Beredar infografis di Twitter yang disebut-sebut merupakan aturan dan regulasi dari pemerintah Qatar bagi warga asing yang datang selama Piala Dunia 2022 di Qatar berlangsung. Dalam infografis tersebut berisi bagaimana berperilaku larangan-larangan selama Piala Dunia berlangsung di Qatar, seperti larangan alkohol, homoseksualitas, dan berkencan.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya, pemerintah Qatar tidak pernah mengeluarkan aturan dan regulasi tersebut. Infografis tersebut tersebar dari kampanye #ReflectYourRespect yang dikampanyekan warga lokal Qatar di Twitter, bukan aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar. Kampanye #ReflectYourRespect yang berisi larangan tersebut dimaksudkan untuk menghormati masyarakat lokal Qatar yang mayoritas beragama Islam.

Sebagai penyelenggara, Qatar melalui Twitter official account for Qatar’s FIFA World Cup 2022 menyatakan bahwa infografis “Qatar Welcomes You” yang beredar di media sosial bukan dari sumber resmi dan berisi informasi yang tidak benar. “penyelenggara turnamen sudah jelas sejak awal bahwa setiap orang dipersilakan untuk mengunjungi Qatar dan menikmati Piala Dunia FIFA 2022. Qatar selalu menjadi negara yang terbuka, toleran, dan ramah. Penggemar dan pengunjung internasional selama Piala Dunia FIFA akan merasakan pengalaman ini secara langsung,” tulis pernyataan resmi Qatar melalui akun resminya untuk Qatar’s FIFA World Cup 2022.

Dengan demikian, infografis larangan bagi pendatang asing di Qatar Selama Piala Dunia FIFA 2022 merupakan hoax dengan kategori Konteks yang Salah.

Hasil periksa fakta Mochamad Marcell

Klaim tersebut salah, faktanya Infografis tersebut merupakan kampanye #ReflectYourRespect yang dikampanyekan oleh warga lokal Qatar di Twitter bukan regulasi dan larangan resmi dari pemerintah Qatar. Hal tersebut telah dikonfirmasi pemerintah Qatar melalui Twitter official account for Qatar’s FIFA World Cup 2022 yang membantah klaim tersebut.

Beredar sebuah gambar di Twitter seperti tangkapan layar yang mengklaim bahwa Ahmad Dhani menyatakan akan memotong kemaluan jika Jokowi menang, cuitan tersebut beredar pada awal Oktober 2022.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya, Ahmad Dhani membantah telah mengeluarkan pernyataan tersebut. Klaim tersebut pertama kali beredar pada masa pemilihan presiden 2014 melalui akun Twitter palsu yang seolah-olah adalah Ahmad Dhani. Kabar palsu ini merupakan hoaks lama yang beredar kembali.

Dengan demikian, informasi Ahmad Dhani akan potong kemaluan jika Jokowi menang merupakan hoaks dengan kategori Konten Palsu.

Hasil periksa fakta Mochamad Marcell

Klaim tersebut salah, faktanya Ahmad Dhani telah membantah klaim tersebut dan tidak ada informasi yang valid terkait kebenaran Ahmad Dhani pernah menyatakan akan memotong kemaluan jika Jokowi menang dalam Pilpres. Ini adalah hoaks lama yang beredar kembali.

