Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa tidak ada penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto yang termuat di video tersebut adalah hasil suntingan.
Hingga artikel ini diturunkan juga tidak ada peristiwa penangkapan terhadap SBY.
Untuk memverifikasi kebenaran klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video menjadi gambar dan menelusurinya pakai Google Reverse Image dan Yandex Image Search. Cara lain yang digunakan adalah membuat kata kunci ‘SBY jabat tangan’.
Video 1
Penjelasan manipulasi potongan video 1
Pada detik pertama, terlihat foto tiga polisi memborgol tangan pria yang mirip Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah ditelusuri dengan reverse image tool Google, foto tersebut adalah hasil suntingan dari setidaknya dua foto berbeda.
Foto sejumlah polisi tersebut dicomot dari foto yang dipublikasikan Pikiran Rakyat saat petugas Propam menjalankan Operasi Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap anggota Kepolisian Resor Cirebon Kota pada Sabtu 30 Mei 2020.
Foto SBY diambil dari Detik.com berjudul ‘Safari ke Jogja-Jateng-Jatim, SBY Bawa Bogor LavAni Latih Tanding’. Kemiripan itu terlihat dari baju batik yang dikenakan SBY saat bertemu Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz pada Selasa, 28 Juni 2022.
Video 2
Potongan video 2
Sementara video Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, yang muncul pada detik-detik awal, tidak terkait dengan penangkapan SBY. 
Video Jaksa Agung tersebut sedang menyampaikan keterangan pers terkait penangkapan tersangka korupsi Surya Darmadi setelah tiba di Indonesia yang dijemput dari di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada 15 Agustus 2022. Video aslinya pernah dipublikasikan di kanal YouTube CNBC.
Video 3
Potongan video 3
Video detik ke-25, mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono muncul dan berulang kali ditampilkan. Di acara ini, SBY terlihat sedang menyampaikan kata sambutan di hadapan masyarakat yang ia kunjungi di wilayah Jawa Tengah.
Potongan video ini sebelumnya sudah tayang di akun YouTube Susilo Bambang Yudhoyono yang diunggah pada 3 Mei 2016. Saat itu, dia melakukan dialog dengan masyarakat setempat dari berbagai profesi di Rumah Makan Pringsewu, Banjar. SBY berjanji akan menyampaikan pesan masyarakat kepada pemerintah melalui perwakilan Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Video 4
Potongan video 4
Pada menit ke-1:09, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, terlihat sedang duduk di kursi persidangan. 
Dikutip dari Viva.co.id, Sri Mulyani memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus Century pada 3 Mei 2014.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video bernarasi mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditangkap adalah keliru.
Foto yang memuat seorang pria mirip SBY dan diborgol adalah hasil suntingan dari dua foto yang berbeda. Jaksa Agung Burhanuddin dalam video tersebut membahas soal kasus korupsi pengusaha Surya Darmadi, sedangkan Sri Mulyani menyampaikan keterangan terkait kasus Century pada 2014 silam.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, hingga artikel ini diturunkan, Malaysia masih menjadi negara persemakmuran Inggris. Tidak ada pernyataan dari Inggris bahwa Malaysia bukan lagi bagian dari persemakmuran mereka.
Dalam situs The Commonwealth, negara Malaysia menjadi salah satu negara persemakmuran Inggris bersama 55 negara lainnya. Dikutip dari CNN Indonesia Riwayat tersebut dimulai saat Inggris menjajah Malaysia yang saat itu bernama Malaka pada 1824. Malaysia memproklamirkan kemerdekaan pada 20 Februari 1956, kemudian bergabung dengan Persemakmuran Inggris pada 1957.
Sementara dalam video yang dibagikan di medsos tersebut, tidak terkait dengan keluarnya Malaysia sebagai negara persemakmuran Inggris.  
Untuk menelusuri fakta video tersebut, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video dan melakukan pemeriksaan dengan bantuan Yandex Image Search, mesin pencarian Google dan Youtube. Berikut hasil verifikasi Tempo:
Video 1
Potongan video 1
Fakta: Video pada detik ke 0.01 dan menit ke 2.53 ini pernah diunggah oleh akun YouTube Associated Press pada 27 Oktober 2021 berjudul Queen Elizabeth II won't attend COP26 in person. 
