Jakarta – Asosiai Media Siber Indonesia (AMSI) yang merupakan bagian dari koalisi cek fakta dengan dukungan Google News Initiative memulai rangkaian kegiatan pelatihan cek fakta untuk para jurnalis. Pelatihan pertama yang berlangsung di Jakarta ini mengundang 30 jurnalis dari Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara. Para jurnalis mendapat pelatihan sejak 31 Oktober – 2 November 2023. Hal yang dipelajari dan dilatih adalah mengenali teknik produksi “prebunking” dan “”debunking” dalam upaya membendung hoaks jelang pemilu 2024.

Menurut ketua umum AMSI Wahyu Dhyatmika, selain peningkatan kapasitas jurnalis, memperluas jejaring koalisi cek fakta juga tak kalah penting. AMSI akan melatih 150 media di 27 wilayah kepengurusan AMSI dalam lima seri pelatihan. Setelah pelatihan, akan disertai dengan mentoring dan fellowship untuk para jurnalis media anggota AMSI yang memproduksi konten cek fakta.

Menurut Wahyu, ada empat simpul yang penting untuk membuat kerja-kerja membendung hoaks bisa sukses. Empat simpul itu adalah kerja jurnalistik bersama oleh media, jejaring kelompok akademisi, kampus dan mahasiswa, keterlibatan tokoh masyarakat sipil dan key person, serta upaya penegakan hukum dengan menggandeng para advokat.

“Kerja untuk membersihkan ruang digital dari sampah hoaks tidak bisa sendiri tapi harus berjejaring luas, bahkan diperlukan sampai ke proses hukum sehingga kita juga perlu menggandeng para advokat,” ujar Wahyu di hadapan peserta pelatihan, Selasa, 31 Oktober 2023.

Menurut Wahyu, pelatihan cek fakta ini adalah komitmen koalisi cek fakta yang terdiri dari AJI, AMSI, dan Mafindo serta didukung Google News Initiative, agar pemilu 2024 berkualitas dan bebas dari hoaks, sehingga masyarakat bisa memilih siapapun calonnya dengan lebih obyektif dan berdasar informasi yang sehat.

“Dengan upaya kolaboratif ini mudah-mudahan kita bisa berkontribusi supaya pemilu betul-betul menjadi tempat pertarungan ide yang substantif, sebuah kompetisi demokrasi yang memungkinan warga negara memilih dengan sadar, memilih informasi yang akurat dan kredibel. Itu tugas kita!” tegasnya.

Setelah pelatihan di Jakarta, AMSI akan menggelar empat pelatihan di Padang, Makassar, Bali, dan Surabaya dengan melibatkan total 150 jurnalis dari media anggota.

AMSI juga menyiapkan beasiswa/fellowship untuk media yang memproduksi dan menayangkan konten bersama produksi koalisi cekfakta. Produksi dan penyebaran hoaks diperkirakan akan terus bertambah terutama saat kampanye pemilu.

“Setelah pelatihan para peserta akan kita minta menjadi bagian dari anggota dan jejaring media koalisi cek fakta,” ujar Wahyu.

Yang bisa tangkap gambar
Mimin akan kash CRF + 15jt
Tanpa diundi & Tanpa Ongkir

KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) berjanji akan menaikkan subsidi biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
Seperti diberitakan Tempo.co, hal tersebut disampaikan Dewan Pakar sekaligus Juru Bicara Tim Nasional Amin, Sulfikar Amir, di Semarang, Jawa Tengah, pada 4 Desember 2023.
Menurut Sulfikar, saat ini biaya pendidikan tinggi cukup mahal dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja.
"Menaikan subsidi sehingga biaya kuliah bisa ditekan paling tidak jadi sepertiga dari yang dikenakan sekarang," kata Sulfikar.
Ia mengatakan, janji itu bisa direalisasikan karena pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Saat itu, kata Sulfikar, pemerintah mengeluarkan subsidi biaya pendidikan tinggi hingga 90 persen.
Dosen Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare, Andi Hasdiansyah mengatakan, aturan hukum terkait pendidikan nasional pada masa Orde Baru tidak mengatur mengenai subsidi 90 persen.
Adapun aturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
"Tidak pula ditemukan adanya dokumen atau artikel yang menyebut secara rinci subsidi 90 persen selama masa Orde Baru," kata Hasdiansyah, pada 15 Desember 2023.
Menurut Hasdiansyah, pada era tersebut, beberapa program subsidi pendidikan memang diberikan, tetapi jumlah rata-ratanya tidak mencapai 10 persen.
Sementara pada akhir masa Orde Baru, yaitu 1997 sampai 1998, subsidi pendidikan yang diberikan hanya sebesar 4,5 persen.
***
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

KOMPAS.com - Beredar narasi di media sosial mengenai keberadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ganda sebagai bentuk kecurangan dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Narasi yang beredar menyebutkan, ada satu warga China yang ketahuan memiliki tiga KTP, serta menjadi bukti kecurangan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Informasi soal keberadaan KTP dan NPWP ganda sebagai bentuk kecurangan Pemilu 2024, disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (16/12/2023):
PARAAAAAHHH !!!!! Kantor Disdukcapil, KPU dan China Taipan SUDAH BEKERJA SAMA untuk pemenangan salah satu CAPRES!? 1 orang keturunan China punya 3 KTP dan 3 Kartu NPWP, Mohon di VIRALKAN !!!!!
KTP dan NPWP yang ditampilkan di media sosial telah beredar di media sosial setidaknya sejak 2017.
Tampak tiga KTP dengan foto sama dan tiga NPWP dengan nama yang sama dengan KTP.
Berdasarkan hasil penelusuran gambar di TinEye, gambar KTP dan NPWP yang beredar berhubungan dengan sejumlah artikel media.
Foto yang beredar pertama kali disebarkan oleh akun Twitter Andi Arief pada 6 Februari 2017.
Dilansir Kompas.com, Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Mochamad Iriawan mengatakan, keberadaan KTP palsu diduga dimanfaatkan untuk kejahatan ekonomi. Tidak ada kaitannya Pilkada yang akan dilaksanakan tahun itu.
Sebelumnya, anggota Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menemukan paket FedEx berupa 36 lembar KTP, 32 lembar NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau agar masyarakat jangan terprovokasi temuan KTP palsu dari Kamboja, menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.
"Kita perlu ingatkan ke masyarakat perlu waspada tentang info-info yang belum tentu benar, karena jelang pilkada tanggal 15 ini semua macam-macam berita untuk menyesatkan untuk buat masyarakat resah agar masyarakat emosi dan sebagainya," ujar Boy, 10 Februari 2017, dilansir Kompas.com.