Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.
Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.
Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.
Kriminalitas di Papua harus dilihat dari berbagai aspek. Persoalan Hukum dan Sistem Hukum Pidana yang disporpotional karena kenetralan hukum dan ketidak berpihakan atas kelompok marginal merupakan akar dari tingginya angka tindka pidana. Melihat kasus kriminalitas di Papua harus dilhat lebih kompleks, dan bukan semata-mata angka. Hukum Indonesia yang tidak berpihak kepada kelompok marginal (terutama kelompok miskin) maka dia akan menutup akses keadilan. Disporposionalitas penghukuman bagi mereka yang miskin, buta hukum, tidka mendapat bantuan hukum berkualitas menjadi persoalan penegakan hukum dan kemampuan pengurangan angka kriminalitas (tindak pidana). 

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim bahwa Masalah utama Papua, tidak ada keadilan adalah BENAR.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia

Dikutip dari BBC, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan 662 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian dalam setahun terakhir. Mereka menyebutnya sebagai “kultur kekerasan“ yang masih kental di jajaran kepolisian.
Menurut Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, kasus kebebasan berekspresi dan berbicara memang mengalami tantangan sebagai bagian dari hak asasi.
Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
“Dalam konteks ruang, dari 44 kasus tersebut, setidaknya satu kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi di ruang digital. Hal ini mendominasi dengan angka (52%),” kata Asmin.
Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, katanya, juga terjadi pada karya jurnalistik (19%), opini publik (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%).
Sedangkan Kontras pada 2020 menerima 1.500 pengaduan kekerasan aparat saat demonstrasi selama demo tolak UU Cipta Kerja.

Benar, ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah justru dihadapi dengan kekerasan. Catatan Komnas HAM sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia
—----------------------------------------------

Executive Director at Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar mengatakan jumlah kejadian tindak kejahatan di Indonesia cenderung turun dalam 1 dekade terakhir. Seiring dengan itu, selang waktu tindak kejahatan juga melambat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ada 239,48 ribu kejadian tindak kejahatan/pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13% dari tahun sebelumnya serta berkurang 29,8% dibanding tahun 2012.
Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Oki Anggara, mengutip data Global Peace Index tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-47 dunia. 
"2022 Global Peace Index merilis data bahwa Indonesia menempati peringkat ke 47 di dunia dan ke 10 di Asia Pasifik dengan skor 1.8 (masuk kategori high),” kata Oki.
Menurut Oki, jika dibandingkan tahun sebelumnya di 2021, terdapat penurunan skor sekitar 0.019. 
Kenaikan Harga
Mengutip Kompas.id, tren kenaikan harga kebutuhan pokok terus berlanjut Sampai November 2023, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Fenomena ini diperkirakan bakal berlangsung sampai tahun depan dan menggerus daya beli sebagian masyarakat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023, memperkirakan kenaikan harga pangan ini akan terus berlanjut sampai tahun depan, setidaknya sampai Februari 2024.

Hasil verifikasi Tempo, klaim Prabowo bahwa saat negara lain terjadi perang saudara maupun kerusuhan, Indonesia justru masih aman dan damai serta harga kebutuhan pokok masih terkendali, sebagian benar.
Jumlah kejadian tindak kejahatan di Indonesia cenderung turun dalam 1 dekade terakhir. Seiring dengan itu, selang waktu tindak kejahatan juga melambat. Namun, tren kenaikan harga kebutuhan pokok terus berlanjut Sampai November 2023.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di In

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto tidak benar.

Analisis dari Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar menyampaikan bahwa jumlah tindak kejahatan di Indonesia cenderung menurun dalam satu dekade terakhir.

Dio merujuk pada Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, terdapat sekitar 239.480 kejadian tindak kejahatan/pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13% dari tahun sebelumnya serta berkurang 29,8% dibanding 2012.

Sedangkan dari Global Peace Index pada 2023, Dio menyebutkan dalam konteks Asia, Indonesia menduduki peringkat 11 negara teraman di Asia dengan nilai 1.8. Adapun, negara Asia teraman adalah Singapura dengan skor 1.3 (penilaian dengan rentang 0-2, makin kecil angka, maka makin aman).

Namun, perlu dicatat, bahwa laporan Global Peace Index juga menyebutkan bahwa Indonesia masih masuk dalam kategori High criminality – low resilience bersama 63 negara lainnya.

Sementara itu, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Oki Anggara menyoroti Global Peace Index pada 2022 yang merilis data bahwa Indonesia menempati peringkat ke 47 di dunia dan ke 10 di Asia Pasifik dengan skor 1.8 atau masuk kategori high. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di 2021 maka ada penurunan skor sekitar 0.019.

Pernyataan Prabowo Subianto tentang Indonesia masih aman, damai, dan terkendali adalah kurang tepat. Informasi klaim tersebut kurang tepat karena secara data Global Peace Index pada 2022, Indonesia masih berada pada kategori high criminality.

Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.