• Cek Fakta: Tidak Benar dalam Video Ini SBY Mantap Dukung Paslon Nomor Urut 1 di Pilpres 2024

    Sumber: liputan6.com
    Tanggal publish: 20/12/2023

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Video yang diklaim Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mantap mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 beredar di media sosial. Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 11 Desember 2023.
    Akun Facebook tersebut mengunggah video berjudul "Malam ini SBY mantap dukung paslon 01, gara-gara blunder besar yang dilakukan gibran ini".
    Video berdurasi 8 menit 12 detik itu menampilkan gambar thumbnail SBY sedang bersalaman dengan Anies Baswedan. Keduanya terihat mengenakan setelan jas berwarna gelap.
    Selain itu, ada juga gambar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat sedang mengangkat tangan menyapa para pendukungnya.
    "BREAKING NEWS!!!
    SBY MANTAP DUKUNG PASLON NO 1, GARA-GARA IJASAH GIBRAN TERBUKTI EDITAN," demikian narasi yang tertulis dalam video tersebut.
    Video yang diunggah salah satu akun Facebook itu telah 961 kali dilihat dan 22 kali direspons dari warganet.
    Benarkah dalam video tersebut SBY mantap mendukung paslon nomor urut 1 pada Pilpres 2024? Berikut penelusurannya.
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Presiden ke-6 RI, SBY mantap mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.
    Ternyata narasi dibacakan narator di dalam video video tersebut bersumber dari artikel berjudul "Pendiri Demokrat: Saya Dukung Anies, Tak Ada yang Berani Pecat Saya Kecuali Partai Bubar" yang dimuat situs merdeka.com pada 6 Desember 2023.
    Pendiri dan kader Demokrat mendukung pasangan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka mengatasnamakan Bintang Mercy Perubahan.
    Pembina Bintang Mercy Perubahan, Hencky Luntungan mengaku tidak takut dipecat dari partai Demokrat. Sebagai pendiri, tidak ada orang yang berani memecatnya.
    "Sanksi tidak bisa mencapai ke saya, saya pendiri. Tidak ada yang berani memecat saya kecuali partai dibubarkan," kata Hencky di Sekretariat Timnas Pemenangan AMIN di Jalan Diponegoro X, Menteng, Jakarta, Rabu (6/12).
    Ia mengaku tidak ada yang bisa mengubah keputusannya untuk mendukung AMIN.
    "Kalau feeling saya kepada AMIN tidak ada yang bisa menganggu gugat," ujar Hencky.
    Sementara, Ketua Presidium Bintang Mercy Perubahan, Mohamad Sukri mengatakan, di internal Partai Demokrat sudah biasa ada perbedaan sikap.
    "Jadi teman-teman yang saya hormati, kaitan dengan masalah sikap yang berbeda kami didik di Partai Demokrat itu perbedaan adalah hal yang biasa dan lumrah," jelas Sukri.
    Menurutnya, pengurus Partai Demokrat bijak melihat ada kadernya punya perbedaan sikap politik. Ia yakin tidak akan kena masalah.
    "Tak kala ada perbedaan pendapat dari pengurus yang sekarang dengan para anggota sah-sah saja sebagai sebuah bentuk implementasi demokrasi dan saya yakin pengurus yang sekarang bijak dan saya bukan pengurus, saya tidak hanya kader demikian," ujar Sukri.
    Penelusuran juga dilakukan dengan mengunggah gambar thumbnail SBY yang tengah bersalaman dengan Anies Baswedan. Hasilnya terdapat foto identik di artikel berjudul "Saat SBY Genggam Erat Tangan Anies dan Surya Paloh" yang dimuat situs idntimes.com pada 17 Oktober 2022 lalu.
    Berikut gambar tangkapan layarnya.
    "Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan kedekatan dengan Anies Baswedan di acara resepsi pernikahan putri Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri, Minggu (16/10/2022)" demikian keterangan dalam foto tersebut.
    SBY diketahui telah resmi mendukung capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "SBY: Pak Prabowo, Selamat Berjuang di Kompetisi Pilpres 2024" yang dimuat situs liputan6.com pada 20 November 2023.
    Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, partainya mendukung penuh Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam Pembekalan Pemenangan Pemilu 2024.
    Oleh karena itu, ia pun menyampaikan beberapa harapan kepada Prabowo yang diyakini akan menjadi Presiden ke-8.
    "Pertama, selamat berjuang dalam kompetisi pemilihan Presiden 2024 ini, berjuanglah sahabat ku secara cerdas, tepat dan kesatria. Saya senang Pak Prabowo telah memilih jalan terbaik, jalan demokrasi untuk menjadi pemimpin bangsa," kata SBY dalam sambutannya, Senin (20/11).
    "Saya juga meyakini dengan elektabilitas yang tinggi dan dukungan rakyat yang kuat yang Pak Prabowo memiliki, akan menghantarkan bapak jadi pemimpin bangsa ke depan," sambungnya.
    Selanjutnya, Presiden ke-6 ini pun ingin agar Ketua Umum Partai Gerindra dapat mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya ketika sudah menjadi pemimpin atau presiden.
    "Jika pada saatnya nanti dengan izin dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Prabowo memimpin negara ini 5-10 tahun ke depan, di atas segalanya utamakan lah kepentingan rakyat. Majukan dan sejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.
    "Mereka yang sama-sama kita cintai, majukan Indonesia, Indonesia untuk semua. Selamat berjuang Pak Prabowo, Insya Allah Pak Prabowo akan sukses dan berhasil, Pak Prabowo tidak sendirian, Partai Demokrat akan terus bersama Pak Prabowo," pungkas SBY.