Ratu Elizabeth II telah membatalkan kehadirannya yang direncanakan pada konferensi iklim PBB di Glasgow setelah menerima saran dokter untuk beristirahat.
Video 2
Potongan video 2
Fakta: Pada detik 0.12, video yang sama pernah diunggah oleh akun Youtube The Star pada 18 Mei 2020 dengan judul ‘Full speech: King’s Royal Address at one day Parliament sitting’. 
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Syah berpidato saat membuka Sidang Ketiga Parlemen ke-14 pada Senin, 18 Mei 2020. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas gejolak politik dan polarisasi rasial yang masih ada di Indonesia.  
Video 3
Potongan video 3
Fakta: Video ini berada pada menit 1.03. Akun Youtube Astro AWANI pernah mengunggah video ini pada 31 Agustus 2019 dengan judul Telatah comel Sultan Abdullah, Tuanku Azizah ceriakan sambutan Hari Kebangsaan 2019. Ini adalah gambar parade pasukan berkuda di acara Hari Kebangsaan Malaysia tiga tahun lalu. Video yang identik juga pernah dimuat oleh kanal MalaysiaGazette TV. 
Video 4
Potongan video 4
Fakta: Video pada menit ke-1.34 ini identik dengan video yang pernah diunggah oleh akun YouTube Astro AWANI pernah mengunggah video ini pada 31 Agustus 2019 dengan judul ‘Telatah comel Sultan Abdullah, Tuanku Azizah ceriakan sambutan Hari Kebangsaan 2019’.
Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menghadiri Hari Kebangsaan 2019 di Putrajaya, Malaysia. 

Dari hasil pemeriksaan fakta, video bernarasi Inggris sebut Malaysia tak lagi jadi negara persemakmuran adalah keliru.
Malaysia masih menjadi negara persemakmuran Inggris. Tidak ada pernyataan dari Inggris bahwa Malaysia bukan lagi bagian dari persemakmuran mereka.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, potongan video yang diunggah tersebut tidak berhubungan dengan pencabutan surat keputusan Gubernur DKI, apalagi dikaitkan dengan tokoh yang akan menggantikan Anies Baswedan.
Dikutip dari pemberitaan Tempo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah merilis pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga tengah membahas mengenai Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan.
Pemilihan Pj Gubernur DKI ini bertujuan untuk mengisi kekosongan masa jabatan Gubernur yang sudah habis masa jabatannya hingga Pilkada 2024 mendatang. Hingga artikel ini diturunkan, belum ada Penjabat Gubernur yang ditunjuk. DPRD DKI Jakarta baru memutuskan tiga nama Penjabat Gubernur yang akan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pengisian kekosongan jabatan tersebut mengacu pada Pasal 201 ayat 9 dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Tidak hanya Anies Baswedan, ada enam gubernur lainnya yang akan habis masa jabatan pada 2022 ini.
Menurut arsip Tempo, mereka yakni Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Banten Wahidin dan wakilnya Andika Hazrumy, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan wakilnya Idris Rahim, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan wakilnya Abdul Fatah, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan wakilnya, Mohamad Lakotani, dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal dan Wakil Gubernur Eny Anggraeny Anwar. 
Sementara itu, untuk memverifikasi kebenaran video itu, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video tersebut menjadi gambar, dan menelusurinya menggunakan tools milik Google, diantaranya Google Reverse Image, Yandex Image, dan pencarian berdasarkan kata kunci ‘Anies Baswedan’.
Video 1
Potongan video 1
Pada detik ke-28 muncul potongan video Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Foto ini pernah dipublikasikan di Sonora.id. Pertemuan ini dilakukan Jokowi bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia meminta agar kedua lembaga itu  terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.
Jokowi muncul lagi pada detik ke-41 dalam momen yang sama di acara peresmian pembukaan koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Negara. Terakhir dia ditampilkan menit ke-1:52 di acara yang berbeda yaitu Pengarahan Presiden Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat, 25 Maret 2022.
