Akun Tiktok chocky_castelo memposting sebuah video berdurasi 59 detik menampilkan Raffi Ahmad disertai klaim masuk dalam tim pemenangan AMIN atau Anies dan Imin.

Setelah ditelusuri menggunakan Invid video tersebut identik dengan video pada postingan yang diunggah pada 4 Juni 2023 di akun Instagram rajivsingh9191. Rajiv merupakan pebisnis yang juga terjun di dunia politik. Postingan merupakan video saat acara Silaturahmi bersama Relawan, Raffi Ahmad hadir untuk memberikan semangat kepada relawan. Jika diperhatikan kalimat yang dikeluarkan Raffi tidak menyinggung mengenai dukungan ke pihak AMIN.

Dengan demikian video Raffi Ahmad mendukung AMIN tidak benar. Video yang asli adalah Raffi saat menghadiri acara yang dilakukan Rajiv yaitu Silaturahmi bersama Relawan. Dalam kalimat yang dikeluarkan Raffi tidak ada pembahasan mengenai dukungan Raffi ke pihak AMIN, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Video Raffi Ahmad mendukung AMIN tidak benar. Faktanya, video yang asli adalah Raffi saat menghadiri acara yang dilakukan Rajiv yaitu Silaturahmi bersama Relawan. Dalam kalimat yang dikeluarkan Raffi tidak ada pembahasan mengenai dukungan Raffi ke pihak AMIN.

Akun Tiktok treezhamir memposting sebuah video berdurasi 15 detik yang mana terdapat gambar beberapa artis diantaranya Ariel Noah, Rian D’masiv, Iwan Fals serta Giring yang berpose mengacung satu jari. Postingan tersebut disertai klaim artis-artis tersebut merupakan pendukung Anies.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Image ditemukan gambar yang identik pada salah satu artikel milik tempo.co berjudul “Bikin Album Baru, Iwan Fals Gandeng Empat Band Tanah Air” 17 April 2016 pukul 12.19 WIB. Gambar tersebut diambil saat jumpa pers jelang konser Bangkit Untuk Satu di Jimbaran, Bali, 15 April 2016. Jika dibaca secara lengkap dalam artikel tersebut tidak ada yang membahas mengenai dukungan kepada Anies. Hoaks serupa juga muncul pada tahun pilpres 2019.

Dengan demikian klaim bahwa gambar Ariel Noah, Rian D’masiv, Iwan Fals beserta Giring mendukung Anies tidak benar dan merupakan hoaks lama yang kembali beredar. Gambar tersebut diambil saat jumpa pers jelang konser Bangkit Untuk Satu di Jimbaran, Bali, 15 April 2016 dan tidak ada kaitan dengan dukungan ke Anies, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Gambar Ariel Noah, Rian D’masiv, Iwan Fals serta Giring mendukung Anies tidak benar dan merupakan hoaks lama yang kembali beredar. Faktanya, gambar tersebut diambil saat jumpa pers jelang konser Bangkit Untuk Satu di Jimbaran, Bali, 15 April 2016 dan tidak ada kaitan dengan dukungan ke Anies.

Untuk verifikasi video tersebut, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan media-media kredibel dan pernyataan resmi lembaga penegak hukum. Verifikasi terhadap video dilakukan dengan menggunakan pencarian lanjutan (advance search) Google dan YouTube, serta Google Images dan Yandex images.
Penelusuran Tim Cek Fakta Tempo menunjukan, kolase video tersebut berasal dari peristiwa yang pernah terjadi pada 2014. Tudingan tentang 20 rekening Jokowi di luar negeri mirip dengan narasi yang pernah dilontarkan oleh Faizal Assegaf bahwa Jokowi dan istrinya, Iriana Widodo, memiliki 32 rekening di  bank luar negeri senilai USD 8 juta. 
Faizal Assegaf bersama organisasi Progres 98 pernah melaporkan hal tersebut ke KPK. Namun berdasarkan penelusuran KPK dan PPATK saat itu tidak menemukan rekening atas nama Jokowi dan istrinya, Iriana Widodo, pada bank di luar negeri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada bukti-bukti kredibel yang menunjukkan Cina telah mentransfer dana untuk kecurangan Pemilu. Termasuk 20 rekening atas nama Jokowi di luar negeri.
Berikut ini adalah hasil verifikasi videonya:
Video 1
Fragmen detik ke-7 menunjukkan beberapa orang sedang berbicara dalam sebuah ruangan.

Berdasarkan penelusuran Tempo, video tersebut identik dengan unggahan BeritaSatu di YouTube tanggal 15 Agustus 2015. Dilansir BeritaSatu, video tersebut merupakan jumpa pers yang digelar organisasi Progres 98 setelah mereka mendatangi gedung KPK. Saat itu pimpinan KPK tak bersedia bertemu dengan Progress 98. Salah satu laporan mereka adalah terkait 32 rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo di bank luar negeri senilai USD 8 juta.
Dilansir Tempo.co, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja pada tanggal 14 Oktober 2014 kepada Tempo mengatakan “Tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama Jokowi". Pandu juga mengatakan, PPATK tidak bisa menindaklanjuti penelusuran keberadaan rekening  ke luar negeri karena tidak ada kasusnya. 
Video 2
Fragmen video menit ke-01:41 menunjukkan Ketua Progress 98, Faizal Assegaf, sedang berbicara kepada sejumlah orang.