    Kesimpulan


    Video yang diklaim Presiden ke-6 RI, SBY mantap mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ternyata tidak benar.
    Faktanya, SBY dan Partai Demokrat telah resmi mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Rujukan

    • Liputan 6
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Perdana Menteri Mesir Robek Dokumen Damai dengan Israel

    Sumber: liputan6.com
    Tanggal publish: 20/12/2023

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim video Perdana Menteri Mesir merobek dokumen damai dengan Israel, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 7 Desember 2023.
    Klaim video Perdana Menteri Mesir merobek dokumen damai dengan Israel menampilkan sejumlah orang yang berada di dalam ruangan, salah satunya berdiri dan memegang kertas sabil berbicara orang tersebut merobek kertas yang dipegangnya.
    Tampak dalam video sejumlah orang memperhatikan sosok yang memrobek kertas tersebut. Video juga menampilkan seorang lain berbicara.
    Dalam video tersebut terdapat tulisan sebagai berikut.
    "dokumen perdamaian dengan israel di robek perdana menteri Mesir.
    Alhamdulillah Mesir mulai sadar, Allahuakbar"
    Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
    "Mesir mulai sadar"
    Benarkah klaim video Perdana Menteri Mesir merobek dokumen damai dengan Israel? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri Klaim video Perdana Menteri Mesir merobek dokumen damai dengan Israel , dengan menangkap layar untuk dijadikan bahan penelusuran menggunakan Google Image.
     
    Penelusuran pada sejumlah situs salah satunya artikel berjudul "Egyptian MPs Condemn Israel As A 'Nazi Country,' Tear Up Copy Of Peace Treaty, Call For Egypt To Freeze Relations With Israel, Recall Egyptian Ambassador, Deport Israeli 'Dog' From Cairo" yang dimuat situs memri.org.
    Situs tersebut memuat cuplikan gambar yang identik dengan klaim.
     
    Situs memri.org menyebutkan, dalam diskusi pada 21 November 2023 di parlemen Mesir tentang perang di Gaza, yang disiarkan di Channel 1 (Mesir), anggota parlemen Mustafa Bakri mengatakan bahwa rakyat Mesir sedang marah dan siap menjadi martir dan mati demi Palestina dan Mesir.
    Dia mengatakan bahwa Mesir harus membekukan hubungannya dengan Israel, memanggil kembali duta besarnya dan mendeportasi duta besar Israel, yang dia sebut sebagai “anjing” dari Mesir.
    Anggota parlemen Dia El-Din Dawood merobek salinan perjanjian perdamaian dengan Israel. Dia mengatakan bahwa hal itu "mengikat tangan Mesir," dan dia mengatakan bahwa Mesir harus membuat "negara Nazi ini menghadapi fakta di lapangan."
     
    Penelusuran lain mengarah pada artikel berjudul "Perwakilan Parlemen Mesir Merobek Perjanjian dengan Israel, Tantang Kepentingan Nasional dan Internasional" yang dimuat situs indonesiatoday.co.id, pada 17 Desember 2023.
    Artikel situs indonesiatoday.co.id juga memuat potongan gambar yang identik dengan klaim.
     
    Artikel situs indonesiatoday.co.id menyebutkan, Diaa El-Din Daud, seorang perwakilan di Parlemen Mesir, memicu kontroversi saat berpidato di hadapan Perdana Menteri Mostafa Madbouly.
    Yaitu mendesak untuk merobek perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel.
    Dalam pidatonya yang viral, Daud menyatakan bahwa perjanjian normalisasi tersebut menghambat negara Mesir dan tidak dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, Klaim video Perdana Menteri Mesir merobek dokumen damai dengan Israel sebagian salah.
    Sosok yang merobek kertas dalam klaim video adalah Diaa El-Din Daud, seorang perwakilan di Parlemen Mesir dokumen yang dirobek merupakan salinan perjanjian perdamaian dengan Israel.
     

