyeksikan senilai US$630 miliar pada tahun 2030 diharapkan dapat menciptakan setidaknya 20 juta lapangan pekerjaan baru di sektor energi terbarukan.

Selain itu, transisi global ke gedung-gedung yang efisien energi juga dianggap sebagai potensi penciptaan jutaan lapangan pekerjaan. Romauli Panggabean menyoroti bahwa "menghijaukan" pekerjaan yang ada di sektor konstruksi dapat memberikan dampak positif bagi sekitar 111 juta pekerja, seiring dengan perubahan menuju bangunan yang ramah lingkungan dan berdaya energi.

Pernyataan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 tentang peluang kerja green jobs sebanyak 5 juta benar. Selama beberapa tahun terakhir, 2,3 juta orang berhasil memperoleh pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Potensi pertumbuhan pekerjaan di sektor ini diperkirakan masih sangat besar, dengan proyeksi pekerjaan di bidang energi angin mencapai 2,1 juta dan di bidang energi matahari mencapai 6,3 juta pada tahun 2030.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, M.A, mengungkapkan, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa terdapat penurunan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia pada tahun 2025.

"Target ini direvisi menjadi 17%-19%, turun dari sebelumnya yang ditargetkan sebesar 23%," kata Afni.

Dalam penyampaian informasi yang dikutip dari CNBC Indonesia, Plt. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu, menyebutkan bahwa pihaknya menginginkan agar target bauran EBT diukur dalam satuan angka kapasitas terpasang, bukan dalam bentuk persentase. Pendekatan ini menandai perubahan strategi dalam menetapkan sasaran untuk sektor energi terbarukan di Indonesia.

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN, menjelaskan bahwa revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah mengubah target bauran EBT pada tahun 2023 menjadi 17-19 persen. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target tetap dapat terpenuhi, bahkan jika hanya mencapai skenario angka terendah.

Dalam peta jalan transisi energi pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) KEN, target bauran energi primer EBT diharapkan mencapai 19-21 persen pada tahun 2030, 25-26 persen pada tahun 2035, 38-41 persen pada tahun 2040, dan mencapai 70-72 persen pada tahun 2060. Perubahan signifikan juga tercatat pada target bauran EBT pada tahun 2060, di mana sebelumnya target dari PP KEN lama adalah 70 persen energi berasal dari fosil. Namun, dengan perubahan ini, targetnya menjadi 70-72 persen dari energi berasal dari EBT, sedangkan fosilnya menjadi 30 persen.

ernyataan Muhaimin Iskandar dalam debat Pilpres 2024 tentang target energi baru dan terbarukan berkurang dari 23 persen menjadi 17 persen, benar.

Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah mengubah target bauran EBT pada tahun 2023 menjadi 17-19 persen. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target tetap dapat terpenuhi, bahkan jika hanya mencapai skenario angka terendah.

Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat ini, para Cawapres membahas isu mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa adat. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Dikutip dari artikel berjudul "BPN Tuntaskan 109,8 Juta Bidang Tanah PTSL" yang dimuat situs rri.co.id, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program PTSL.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengklaim pihaknya telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jumlah tersebut dari target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 126 juta bidang tanah.

“Sampai saat ini, dari tugas menyelesaikan 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita sudah menyelesaikan pendaftaran 109,8 juta bidang tanah," ungkap Raja Juli Antoni saat menyerahkan sertifikat tanah di Bangkalan, Rabu (6/12/2023).

PTSL merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang berhasil mengakselerasi sertifikasi tanah dari sebelumnya 500 ribu bidang per tahun, menjadi 6 sampai dengan 7 juta bidang per tahun. Sertifikasi ini membuat tanah aman dari gangguan mafia tanah serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui pemanfaatan sertifikat sebagai akses ke lembaga keuangan formal.

PTSL ditujukan bukan hanya menyertifikasi aset tanah milik individu, namun juga tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah. Maka itu, diusunglah Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren untuk mempercepat sertifikasi agar meminimalisir terjadinya konflik pertanahan.

"Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya, yakni sertifikat. Sehingga, dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya," tutur Raja Juli Antoni.

Ia berharap, pendaftaran tanah bisa dipercepat hingga seluruh tanah terdaftar dan tersertifikasi, termasuk di Kabupaten Bangkalan. "Pelaksanaan pendaftaran tanah ini harus terus dilakukan (hingga tuntas, red), sehingga kelak tanah bagi manusia benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan," lanjut Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar melaporkan bahwa di Kabupaten Bangkalan sendiri terdapat total 578.573 bidang tanah. “Sampai hari ini 80,91% atau 468.125 bidang dari total bidang tanah di Bangkalan sudah terdaftar. Bahkan 61,44% atau 355.449 di antaranya sudah bersertifikat," ungkapnya

Ia menyampaikan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangkalan juga memiliki program penunjang PTSL. “Digitalisasi Warkah, targetnya sebanyak 110.000. Hal ini dilakukan guna menjaga dan menyimpan dokumen pertanahan. Kantah Kabupaten Bangkalan juga telah menyelesaikan pembangunan gedung arsip, diharapkan dengan berfungsinya gedung arsip tersebut dokumen pertanahan dapat lebih terjaga," imbuh Jonahar.

Dikutip dari artikel berjudul "BPN Tuntaskan 109,8 Juta Bidang Tanah PTSL" yang dimuat situs rri.co.id, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program PTSL.