Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Muhaimin Iskandar terkait penggunaan satu persen APBN untuk bangun infrastruktur jalan di Kalimantan, tidak benar.

Pada periode 2022-2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp75,5 triliun. Rinciannya adalah:

Rp5,5 triliun pada 2022

Rp29,4 triliun pada 2023

Rp40,6 triliun pada 2024

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap atau multiyears sejak 2022-2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, total anggaran pembangunan IKN sejak 2022-2024 mencapai Rp65,568 triliun. Rinciannya adalah:

2022 sebesar Rp5,246 triliun

2023 sebesar Rp26,672 triliun

2024 mendatang sebesar Rp35,376 triliun

Saat ini secara keseluruhan pembangunan IKN telah mencapai lebih dari 30 persen.

Lebih lanjut, Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp460 triliun. Dalam hitungan sementara, dana tersebut sekitar 19-20 persen dari APBN 2022.

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Jokowi menyampaikan dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya. Jokowi mengatakan, pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah pekerjaan yang besar dan rumit. Selain butuh dana yang banyak, diperlukan pula waktu yang tidak sebentar.

Pernyataan Muhaimin Iskandar tentang satu persen dana ABPN bisa digunakan untuk membangun infrastruktur mencapai lebih dari Rp460 triliun.

Dari hasilcek fakta tim Medcom.id, klaim bahwa angka pengangguran di Indonesia sudah 8 juta dan pekerja informal 80 juta adalah benar. Hasil penelusuran ditemukan data dari BPS per Agustus 2023, Jumlah pekerja komuter Agustus 2023 sebesar 7,38 juta orang, turun sebesar 0,69 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022.

Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 83 juta, ditemukan bahwa Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.

Klaim yang disebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut bahwa angka pengangguran di Indonesia sudah 8 juta dan pekerja informal 80 juta adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim bahwa pemerintah lambat dalam mengimplementasikan aturan yang mempercepat izin investasi adalah benar.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui bahwa masalah perizinan masih menjadi hambatan besar dalam sektor investasi di Indonesia. BKPM mencatat ada sebanyak 190 kasus investasi yang terhambat karena masalah perizinan, pengadaan lahan, dan regulasi/kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dan pelayanan terpadu satu pintu, masalah perizinan masih sering muncul.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa proses pemberian izin investasi di Indonesia masih lambat, memakan waktu sekitar 260 hari. Beliau menekankan bahwa di era digital, proses ini seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan jam, bukan berbulan-bulan. Jokowi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi dalam proses perizinan agar mempermudah dan mempercepat proses pemberian izin investasi

Klaim yang disebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pemerintah lambat dalam mengimplementasikan aturan yang mempercepat izin investasi adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.

Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan III (Juli – September) Tahun 2023 yang mencapai Rp374,4 triliun atau meningkat sebesar 7,0 persen dibanding dengan periode sebelumnya dan sebesar 21,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Capaian realisasi investasi di luar pulau Jawa mencapau Rp. 190, 9 T atau 51 persen sementara di pulau Jawa Rp. 183,5 T atau 49 persen.

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan membenarkan bahwa
secara wilayah, luar Pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk.

"Porsinya mencapai 51 persen atau setara Rp190,9 triliun dari investasi sembilan bulan pertama tahun 2023. Angka tersebut naik 14,7 persen secara tahunan dan 4,9 persen secara kuartal atau q-t-q. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa sebesar Rp183,5 triliun, tumbuh 29,7 persen y-o-y dan 9,4 persen secara q-t-q. Realisasi tersebut setara dengan 49,0 persen dari total investasi kuartal III 2023," kata Putu (22/12/23).

Di sisi lain, Dosem Fakultas Ilmu Administrasi UI, Neni Susilawati menyebut investasi di luar Pulau Jawa memang telah mencapai angka 53 persen pada tahun 2022. Capaian ini disebut sebagai langkah signifikan dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan adanya diversifikasi geografis dalam investasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif di seluruh negara," kata Neni (22/12/23).

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum menyebut banyaknya investasi di luar Jawa tidak serta merta berarti pemerataan pembangunan. Sehingga ia menilai klaim Gibran tidak sepenuhnya benar.

"Dalam konteks planetary urbanization, investasi yang masuk ke suatu wilayah adalah manifestasi dari eksploitasi sumber daya. Yang kita pahami, wilayah-wilayah di luar Jawa adalah node-node dari sumber daya alam, baik itu sumber daya tambang, perkebunan, keindahan alam (pariwisata) dan lain-lain. Jadi, menurut saya, klaim Gibran tidak sepenuhnya benar. Karena eksploitasi cenderung menimbulkan konflik, bukan pemerataan ekonomi untuk warga lokal.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI, Neni Susilawati menyebut investasi di luar Pulau Jawa memang telah mencapai angka 53 persen pada tahun 2022. Capaian ini disebut sebagai langkah signifikan dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.