    Rujukan

    • Liputan 6
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Menyesatkan, Kemenkes Wajibkan Masyarakat Memakai Masker Mulai 15 Desember 2023

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 20/12/2023

    Berita


    Sebuah konten beredar di WhatsApp dan Facebook berisi klaim bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan masyarakat mengenakan masker mulai 15 Desember 2023.
    Klaim itu merujuk Surat Edaran (SE) Kemenkes bernomor HK.02.01/MENKES/1042/2023 tertanggal 6 Desember 2023, terkait pemakaian masker. Kewajiban memakai masker berlaku di tempat-tempat umum yang bersifat tertutup seperti transportasi umum, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.

    Namun, benarkah Kemenkes mengeluarkan SE wajib bermasker pada 15 Desember 2023 tersebut?

    Hasil Cek Fakta


    Tempo mencermati tangkapan layar surat yang disertakan dalam konten yang beredar tersebut. Tangkapan layar tersebut sesungguhnya adalah Surat Edaran Kemenkes nomor IM.02.04C/4864/2023 tertanggal 15 Desember 2023, tentang imbauan agar masyarakat melengkapi vaksin Covid-19.
    Nomor SE itu berbeda dengan yang tertera dalam narasi yang disertakan, yakni HK.02.01/MENKES/1042/2023. Hal ini menunjukkan gambar yang disertakan tidak sesuai dengan klaim dalam narasi tersebut.

    Surat Edaran Kemenkes nomor IM.02.04C/4864/2023 yang gambarnya beredar, sesungguhnya berisi empat imbauan kepada masyarakat. Pertama, pada masyarakat yang belum pernah menerima vaksin Covid-19, agar mendapatkan vaksin tersebut di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terdekat.
    Kedua, masyarakat, terutama lansia dan dewasa yang memiliki komorbid, serta penyandang imunokompromais yang sudah menerima vaksin minimal 6-12 bulan yang lalu, dapat menerima satu dosis vaksin Covid-19.
    Ketiga, status vaksinasi bisa dicatatkan di Pcare Vaksinasi selama masa transisi, dan nantinya dimasukkan ke data base aplikasi Satu Sehat, di mana sertifikat vaksin bisa diunduh.
    Keempat, untuk masyarakat bukan lansia yang juga tidak disertai komorbid, serta bukan penyandang imunokompromais, pemerintah akan menyediakan vaksin Covid-19 gratis sampai tanggal 31 Desember 2023. Setelahnya, harus menempuh jalur mandiri bila ingin mendapatkan vaksin tersebut.
    Keempat poin itu tidak ada yang menyatakan masyarakat wajib bermasker di tempat umum tertutup, sebagaimana narasi yang beredar. Hal ini menunjukkan narasi yang beredar itu menyesatkan.
    Dilansir dari publikasi di laman Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes, narasi yang mengatakan Kemenkes menerbitkan SE yang mewajibkan masyarakat bermasker tersebut adalah hoaks.
    “Kemenkes tidak mengeluarkan SE terkait kewajiban penggunaan masker. Masyarakat diimbau menggunakan masker saat sakit atau pada tempat umum yang berisiko penularan Covid-19. Jangan lupa juga lengkapi proteksi diri dengan protokol kesehatan lainnya dan vaksinasi Covid-19 hingga dosis booster,” bunyi pernyataan resmi itu.

    Kesimpulan


    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan adanya SE Kemenkes bernomor HK.02.01/MENKES/1042/2023 yang mewajibkan masyarakat bermasker di tempat umum yang bersifat tertutup mulai 15 Desember 2023, adalahmenyesatkan.
    Sesungguhnya Kemenkes tidak mewajibkan, namun bersifat menganjurkan, agar masyarakat melengkapi vaksin Covid-19 sampai dosis booster, dan menggunakan masker di tempat umum saat sakit atau ketika berada di tempat umum.

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Sebagian Benar, Klaim Ganjar Pranowo Hubungkan Rendahnya Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia dengan Pinjol dan Judi Online

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 20/12/2023

    Berita


    Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini membuat masyarakat kerap bermasalah dengan pinjamanonline(pinjol) dan judionline.
    "Maka pentingnya kita mengerti literasi digital. Kadang kadang dihandphone (HP) bapak-ibu termasuk di HP saya. Hanya dengan KTP saja, sudah bisa mendapatkan pinjaman begitu. Digodagitu, untukpinjem online," kata Ganjar saat bersilaturahmi dengan Caleg, Partai Politik Pendukung Ganjar-Mahfud beserta organisasi masyarakat (Ormas) di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat, 15 Desember 2023, dilansir dari Wartakota.
    Benarkah klaim Ganjar mengenai literasi masyarakat soal keuangan rendah membuat masyarakat bermasalah dengan pinjol dan judionline?