Video 2
Potongan video 2
Menit ke-2:32, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria terlihat sedang memberikan keterangan. Potongan video sudah banyak beredar di media-media nasional, termasuk di Kompas TV yang diberi judul ‘Pernyataan Ahmad Riza Patria Usai Dilantik Jadi Wagub DKI’.
Politisi Gerindra itu resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana pada Rabu, 15 April 2020. Riza Patria akan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Video 3
Potongan video 3
Video berikutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, muncul pada menit ke-3:09. Video ini pernah dipublikasikan di kanal YouTube Kompas TV saat Anies sedang mengunjungi rumah warga yang terbakar di Pasar Gembrong Jakarta Timur pada Senin, 25 April 2022 pagi.
Saat itu, Anies memeluk dan menghibur warga korban kebakaran Pasar Gembrong saat dirinya meninjau lokasi kebakaran Pasar Gembrong Jakarta Timur pada Senin, 25 April 2022 pagi. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan bertemu dengan para korban terdampak kebakaran.
Video 4
Potongan 4
Pada potongan video ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Effendi Simbolon terlihat dalam satu ruangan saat mengikuti rapat di gedung Nusantara II, kompleks DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
Dikutip dari Tribunnews.com, video tersebut diberi judul ‘Cekcok dalam Rapat Kerja Perdana Antara Menteri Prabowo Subianto dan Komisi I DPR RI’. Pertemuan itu merupakan rapat kerja perdana Prabowo sebagai menteri pertahanan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, narasi dan video SK Gubernur DKI dicabut Presiden, adalah menyesatkan.
Pasalnya, setiap potongan video yang ditampilkan tidak berhubungan dengan pencabutan surat keputusan Gubernur DKI, apalagi dikaitkan dengan tokoh yang akan menggantikan Anies Baswedan.
Masa jabatan Anies akan berakhir pada 16 Oktober 2022, dan proses pergantiannya masih berjalan, termasuk penyaringan nama-nama calon penggantinya. DPRD DKI Jakarta nantinya akan mengusulkan tiga nama untuk dipertimbangkan Jokowi dalam menentukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI.

Hasil verifikasi Tim Cek Fakta Tempo menemukan bahwa video tersebut tidak berisi tentang jutaan warga Eropa yang mengecam dan memprotes Amerika Serikat terkait terhentinya pasokan gas dari Rusia.
Saat ini Rusia merespon sanksi ekonomi yang dikenakan oleh negara Eropa dan Amerika Serikat dengan rencana menghentikan pasokan gas dari perusahaan Rusia kepada anggota Uni Eropa. 
Sementara itu Komisi Uni Eropa telah mengambil langkah terkait krisis gas dengan membuat kesepakatan untuk mengurangi penggunaan listrik, membatasi pendapatan perusahaan energi, dan rencana subsidi untuk membantu rumah tangga yang rentan.
Untuk penelusuran fragmen video, Tempo menggunakan Fake News Debunker by InVid, Yandex, dan Google Reverse Images. Untuk terjemahan bahasa asing menggunakan Google dan Yandex Translate.
Fragmen 1
Potongan video 1
Pada detik ke 0:52, fragmen video menampilkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama dua orang lainnya berjalan dan berdiri di dalam sebuah ruangan dengan latar bendera AS dan Belgia.
Fragmen ini diberi narasi bahwa dorongan AS terhadap negara Uni Eropa untuk memotong kerjasama dengan Rusia membuat Eropa mengalami krisis gas terburuk sepanjang sejarah. 
Hasil penelusuran Tempo menunjukan pertemuan yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2021 tersebut merupakan pertemuan Joe Biden, Raja Belgia Philippe, dan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo di Istana Kerajaan Brussels.
Dilansir Euronews, resepsi kerajaan tersebut dilaksanakan setelah pertemuan KTT NATO-G7.
Pertemuan ini untuk memulihkan hubungan dengan Uni Eropa yang dirusak oleh Presiden AS sebelumnya Donald Trump. Selama pertemuan di KTT NATO-G7, Amerika dan sekutunya mengumumkan untuk memperkuat kehadiran mereka di panggung dunia. 
