Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Proyek Food Estate Gagal dan Merusak Lingkungan, Begini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
"tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi donk kita." kata Mahfud MD di lokasi.
Hasil Cek Fakta
Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Mahfud MD bahwa proyek Food Estate gagal dan merusak lingkungan adalah benar. Food estate di Kalimantan Tengah mengalami kegagalan, 600 hektar perkebunan singkong mengalami gagal panen, dan 17.000 hektar sawah baru tidak panen juga.
Kegagalan diakibatkan perencanaan yang terlalu elitis hingga tidak ada partisipasi (bahkan terjadi penolakan).
Kegagalan diakibatkan perencanaan yang terlalu elitis hingga tidak ada partisipasi (bahkan terjadi penolakan).
Kesimpulan
Klaim yang disebut Mahfud MD bahwa proyek Food Estate gagal dan merusak lingkungan adalah benar. Proyek tersebut membuat 600 hektar perkebunan singkong mengalami gagal panen.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta Debat Cawapres, Mahfud MD: Deforestasi 10 Tahun 23 Kali Luas Madura
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Luas hutan yang mengalami deforestasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir lebih luas dibandingkan luas wilayah Korea Selatan (Korsel) dan 23 kali luas Pulau Madura. Hal itu disampaikan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1/2024) malam.
“Deforestasi 12,85 juta hektare, lebih luas dari Korea Selatan (Korsel) dan 23 kali luas Pulau Madura dalam 10 tahun terakhir,” kata dia, menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) apabila ada perusahaan yang tak menjaga lingkungan dalam menjalankan usahanya.
“Mencabut itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim 8, sudah putusan MA. Pernyataan cabut saja IUPPnya? Nah itu masalahnya mencabut IUPP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, tapi ditolak, meski sudah putusan MA, tetap seperti itu,” ucap Mahfud MD.
“Deforestasi 12,85 juta hektare, lebih luas dari Korea Selatan (Korsel) dan 23 kali luas Pulau Madura dalam 10 tahun terakhir,” kata dia, menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) apabila ada perusahaan yang tak menjaga lingkungan dalam menjalankan usahanya.
“Mencabut itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim 8, sudah putusan MA. Pernyataan cabut saja IUPPnya? Nah itu masalahnya mencabut IUPP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, tapi ditolak, meski sudah putusan MA, tetap seperti itu,” ucap Mahfud MD.
Hasil Cek Fakta
Menurut Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektare. Bahkan, dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta hektare.
Luas wilayah Korsel di angka 10,021 juta hektare, sementara luas hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi 10 tahun terakhir di angka 15,848 juta hektare menurut Global Forest Watch, dan 12,85 juta hektare, menurut Mahfud MD.
Luas Pulau Madura 537,900 hektare apabila dikalikan 23 maka menjadi 12,371 juta hektare, yang berarti data tersebut adalah benar.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengatakan deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir yang, dengan tinggi air mecapai 1 – 4 mm per tahun dan tanah longsor.
Di daerah seperti pesisir jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah 6 – 26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk.
Kendati begitu menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3,8 juta hektare.
“Deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare, data mengacu time series penutupan lahan dan deforestasi KLHK,” ungkap Adhitya Adhyaksa, Direktorat Informasi dan Data Nusantara.
Luas wilayah Korsel di angka 10,021 juta hektare, sementara luas hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi 10 tahun terakhir di angka 15,848 juta hektare menurut Global Forest Watch, dan 12,85 juta hektare, menurut Mahfud MD.
Luas Pulau Madura 537,900 hektare apabila dikalikan 23 maka menjadi 12,371 juta hektare, yang berarti data tersebut adalah benar.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengatakan deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir yang, dengan tinggi air mecapai 1 – 4 mm per tahun dan tanah longsor.
Di daerah seperti pesisir jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah 6 – 26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk.
Kendati begitu menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3,8 juta hektare.
“Deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare, data mengacu time series penutupan lahan dan deforestasi KLHK,” ungkap Adhitya Adhyaksa, Direktorat Informasi dan Data Nusantara.
Kesimpulan
Pernyataan soal luas deforestasi di Indonesia lebih luas dari Korsel dan 23 kali luas Pulau Madura adalah benar.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek fakta, Mahfud sebut deforestasi capai 12,85 juta hektare
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia mencapai 12,85 juta hektare dalam 10 tahun terakhir yang mana lebih luas dibandingkan negara Korea Selatan.
“Data 10 tahun terjadi deforrestasi 12,85 juta ha. itu lebih luas dari korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir," kata Mahfud dalam debat keempat di Jakarta, Ahad.
“Data 10 tahun terjadi deforrestasi 12,85 juta ha. itu lebih luas dari korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir," kata Mahfud dalam debat keempat di Jakarta, Ahad.
Hasil Cek Fakta
Menurut Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, yang dilansir dari Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektar. Bahkan, dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta Ha.
Sementara itu, menurut Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa, dilansir dari data KLHK, deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3,8 juta hektare. Sedangkan, deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare.
Untuk diketahui, luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare dan luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare
Sebelumnya, KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Sementara itu, menurut Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa, dilansir dari data KLHK, deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3,8 juta hektare. Sedangkan, deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare.
Untuk diketahui, luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare dan luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare
Sebelumnya, KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek fakta, Gibran sebut 1,5 juta hektare hutan adat sudah diakui
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyebut sebanyak 1,5 juta hektare hutan adat sudah diakui oleh pemerintah.
Hasil Cek Fakta
Jakarta (ANTARA/JACX) - Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyebut sebanyak 1,5 juta hektare hutan adat sudah diakui oleh pemerintah.
“Sekarang ini ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui (oleh pemerintah),” ujar Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 yang berlangsung di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim Gibran Rakabuming tersebut ?
Penjelasan :
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektare dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektare yang diakui oleh pemerintah.
Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengatakan belum ada bukti kepemilikan tanah oleh masyarkat adat menjadi bagian dari RUU Masyakarat adat.
“Namun hingga kini RUU tersebut masih dalam status pembicaraan tingkat satu, tanpa ada kejelasan meskipun RUU Masyakat adat sudah diinisiasi sejak 2018,” kata Udiana.
Hal itu merupakan wujud marginalisasi hak dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh ketidakjelasan hak kepemilikan tanah secara hukum dan minimnya sosialisasi terkait dasar-dasar hukum agraria dari pemerintah pusat.
“Sekarang ini ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui (oleh pemerintah),” ujar Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 yang berlangsung di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim Gibran Rakabuming tersebut ?
Penjelasan :
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektare dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektare yang diakui oleh pemerintah.
Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengatakan belum ada bukti kepemilikan tanah oleh masyarkat adat menjadi bagian dari RUU Masyakarat adat.
“Namun hingga kini RUU tersebut masih dalam status pembicaraan tingkat satu, tanpa ada kejelasan meskipun RUU Masyakat adat sudah diinisiasi sejak 2018,” kata Udiana.
Hal itu merupakan wujud marginalisasi hak dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh ketidakjelasan hak kepemilikan tanah secara hukum dan minimnya sosialisasi terkait dasar-dasar hukum agraria dari pemerintah pusat.
Kesimpulan
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektare dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektare yang diakui oleh pemerintah.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 2879/6653