    Hasil Cek Fakta


    Klaim tentang literasi keuangan masyarakat Indonesia rendah
    Peneliti Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi mengungkapkan, Survei Literasi Keuangan Literasi dan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat dari 21,8 persen di tahun 2013 menjadi 49,6 persen pada tahun 2022. 
    Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi cara bertindak keputusan dalam pengelolaan keputusan 
    “Sedangkan inklusi keuangan tahun 2022 menunjukkan angka 85,10 persen naik dibandingkan tahun 2013 yang berada di angka 59,4 persen. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat dengan memanfaatkan produk keuangan yang ada,” kata Alexander.

    Berdasarkan indeks OJK tersebut, literasi keuangan Indonesia sebenarnya sudah meningkat 20 persen sejak tahun 2013. Pada tahun 2022, 1 dari 2 orang Indonesia sudah memiliki pengetahuan tentang produk keuangan. 
    Selama ini, literasi keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, karakteristik jumlah keluarga, single atau menikah. “Masyarakat kota juga memiliki potensi lebih banyak untuk memiliki konsumsi yang ada. Selain itu tekanan sosial mempengaruhi bagaimana orang mengkonsumsi produk finansial yang ada,” kata Alexander. 
    Berdasarkan riset dan ekonometri Asia Development Bank tahun 2020, kata Alexander, juga menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh penting dalam literasi keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi kemiskinan. Literasi keuangan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial masyarakat yang ada.
    “Terdapat 4 hambatan literasi keuangan yaitu bervariasinya pendidikan yang ada, keinginan untuk mempelajari keuangan, paradigma legalitas produk keuangan, dan infrastruktur yang tidak merata,” katanya menjelaskan.
    Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Imam Salehuddin, menganalisis hasil survei OJK itu. Menurutnya, survei itu menunjukkan literasi keuangan masyarakat Indonesia memang masih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan yang sudah mencapai 85,10 persen di tahun 2022. Atau naik dari 76,19% di tahun 2019.
    “Indeks literasi keuangan terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage),” kata Imam. 
    Klaim terkait penyebab praktik pinjaman online dan judi online
    Meski literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, namun bukan penyebab utama fenomena pinjol dan judionline. Menurut Imam Salehuddin, masyarakat yang terjebak pinjol dan judi online disebabkan juga karena  konsumsi yang berlebih. Faktor lain juga disebabkan karena keengganan masyarakat untuk mempelajari produk keuangan, serta ketidaktahuan apakah produk keuangan tersebut legal atau tidak. Sementara saat ini terdapat 101 pinjol yang legal menurut OJK.
    Menurut Imam, Data Statistik Fintech oleh OJK menunjukkan bahwa bisnis pinjamanonline memang berkembang sangat pesat di Indonesia. Kenaikan transaksi tahunan mencapai Rp 50,3 triliun per November 2022 atau meningkat sebesar 72,7 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 
    “Meskipun demikian, tingkat wanprestasi secara agregat (TWP90) pada kurun tersebut tercatat menurun menjadi 2,83 persen. Terdapat 23 perusahaan yang memiliki tingkat wanprestasi di atas ambang 5 persen,” kata Imam. 
    Di sisi lain, lanjutnya, pada kurun waktu 2017-2022 terjadi peningkatan pesat dari perputaran uang yang terindikasi sebagai transaksi judionline di Indonesia. 
    KataData melaporkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa total transaksi judi online di Indonesia tahun 2017-2022 diperkirakan mencapai Rp 190 triliun. 
    PPATK melaporkan 2,76 Juta individu diduga bermain judionline dalam kurun waktu tersebut, dengan 2,19 Juta individu disinyalir berpenghasilan rendah dengan nilai transaksi di bawah Rp 100 Ribu. 

    Kesimpulan


    Pernyataan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah sehingga membuat masyarakat kerap bermasalah dengan pinjamanonline (pinjol) dan judionlineadalahsebagian benar.
    Fenomena pinjol dan judi online bukan saja karena masalah literasi keuangan, tetapi konsumsi yang berlebih. Di lain sisi, keengganan untuk mempelajari produk keuangan, dan ketidaktahuan apakah produk keuangan legal atau tidak patut untuk dilihat.  
    Informasi dari OJK sudah berlimpah untuk mengetahui legalitas produk keuangan dan juga modul keuangan, tetapi permasalahannya akses tersebut sangat rendah sehingga orang terjebak.
    **Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conv

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini