Akun Facebook Ongus Kodew memposting reels video SBY mengatakan “coblos nomor 1”. Dalam video tersebut terdapat gambar pasangan Capres nomor urut 1 yaitu Anies dan Cak Imin. Terdapat juga narasi “salam perubahan untuk persatuan ??, Siap Pak Sy Akan Coblos No.1”.

Setelah ditelusuri video tersebut merupakan video potongan. Video yang identik ada pada kanal Youtube Relawan 1Nusa dengan judul “DUKUNGAN SBY CAGUB DAN CAWAGUB KALIMANTAN SELATAN” diunggah pada 30 November 2015. Jika disimak secara lengkap SBY dalam video tersebut bukan menyatakan dukungan kepada Anis dan Cak Imin namun kepada pasangan Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i. Berikut transkrip yang dikatakan SBY dalam video asli.

“Saya SBY yang pernah 10 tahun memimpin dan menjalankan pemerintah di negeri ini meyakini pasangan Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i mampu memimpin Provinsi Kalimantan Selatan, coblos nomor satu”. Video SBY tersebut juga menjadi bahan hoaks pada Februari 2019 dengan klaim dukungan ke nomor 1 pasangan Jokowi Amin.

Dengan demikian video SBY mengajak untuk coblos nomor 1 pasangan Amin merupakan potongan video yang tidak lengkap. Video yang lengkap adalah SBY memberikan dukungan dan mengajak untuk mencoblos Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Video SBY mengajak untuk coblos nomor 1 pasangan Amin merupakan potongan video yang tidak lengkap. Faktanya, video yang lengkap adalah SBY memberikan dukungan dan mengajak untuk mencoblos Zairullah Azhar dan Muhammad Safi’i pada 2015.

Setelah ditelusuri, narasi bahwa etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar tidak sesuai fakta.
Dilansir Kompas.id, kelompok etnis Rohingya secara turun-temurun tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Nasib memilukan Rohingya disebabkan genosida sistematis yang dilakukan Pemerintah Myanmar selama berpuluh tahun.
Tindakan itu telah dilakukan sejak 1970-an dan puncaknya, pada awal 1980-an, Pemerintah Myanmar resmi menyatakan Rohingya bukanlah bagian dari etnis yang diakui.
Nasib kelompok Rohingya makin parah karena adanya sentimen rasial dari warga Myanmar yang mayoritas memeluk agama Buddha.
Sentimen ini pun makin menjadi karena perbedaan fisik yang kentara antara warga etnis Rohingya dan kebanyakan warga Myanmar yang lain.
Puncak kekerasan terhadap kelompok Rohingya terjadi pada 2017. Saat itu terjadi persekusi, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap etnik Rohingya oleh warga mayoritas.
Alih-alih meredakan, aparat keamanan dari pemerintah justru ikut melakukan kekerasan dan cenderung menjustifikasi persekusi yang diarahkan kepada kelompok tersebut.
Tak lama dari kejadian ini, lebih dari 742.000 warga Rohingya kabur ke Bangladesh, sekitar separuh dari angka tersebut adalah anak-anak.
Jumlah ini pun terus bertambah dari tahun ke tahun, dengan lebih dari 1,2 juta telah tercatat mengungsi dari Rakhine.
Sebagian besar dari pengungsi ini akhirnya tinggal di kamp Cox’s Bazar, sebuah kota pelabuhan di Bangladesh. Tak kurang dari 900.000 orang berkumpul di pengungsian ini.
Selain itu, narasi bahwa pengungsi Rohingya datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah juga tidak sesuai fakta.
Kesulitan di kamp pengungsian memaksa warga Rohingya melarikan diri dan menjadikan mereka mangsa bagi sindikat penyelundup manusia.
Dilansir Kompas.id, Direktur Arakan Project Chris Lewa mengatakan, para penyelundup manusia itu menggunakan Indonesia sebagai titik transit sebelum para pengungsi itu diberangkatkan ke Malaysia. 
Investigasi yang dilakukan AFP pada 2020 mengungkap bahwa jaringan penyelundupan manusia melibatkan orang di kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh hingga sindikat lain di Myanmar, Indonesia, Thailand, dan Malaysia.
Mereka yang terlibat dalam sindikat itu di antaranya adalah warga Rohingya sendiri. Selain menggunakan jalur laut, para penyelundup tersebut juga menggunakan jalur darat.
Seorang tokoh masyarakat Aceh Utara Saiful Afwadi membenarkan adanya sindikat itu.
"Kami muak dengan kehadiran mereka karena sesampainya di darat, kadang banyak yang kabur. Ada agen yang menjemput mereka. Ini perdagangan manusia," kata Saiful.
Beberapa tahun lalu, warga Aceh dengan senang hati dan terbuka menerima mereka. Namun, karena sejumlah hal, kini mereka enggan menerima para pengungsi Rohingya.
Kebaikan warga Aceh seakan-akan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia tersebut.

Narasi yang mengeklaim etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar dan datang ke Indonesia untuk menjajah adalah hoaks.
Rohingya secara turun-temurun tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Namun, mereka menjadi korban genosida sistematis yang dilakukan Pemerintah Myanmar sejak 1970-an.
Pada awal 1980-an Pemerintah Myanmar resmi menyatakan Rohingya bukanlah bagian dari etnis yang diakui. 
Puncak kekerasan terhadap Rohingya terjadi pada 2017. Saat itu terjadi persekusi, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap etnis Rohingya oleh warga mayoritas.
Narasi bahwa pengungsi Rohingya datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah juga tidak sesuai fakta.
Kesulitan di kamp pengungsian memaksa warga Rohingya melarikan diri dan menjadikan mereka mangsa bagi sindikat penyelundup manusia.
Para penyelundup manusia itu menggunakan Indonesia sebagai titik transit sebelum para pengungsi itu diberangkatkan ke Malaysia.

Beredar sebuah video singkat yang menampilkan sebuah kapal ferry dengan klaim bahwa penumpang di dalamnya merupakan pengungsi Rohingnya dari Bangladesh yang akan ke Indonesia.

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan video identik dengan klaim tersebut dari video yang diunggah pada channel YouTube Extreme Launch Lover pada tanggal 25 Februari 2019. Video tersebut menjelaskan tentang kapal ferry MV Parabat 9 dengan berbagai keunggulannya.

Dengan demikian, video dengan klaim pengungsi Rohingnya diberangkatkan dari Bangladesh ke Indonesia adalah tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Video yang menampilkan sebuah kapal ferry mengangkut pengungsi Rohingnya menuju Indonesia adalah tidak benar. Video tersebut merupakan potongan dari video lain dan di tambahkan narasi palsu.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar thumbnail video yang memperlihatkan komisioner KPU sedang melakukan konferensi pers. Hasilnya, gambar tersebut identik dengan foto di laman Antara ini.
Dalam keterangan gambar, KPU memberikan keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Dikutip dari laman resmi KPU, dalam konferensi pers tersebut KPU mengumumkan terkait Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Setelah video disimak sampai tuntas, tidak terdapat informasi soal KPU membenarkan bahwa Gibran membeli ijazah palsu di Australia senilai Rp 500 miliar.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Nawacita Post ini berjudul “Isu Ijazah Palsu Gibran Rakabuming Kembali Muncul, Roy Suryo Mencari Foto Kelulusan di University of Bradford”. 
Artikel tersebut memuat pernyataan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo yang meragukan keaslian ijazah Gibran.
Menurut Roy Suryo, berdasarkan penelusuran di website University of BradFord tidak terdapat foto wisuda Gibran. 
Sementara itu, sampai saat ini Tim Cek Fakta tidak ditemukan informasi valid bahwa KPU menyatakan ijazah Gibran palsu.
Seperti diberitakan Kompas.com, KPU memastikan ijazah Gibran memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai cawapres.
Hal ini disampaikan KPU ketika merespons pertanyaan terkait keabsahan dan keaslian ijazah Gibran.

Narasi soal KPU membenarkan bahwa Gibran membeli ijazah palsu di Australia senilai Rp 500 miliar dengan uang negara adalah tidak benar atau hoaks.
Thumbnail video merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya memperlihatkan momen KPU memberikan keterangan pers terkait Daftar Calon Tetap (DCT) di Pemilu 2024.
Sementara itu judul video dan isinya tidak sesuai. Narator video hanya membahas pernyataan  Roy Suryo yang meragukan keaslian ijazah Gibran.
Adapun KPU telah memastikan ijazah Gibran memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai cawapres.