Hasil verifikasi Tempo membuktikan bahwa kumpulan video di atas berasal dari peristiwa yang berbeda dan tidak terkait dengan aksi penyadapan menjelang KTT G20 di Bali. Bahkan tidak ada pemberitaan Australia dijatuhi sanksi oleh PBB karena menyadap Indonesia.
Untuk membuktikan klaim di atas, Cek Fakta TEMPO mula-mula memfragmentasi menjadi gambar dengan menggunakan tools InVID. Potongan gambar kemudian dicek dengan tools Google Image dan Yandex Image.  
Video 1
Fragmen video 1
Fakta: Video di bagian awal saat menampilkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres,  adalah terkait tuduhan genosida dan tindakan keras terhadap Muslim Rohingya di Myanmar pada 29 Agustus 2022.  
Video serupa diunggah resmi PBB dengan menambahkan narasi “Myanmar & the Rohingya Refugee Crisis - with Cate Blanchett & António Guterres”.   
Video 2
Fragmen video 2
Fakta: Video lain pada durasi 01.58-02.00 menit, 07.30-07.33 menit dan 7.48-7.50 menit diketahui merupakan pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dan Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton pada 9 September 2021. 
Video serupa diunggah akun YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia @MoFA Indonesia pada 10 September 2021. Pertemuan 2+2 tersebut untuk membahas kerja sama antara Indonesia dan Australia, di mana Australia membantu vaksin Astrazeneca selama pandemi Covid-19. 
Tidak ada kasus penyadapan terkait G20
Menjelang pelaksanaan G20 di Bali, tidak ada kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Kasus penyadapan pernah terjadi di era  Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut arsip Tempo, laporan penyadapan itu pertama kali dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
Sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disadap Australia pada pertengahan 2009 lalu. Presiden bahkan disadap selama 15 hari. Selain SBY, penyadapan dilakukan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri. Semua laporan itu berdasarkan pada bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden.
Snowden mengatakan aksi penyadapan itu merupakan bagian dari program kerja otoritas nasional penyadapan Australia alias Australian Signals Directorate (ASD). Program itu diberi sandi "Stateroom" serta meliputi intersepsi radio, telekomunikasi, dan lalu lintas Internet.
Dilansir dari The Guardian, berdasarkan dokumen tertanggal November 2009, menyebut selain presiden SBY ada sembilan lingkar dalamnya yang sebagai target pengintaian Australia, termasuk Wakil Presiden Boediono yang berkunjung ke Australia. Target orang ternama lainnya termasuk menteri dari waktu yang sekarang mungkin calon dalam pemilihan presiden Indonesia tahun depan, dan ibu negara, Kristiani Herawati, lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono.

Berdasarkan hasil pemeriksaaan fakta, video yang diklaim merupakan peristiwa Perserikatan Bangsa-Bangsa saat menjatuhkan sanksi pada Australia lantaran melakukan penyadapan terhadap Indonesia menjelang KTT G20, keliru. 
Tempo tidak menemukan Informasi dari sumber kredibel yang menyebutkan Australia dijatuhi sanksi oleh PBB karena menyadap Indonesia. Video yang dibagikan diatas diketahui merupakan kumpulan video dari peristiwa yang berbeda dan tidak terkait dengan aksi penyadapan menjelang KTT G20 di Bali.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim IDI umumkan wabah pengerasan otak hingga sumsum tulang belakang, hindari 19 minuman ringan mengandung Aspartam penyebabnya.
Dalam keterangan tertulis BPOM berjudul "Press Release Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Bantahan atas Berita terkait dengan Keamanan Aspartam" yang dimuat situs  resmi BPOM pom.go.id menyebutkan, sehubungan dengan adanya berita yang menyebar melalui pesan singkat/sms (short message service) mengenai bahaya penggunaan Aspartam yang disebutkan bersumber dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan informasi dari Sekretaris Eksekutif � IDI bahwa IDI tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang hal tersebut.
Aspartam dikategorikan aman berdasarkan Keputusan Codex stan 192-1995 Rev. 10 Tahun 2009. Codex Alimentarius Commision (CAC) adalah Lembaga Internasional yang ditetapkan FAO/WHO untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin terjadinya perdagangan yang jujur.
Dalam pengaturan Codex disebutkan bahwa Aspartam dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan dan minuman antara lain minuman berbasis susu, permen, makanan dan minuman ringan.
Penggunaan Aspartam dalam makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat digunakan dengan batas maksimum penggunaannya masing-masing.Sumber:https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/62/Press-Release-Badan-Pengawas-Obat-dan-Makanan-Republik-Indonesia-tentang-Bantahan-atas-Berita-terkait-dengan-Keamanan-Aspartam.html
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim IDI umumkan wabah pengerasan otak hingga sumsum tulang belakang, hindari 19 minuman ringan mengandung Aspartam penyebabnya tidak benar. IDI tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang hal tersebut.
Aspartam dikategorikan aman berdasarkan Keputusan Codex stan 192-1995 Rev. 10 Tahun 2009. Codex Alimentarius Commision (CAC) adalah Lembaga Internasional yang ditetapkan FAO/WHO untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin terjadinya perdagangan yang jujur.