Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang menampilkan foto Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan berdampingan yang diklaim bahwa Ahok kembali ke DKI Jakarta karena keputusan bulat Presiden Jokowi merupakan konten yang dimanipulasi.

Faktanya, foto di video itu adalah hasil manipulasi dari foto ketika Ahok di Monas pada tahun 2017. Di foto asli tidak ada Presiden Joko Widodo.

Foto yang asli salah satunya dimuat di artikel berita berjudul “Jelang Pencoblosan, Ahok: Surveinya Naik-Turun” yang dimuat di situs Detikcom pada 18 April 2017. Foto ini diberi keterangan “Ahok saat di Monas (Grandyos Zafna/detikcom)”

FOTO EDITAN. Foto di video itu adalah hasil manipulasi dari foto ketika Ahok di Monas pada tahun 2017. Di foto asli tidak ada Presiden Joko Widodo.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video yang menampilkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diklaim sebagai mundurnya Prabowo dari Kabinet Kerja merupakan konten yang dimanipulasi.

Faktnya, foto di video itu adalah hasil manipulasi dari foto ketika Presiden Joko Widodo mengangkat Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden pada 23 Oktober 2017.

Foto yang asli salah satunya dimuat di artikel berita berjudul “Jokowi Angkat Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Presiden” yang terbit di situs Kompas pada 23 Oktober 2017. Foto ini diberi keterangan “Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017). Presiden Joko Widodo mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)”

Selain itu, sampai saat ini tidak ditemukan informasi yang valid terkait mundurnya Prabowo dari Kabinet Kerja.

FOTO EDITAN. Foto di video itu adalah hasil manipulasi dari foto ketika Presiden Joko Widodo mengangkat Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden pada 23 Oktober 2017.

Beredar cuitan dari aku twitter bernama @RWMaloneMD pada 8 April 2023 yang mengklaim bahwa Swiss melarang vaksin Covid-19.

Melansir factcheck.afp.com, Pemerintah Swiss tidak melarang vaksin Covid-19, tetapi tidak merekomendasikannya pada musim semi dan musim panas 2023 karena rendahnya penularan dan tingginya imunitas warga. Hal ini dicapai melalui vaksinasi dan infeksi sebelumnya.

Cindy Prins, seorang profesor epidemiologi klinis di University of Florida mengatakan rekomendasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Juru bicara Kantor Kesehatan Masyarakat Federal (FOPH) menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat Swiss telah divaksinasi dan/atau terinfeksi dan sembuh dari Covid-19.

Perusahaan biotek Amerika Novanax mengatakan kepada AFP bahwa vaksin Covid-19 miliknya tidak dilarang di Swiss. Pfizer juga memastikan vaksin yang mereka hasilkan masih tersedia di Swiss.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa Swiss melarang vaksin Covid-19 tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya pemerintah Swiss hanya tidak merekomendasikannya pada musim semi dan musim panas 2023 karena rendahnya penularan dan tingginya imunitas warga.

Beredar gambar dari akun facebook bernama Dishare Wp yang menampilkan sejumlah pria berbaju loreng yang sedang berada dalam kurungan kayu dengan narasi yang menyatakan bahwa sejumlah pria berbaju loreng tersebut adalah sandera dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Setelah dilakukan penelusuran, Video yang identik sudah diunggah oleh akun Youtube resmi MerdekaDotCom yang tayang pada 13 Februari 2023 dengan judul “Apes, Komcad TNI Dihukum Gara-Gara Tak Jaga Senjata”.

Dalam video aslinya anggota TNI dihukum dengan dimasukkan ke dalam kurungan kayu dan menyanyikan lagu Syukur.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa TNI disandera oleh TPNPB adalah keliru dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya video tersebut merupakan video anggota TNI sedang dihukum gara-gara tidak menjaga senjata dan tidak ada kaitannya dengan kejadian TNI disandera oleh TPNPB.