Fragmen 2
Potongan video 2
Pada menit ke 2:37, fragmen video menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula Von der Leyen, dan Ketua Parlemen Uni Roberta Metsola.
Pencarian Tempo menemukan fragmen ini identik dengan foto yang dirilis situs jual beli foto Shutterstock. Keterangan foto menuliskan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam konferensi pers setelah sesi penutupan Konferensi tentang Masa Depan Eropa dan rilis laporan  proposal  reformasi di Parlemen Uni Eropa. Konferensi pers ini berlangsung tanggal 9 Mei 2022 di Strasbourg, Prancis.
Dilansir laman resmi Kepresidenan Prancis, konferensi pers ini berlangsung setelah sesi penutupan konferensi tentang Masa Depan Eropa. Dalam pertemuan itu, Macron memaparkan gagasan tentang komunitas demokrasi Eropa yang lebih luas yang akan memungkinkan kerja sama yang lebih dalam antara blok 27-anggota dan negara-negara non-UE.
Gagasan ini memungkinkan negara-negara seperti Ukraina, dan bahkan Inggris pasca-Brexit, dapat menjalin hubungan yang lebih dalam tanpa secara resmi bergabung dengan UE.
Pertemuan ini menyepakati perjanjian reformasi sehingga lembaga Uni Eropa memperluas kekuasaan mereka ke bidang yang saat ini terbatas, seperti pertahanan dan kesehatan masyarakat.
Fragmen 3
Potongan video 3
Pada menit ke-8:07, fragmen video menampilkan Presiden Amerika Joe Biden tampak bersalaman dengan sejumlah orang dalam ruangan.
Hasil penelusuran Tempo menunjukan, para pemimpin negara-negara anggota NATO bertemu untuk KTT luar biasa di Brussels untuk membahas perang di Ukraina. 
Dilansir AFP, Pertemuan tersebut berlangsung tanggal 24 Maret 2022. Dalam pertemuan tersebut NATO bertujuan untuk menaikkan sanksi bagi Rusia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai respon atas invasi Rusia ke Ukraina. Negara anggota NATO juga akan meningkatkan pasokan senjata ke Kyiv dan memperkuat sayap timur aliansi pertahanan. 
Krisis Gas Eropa
Dilansir CNBC, Eropa sedang menghadapi krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini juga mendorong ekonomi lebih dekat ke resesi. Krisis gas ini juga membuat masyarakat bertanya tentang ambisi perubahan iklim di kawasan itu.
Rusia telah secara signifikan mengurangi pasokan gas alam ke Eropa sejak negara-negara Barat memberlakukan sanksi keras menyusul peristiwa Rusia invasi Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu.
Namun, Rusia menyangkal menggunakan gas sebagai senjata. Berkurangnya pasokan gas dari Rusia menjadi masalah besar bagi negara-negara UE. Rusia merupakan pemasok 40 persen gas ke Eropa.
Dilansir Markets Insider, Uni Eropa (UE) berkeinginan menaikkan €140 miliar ($139,7 miliar) pajak tak terduga untuk produsen listrik berbiaya rendah, untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga gas akibat terhentinya pasokan dari Rusia.
Dilansir Financial Times UE mengatakan ambang batas wajib akan ditetapkan untuk harga yang dikenakan oleh perusahaan yang memproduksi energi murah dari sumber non-gas, seperti nuklir dan energi terbarukan. 
Komisi Eropa juga mengusulkan "kontribusi krisis" dari perusahaan minyak, gas, dan batu bara besar dan ingin pengguna listrik mengurangi konsumsi mereka setidaknya 5 persen selama jam harga puncak tertentu. 

Berdasarkan pemeriksaan fakta, narasi jutaan warga Eropa kecam dan protes menentang Amerika adalah keliru.
Video itu sendiri tidak berisi tentang protes seluruh jutaan warga Eropa ke Amerika Serikat terkait pasokan gas. Saat ini, Eropa diketahui mengalami krisis gas akibat terhentinya pasokan gas dari Rusia. 
Namun Uni Eropa sudah mengambil langkah antisipatif untuk mengatasi krisis ini. Di antaranya penghematan gas dan kontribusi melalui pajak dari perusahaan energi.