Tim Cek Fakta menelusuri jejak digital video yang beredar dengan bantuan Google Lens.
Hasil pencarian mengarahkan ke video di akun TikTok @mir_glazami_microscopa (terverifikasi) dan kanal YouTube Modelica.
Judul video di kanal YouTube menggunakan bahasa Arab, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti berikut.
Ramuan jelatang di bawah mikroskop Rambutnya yang berduri mengandung histamin, kolin, dan asam format yang menyebabkan iritasi kulit.
Jelatang atau Laportea ducumana merupakan daun gatal yang dikenal sebagai pengobatan tradisional masyarakat Papua.
Dilansir Kompas.com, daun dari famili Urticaceae ini memiliki duri halus alami di permukaan daunnya. Jika terkena kulit manusia, duri kecil akan menempel dan menimbulkan rasa gatal.
Dikutip dari situs Kemendikbud, secara alamiah daun Laportea ducumana memiliki kandungan kimiawi, seperti monoridin, tryptophan, histidine, alkaloid, flavonoid, asam formiat, dan authraguinones.
Bionik merupakan perpaduan biologi dan elektronik. Namun, tanaman dalam video tidak menunjukkan bukti apa pun soal pengembangan bionik.
Sebagai informasi, nanopartikel merupakan partikel 1 per seratus hingga per sepuluh ukuran rata-rata mikroba. 1 nanometer setara dengan 1e-9 meter.
Dilansir Kompas.com, nanoteknologi biasanya dimanfaatkan untuk meningkatkan waktu simpan bahan makanan, ekstraksi, sampai peningkatan kandungan gizi.
Kendati demikian, video daun Laportea ducumana tidak berkaitan dengan pengembangan nanoteknologi. Video hanya menunjukkan duri kecil secara mikroskopis.

Video tanaman bionik generasi baru mengandung nanopartikel merupakan hoaks.
Klip yang ditampilkan merupakan video mikroskopis daun Laportea decumana yang mengenai kulit manusia, tidak ada kaitannya dengan nanopartikel atau pengembangan nanoteknologi.
Duri kecil dari daun Laportea ducumana memiliki kandungan kimiawi alami yang menyebabkan gatal jika terkena kulit manusia.

Dilansir Antara, Kepala Desa Ciater, Subang, menyatakan bahwa video yang beredar merupakan kejadian pada 2019. Menurut dia, saat ini Gunung Tangkuban Parahu berada pada level normal.
Ia mengimbau kepada warga masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan label hoaks dan menyatakan video erupsi Gunung Tangkuban Parahu terjadi pada 2019.
Informasi itu dibagikan melalui akun X (Twitter) resmi @PVMBG_. 

Narasi soal Gunung Tangkuban Parahu mengalami erupsi pada 7 Desember 2023 adalah hoaks. Faktanya, video erupsi yang beredar terjadi pada 2019.

Setelah ditelusuri, narator membacakan artikel opini dari Seword.com, 5 Desember 2023, berjudul "Aksi Gibran Membagikan Susu di CFD Mendapat Peringatan dari Bawaslu DKI".
Penulis membahas teguran Bawaslu DKI Jakarta kepada Gibran terkait aksi bagi-bagi susu saat car free day (CFD) di area Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 3 Desember 2023.
Acara bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran di CFD diduga melanggur Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Aturan itu melarang area CFD digunakan untuk kegiatan politik, termasuk kampanye.
Namun, Bawaslu DKI Jakarta belum menjatuhkan sanksi apa pun terhadap Gibran. Bawaslu DKI Jakarta masih menelusuri dugaan pelanggaran kampanye.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian susu di area CFD akan dipanggil.
"Seluruh pihak akan diklarifikasi secara resmi. Kegiatan tersebut juga tak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakarta Pusat," ujar Benny, seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (6/12/2023).
Namun, Benny belum bisa memastikan apakah Gibran akan turut dipanggil.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi soal Bawaslu mencoret Gibran dari daftar cawapres Pemilu 2024 adalah hoaks.
Sampai saat ini Bawaslu belum menjatuhkan sanksi terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gibran saat CFD di Bundaran HI.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa korupsi memang benar telah menimbulkan potensi kerugian negara dengan jumlah besar. Akan tetapi data yang dirujuk dari ICW kurang akurat. 
Laporan yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW), total kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir yakni antara 2013 sampai 2022 mencapai Rp 209,32 triliun. Berikut rinciannya:
Koordinator Divisi Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar Pradano mengatakan, ICW memperoleh data tersebut dengan mengumpulkan tren vonis kasus korupsi dalam sepuluh tahun terakhir sejak 2013.

Berdasarkan verifikasi Tempo, klaim Ganjar Pranowo bahwa dalam 10 tahun terakhir kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 230 Triliun adalahsebagian benar. Laporan yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW), total kerugian negara yang akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir, 2013 sampai 2022, adalah Rp 209,32 triliun.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia