Meski demikian, dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Bandar Lampung sudah mempunyai stasiun pemantau kualitas udara ambien (SPKUA) dan sudah dilakukan perawatan, termasuk di 37 lokasi kabupaten kota lainnya. Sebagai informasi, artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Benarkah ada sejumlah mantan tapol dan korban penculikan yang kini mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Dikutip dari artikel berjudul "Amnesty Bingung Banyak Korban Penculikan 98 Dukung Prabowo" yang dimuat kabar24.bisnis.com, memang ada sejumlah eks tapol dan korban penculikan yang kini mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Mereka di antaranya politikus Partai Demokrat Andi Arief dan eks politikus PDIP Budiman Sudjatmiko.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan langkah politik korban penculikan dan penghilangan paksa pada Tragedi 1998 yang mendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Usman menilai, ada dua kemungkinan mengapa korban penculikan justru mendukung Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

Pertama, mereka menjadi pelupa; kedua, tidak memiliki kepekaan terhadap korban lainnya yang belum dilepaskan.

"Contohnya Yani Afri, putra dari Ibu Tuty Koto. Anaknya, Hardingga, sampai sekarang masih mencari ayahnya itu. Demikian pula Wiji Thukul, itu juga saya kira sampai sekarang belum ditemukan," ujar Usman di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Dia mencontohkan elite Partai Demokrat Andi Arief yang pernah jadi korban penculikan. Meski demikian, kini dia turut mendukung Prabowo.

Dia juga menyebut nama Budiman Sudjatmiko. Meski Budiman bukan korban penghilangan, Usman tetap mempertanyakan solidaritas eks petinggi PRD itu dengan aktivis yang pernah disiksa dan bahkan ada yang hilang sampai saat ini.

"Saya kira terlalu terlihat pragmatis dan mungkin itu yang menyebabkan mereka bergabung, bukan karena asalan HAM, tapi karena alasan-alasan kepentingan jangka pendek politik," ungkapnya.

Amnesty sendiri beraudensi dengan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (6/12/2023). Pada kesempatan itu, mereka menitipkan tiga agenda hak asasi manusia (HAM) untuk menjadi tema debat capres-cawapres Pilpres 2024.

Usman Hamid menjelaskan, KPU yang diwakilkan oleh Komisioner August Mellaz sudah berjanji akan menyampaikan tiga agenda HAM itu ke para panelis debat.

Ketiga agenda itu pertama yaitu terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari.

"Kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres dan cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat," ujar Usman.

Pernyataan Prabowo yang menyebut ada sejumlah mantan tahanan politik (tapol) dan korban penculikan yang kini mendukung dirinya sebagai capres pada Pilpres 2024 ternyata benar.

Ada sejumlah mantan tapol dan korban penculikan yang kini mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Mereka di antaranya politikus Partai Demokrat Andi Arief dan eks politikus PDIP Budiman Sudjatmiko.

Dalam artikel berjudul "Petani di Garut Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Distribusi Kartu Tani" yang dimuat situs bandung.bisnis.com, pada 19 Maret 2023

Anggota DPRD Jabar Deden Galih mengatakan sejumlah kelompok petani di Kabupaten Garut mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Di beberapa wilayah di Kabupaten Garut, aspirasi yang paling banyak diterima itu dari kelompok petani," katanya dikutip Minggu (19/3/2023).

"Mereka banyak mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kalaupun bisa mendapatkannya itu pun harus dengan harga yang mahal,” ucapnya.

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Petani Keluhkan Akses Pupuk Subsidi Masih Sulit" yang dimuat situs validnews.id, pada 8 Desember 2023.

Dalam artikel situs validnews.id, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyatakan, penyaluran pupuk subsidi saat ini masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Kendala tersebut antara lain, petani belum terdaftar dan ada juga petani yang telah terdaftar, namun tidak bisa menebus pupuk subsidi.

“Artinya, masih banyak petani belum mengerti sepenuhnya tentang mekanisme mendapatkan pupuk, apalagi kemudian ada perubahan tradisi dari konvensional ke elektronik, dari manual ke online,” ujar Otong dikutip dari keterangannya, Jumat (8/12).

Dalam artikel berjudul "Petani Katingan Kuala Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi" yang dimuat situs dayaknews.com juga menyebutkan, Petani Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi dan obat-obatan. Hal itu diungkapkan Anggota Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Bangun Jaya, Yuda Anwar, Minggu (1/10 2023)

Menurut dia, lantaran dari kelangkaan pupuk dan obat-obatan tersebut mengakibatkan tanaman padi kurang subur dan mempengaruhi hasil panen.

“Tanaman padi banyak yang layu lantaran kurang nutrisi dan rentan terserang hama,” ungkapnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, pernyataan Ganjar kelangkaan pupuk subsidi tidak hanya di Jawa Tengah benar. Petani di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Jawa Barat dan Kalimantan Tengah juga mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi.

Beranda
Cek Fakta
Sebagian Benar, Klaim Anies Rakyat Tidak Percaya Proses Demokrasi di Indonesia
Selasa, 12 Desember 2023 22:31 WIB


Bagikan image social image social image social image social
Sebagian Benar, Klaim Anies Rakyat Tidak Percaya Proses Demokrasi di Indonesia
Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan menyebut bahwa rakyat tidak percaya proses demokrasi yang tengah terjadi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur Jakarta ini pada acara Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU, Selasa, 12 Desember 2023.

"Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi," katanya.

PEMERIKSAAN KLAIM

Executive Director at Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar mengatakan bahwa pada Februari 2023 Indeks Demokrasi Indonesia berada pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. "Skor ini sama dengan indeks demokrasi di tahun 2021. Namun peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54," kata Dio Ashar, Selasa, 12 Desember 2023.

Dikutip dari penelitian Universitas Padjadjaran, Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Dr. Caroline Paskarina, M.Si, menyatakan bahwa kualitas demokrasi Indonesia pada 2021 menurun dibandingkan 2019 berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik.

Penurunan demokrasi ini merupakan fenomena global (dalam 15 tahun terakhir) yang terjadi juga di Indonesia,” kata Carol pada diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu “Outlook Sosial Politik 2022” yang digelar Dewan Profesor Unpad secara virtual, Sabtu, 8 Januari 2022.

Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan rutin The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat (flawed democracy). “Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat,” ujarnya.

KataData melansir, dalam indeks EIU, Indonesia menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71. The Economist Intelligence Unit (EIU), juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (flawed democracy). Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar.

Indeks Demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Indeks ini berupaya memberi gambaran tentang keadaan demokrasi di 165 negara, yang mencakup hampir seluruh populasi global dan sebagian besar negara bagian di dunia.

Namun, negara dalam kelompok 'cacat' ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

Meski masih tergolong 'cacat', indeks demokrasi Indonesia sudah naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-64 dunia. Menurut survei Edelman Trust Barometer tahun 2022, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi menduduki di peringkat ketiga dunia, melampaui negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Klaim Anies bahwa rakyat tidak percaya proses demokrasi yang tengah terjadi di Indonesia, adalah sebagian benar.