Berdasarkan penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis Neni Susilawati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyebut selama era Reformasi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai angka 7%.

Berikut adalah rincian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Reformasi berdasarkan presiden:

– **Era B.J. Habibie (1999)**: Pertumbuhan ekonomi mulai membaik pasca krisis 1998, namun hanya mencapai 0,79%.

– **Era Abdurrahman Wahid (2000—2001)**: Pertumbuhan ekonomi meningkat ke kisaran 3,6—4,9% per tahun.

– **Era Megawati Soekarnoputri (2002—2004)**: Pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 4,5—5% per tahun.

– **Era Susilo Bambang Yudhoyono (2005—2014)**: Ini adalah periode dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak awal Reformasi, beberapa kali mencapai angka 6%, dengan puncaknya pada tahun 2007, di mana pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,35%.

– **Era Joko Widodo (2015—2022)**: Pertumbuhan ekonomi normalnya berada di kisaran 4,8—5,3%. Terjadi penurunan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020—2021

Dengan demikian, selama era Reformasi, walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak ada catatan bahwa Indonesia pernah mencapai atau melewati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

Hal senada juga disampaikan panelis Krisna Gupta, Dosen Poltek APP dan senior fellows CIPS. “Pertumbuhan ekonomi tertinggi pasca-reformasi yakni pada 2007 yaitu 6.3%. Kemudian pada 1980 pernah 10%, 1989 di 7.8%. Data tersebut ada dalam catatan BPS atau di Worldbank,” ungkapnya.

selama era Reformasi, walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak ada catatan bahwa Indonesia pernah mencapai atau melewati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

Berdasarkan publikasi dari Indonesia.go.id, memang sudah ada banyak pihak yang berinvestasi ke IKN. Pemerintah telah menerima 305 surat pernyataan minat investasi atau letter of intent (LoI) untuk IKN dari investor dalam dan luar negeri.

Dari jumlah ini, 172 LoI berasal dari investor domestik Indonesia, sedangkan 133 sisanya merupakan minat investasi asing, dengan Singapura, Jepang, Malaysia, dan China sebagai beberapa negara teratas yang menyatakan minatnya

Namun, belum ada nama perusahaan secara spesifik. Nama Mayapada dan Agung Sedayu juga belum muncul.

Pernyataan Gibran dalam debat cawapres tidak salah karena memang sudah banyak investor yang masuk ke IKN. Namun untuk nama perusahaan, masih dipertanyakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk melakukan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pada 2024.

Menurut laman resmi Sekretariat Negara, jika pembanguna IKN didukung dengan konektivitas yang baik, maka peningkatan arus perdagangan di Indonesia bisa meningkat hingga lebih dari 50 persen.

Dengan teratasinya masalah konektivitas itu, kesenjangan antarwilayah akan menurun, investasi terdorong serta mendorong diversifikasi ekonomi.

Tercipta pula dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor nontradisional di berbagai wilayah non-Jawa.

Dengan meningkatnya akses serta aktivitas perdagangan, maka lapangan pekerjaan pun menjadi banyak dan beragam.

Dengan demikian, pernyataan Gibran merupakan fakta.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut perizinan investasi di Indonesia sulit. Bahkan untuk perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu melewati 24 meja.

"Di lapangan, investasi itu sulit. Bertele-tele. Ada conflict of interest, di mana pejabat yang mengurus itu, harus mendapat sesuatu, disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang harusnya diinvestasikan untuk rakyat, malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Minta izin, misalnya, UMKM itu perlu 24 meja untuk mendapat izin UMKM," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Verifikasi:

Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia Neni Susilawati berpendapat pernyataan bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan 24 meja tampaknya tidak akurat. Menurutnya, proses untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) baik secara offline maupun online tidak menyebutkan kebutuhan untuk melalui 24 meja atau langkah yang serupa.

"Untuk membuat IUMK secara offline, pemohon hanya perlu mengajukan permohonan perizinan di kantor kecamatan, mengisi formulir, dan menyediakan dokumen persyaratan. Setelah itu, camat akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir serta dokumen. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK," kata Neni Susilawati kepada Tim Kolaborasi Cekfakta.

Sedangkan proses pengajuan izin secara online, bisa dilakukan melalui website resmi OSS. Proses ini melibatkan pembuatan akun OSS, pengisian data, dan mengunduh NIB dan IUMK. Proses ini tidak melibatkan langkah yang rumit atau membutuhkan melalui banyak ""meja"" atau tahapan.

Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah baik secara offline maupun online.

Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan seharusnya melalui Online Single Submission (OSS) cukup satu pintu saja.

"Meski kenyataannya di balik OSS ada beberapa kementerian dan daerah yang harus terlibat dan sinkronisasi data. Masalahnya, kerjasama antar lembaga ini masih problematik. Tetapi nggak jelas, 24 meja ini dari mana," kata Krisna.

Namun keluhan soal perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik melalui OSS memang masih banyak dikeluhkan oleh komunitas UMKM.

Keluhan ini pernah disampaikan Kolaborasi Usaha Kecil Menengah Nasional Komnas UKM) yang terdiri dari 14 asosiasi, komunitas dan organisasi UMKM pada September 2021.

Kesulitan itu dihadapi para pelaku usaha seperti CV, firma, usaha dagang (UD) yang sudah berdiri selama ini dalam proses migrasi ke OSS. Termasuk mengganti alamat surat elektronik (e-mail) belum bisa dijalankan, sehingga untuk mengurus perizinan lain tidak bisa dilakukan.

Pada 2020, berdasarkan Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang dibuat Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat enam di ASEAN. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam.

Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah baik secara offline maupun online.