Berdasarkan penelusuran Tempo, video itu identik dengan unggahan BeritaSatu di YouTube tanggal 6 Juni 2014. Dilansir BeritaSatu, Ketua Progress Faizal Assegaf bersama sejumlah orang mendatangi gedung KPK dengan membawa seekor babi. Aksi ini dilakukan lantaran Progress 98 menilai KPK tidak menggubris laporan mereka.
Dilansir Tempo dari laman resmi LHKPN KPK pada Rabu, 29 Maret 2023 menunjukkan total harta yang Jokowi laporkan sebesar Rp82.369.583.676. Nilai tersebut naik jika dibandingkan LHKPN tahun 2021 sebesar Rp71.471.446.189.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo bahwa video berisi klaim tentang dana untuk kecurangan Pemilu sudah ditransfer oleh Cina adalahbelum ada bukti.
Isi video Tiktok itu memuat sejumlah kolase video dari aktivitas organisasi Progress 98 pada 2014 yang melaporkan dugaan rekening di luar negeri milik Jokowi dan istrinya, Iriana Widodo. Saat itu, KPK dan PPATK telah menelitinya dan tidak menemukan rekening pada bank luar negeri atas nama Jokowi dan keluarganya. 
Hingga berita ini diturunkan, belum ada bukti-bukti kredibel yang menunjukkan Cina telah mentransfer dana untuk kecurangan Pemilu. Termasuk 20 rekening atas nama Jokowi di luar negeri.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video di atas dengan menggunakan tool InVid. Selanjutnya penelusuran dilakukan dengan menggunakan reverse image tools Google dan Yandex. 
Hasilnya, video itu sempat menjadi viral di media sosial pada April 2019 atau saat penghitungan suara Pilpres 2019. Saat itu video tersebut diklaim sebagai pencurian formulir C1 dan kotak suara di Medan. Formulir C1 adalah formulir yang berisi perolehan suara peserta pemilu. Data inilah yang akan menjadi pegangan untuk melihat perolehan suara pemilu. 
Namun, sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah mengklarifikasi  peristiwa tersebut. Tiga orang yang ditangkap warga bukanlah mencuri formulir C1 dan surat suara. Mereka adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sedang membawa salinan C1 untuk didistribusikan ke kelurahan dan disosialisasikan ke publik.
Stasiun televisi Inews pada 24 April 2019 pernah memberitakan kesalahpahaman itu dengan judul berita "KPU Medan Bantah Adanya Pencurian Formulir C1”.

iNews juga menurunkan wawancara jarak jauh dengan anggota KPU Medan, Zefrizal, pada 23 April 2019. Menurut Zefrizal, setelah memanggil PPK, tidak ada pencurian. Peristiwa sebenarnya adalah PPK hendak menggandakan salinan formulir C1 untuk dibagikan ke setiap kantor kelurahan.
Penggandaan dan penempelan di kantor-kantor kelurahan itu sesuai Peraturan KPU 3/2019 tentang Pemungutan Suara TPS. Mekanismenya, PPS mengumpulkan formulir C1 ke PPK, kemudian PPK menggandakan dan menempel formulir C1 di kantor kelurahan atau desa setempat.
Sementara formulir C1 yang akan digandakan itu adalah C1 salinan, bukan C1 asli yang berhologram. Sedangkan C1 asli yang berhologram, tetap tersimpan di kotak suara.
Menurut Zefrizal, ketika salinan C1 itu hendak digandakan, kemudian terjadi kesalahpahaman yang menganggap PPK melarikan C1. Video rekaman itu yang kemudian menjadi viral di media sosial.
"Ada kesalahpahaman dan ketidaktahuan masyarakat yang membuat ricuh suasana. Petugas PPK dan PPS malah dituding mencuri salinan C1. Itu bukan pencurian, mereka petugas kami yang malam itu sedang bertugas melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan," kata Ketua KPU Kota Medan, Agussyah Ramadani, dikutip dari Kompas.com Rabu, 24 April 2019.
Menurut Agussyah, ada dua jenis formulir model C1, yaitu C1 berhologram yang berada di dalam kotak suara bersegel dan C1 plano atau catatan hasil penghitungan suara yang bisa dimiliki siapa saja. Formulir C1 plano inilah yang dibawa petugas untuk digandakan dan diserahkan kepada saksi, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan PPS untuk diumumkan di tingkat kelurahan. 
Salinan tersebut digunakan untuk proses Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) agar masyarakat bisa mengetahui hasil penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS). 
"Nah, waktu kejadian kemarin, petugas PPK dan PPS tidak berkoordinasi dengan kepolisian. Juga lupa berkoordinasi dengan Panwascam, di sinilah timbul kecurigaan mereka yang berada di lokasi rekapitulasi," kata Agussyah. 
Massa menuding salinan C1 sudah dipegang banyak pihak. Akibatnya, satu anggota PPS bernama Haskhairul jadi bulan-bulanan. Massa yang curiga mulai rusuh. Mereka meminta Khairul mengembalikan salinan C1 yang dibawa ke dalam mobil.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap. Ia mengatakan kesalahpahaman itu sudah ditangani. "Sudah kita proses langsung baik itu yang melaporkan maupun yang dilaporkan dan juga saksi-saksi," tegasnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim bahwa lembar formulir C1 di Medan saat Pilpres 2019 pernah dipalsukan adalahmenyesatkan. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah mengklarifikasi peristiwa dalam video itu. Oknum yang dituduh mencuri C1 adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sedang membawa salinan C1 untuk didistribusikan ke kelurahan supaya diumumkan ke publik.
Penggandaan dan penempelan di kantor-kantor kelurahan itu sesuai Peraturan KPU 3/2019 tentang Pemungutan Suara TPS. Jadi prosesnya yang benar, PPS mengumpulkan C1 ke PPK, kemudian PPK menggandakan dan menempel di kantor lurah. C1 yang akan difoto kopi itu adalah C1 salinan, bukan yang berhologram. Sedangkan yang berhologram tetap tersimpan di kotak suara dan tidak diganggu.