Tim Cek Fakta Tempo menghubungi dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru, Budi Yanto. Menurutnya membersihkan karang gigi dengan menggunakan campuran minyak kelapa, pasta gigi, bubuk kunyit dan perasan jeruk nipis tidak dikenal dalam dunia kedokteran gigi. 

Penggunaan bahan-bahan yang belum melalui penelitian, terlebih jika ada unsur asam, justru dikhawatirkan dapat menghilangkan lapisan email yakni lapisan paling luar pada gigi yang melindungi bagian-bagian lain dari gigi. 

Karang gigi merupakan lapisan keras dan berpori yang ada di dasar gigi. Lapisan tersebut terbentuk ketika plak yang berasal dari sisa makanan dibiarkan menumpuk di gigi dan berinteraksi dengan mineral.

“Sebelum menjadi karang, ia berupa plak. Plak ini masih lunak dan mudah dibersihkan. Lama kelamaan plak bisa mengeras menjadi karang gigi (calculus) jika tidak terbersihkan melalui penyikatan gigi yang benar. Misalnya menyikat dengan sikat gigi, pasta, cara dan waktu yang tepat, minimal dilakukan dua kali sehari, pagi dan malam hari,” kata Budi kepada Tempo, Senin, 11 November 2024.

Karang gigi ini sulit dibersihkan dengan sikat gigi biasa. Untuk membersihkannya, dokter gigi biasa menggunakan cairan oco,super whiteatau TSR dengan menggunakan alat bantuscaler. Proses pembersihan karang gigi disebut denganscaling.

Selain karang gigi, ada lagi yang namanyastain.Stain gigi adalah warna yang menempel pada permukaan gigi karena perlekatan warna makanan, minuman, ataupun kandungan nikotin. Biasanya stain gigi ditemukan pada pasien perokok, suka minum teh, kopi atau karena faktor air yang mengandung karat. Cara membersihkannya, kata dia, hampir sama dengan membersihkan karang gigi. Untuk memutihkan gigi ada dua caranya, yaitu denganbleaching danveneer.

“Cara aman membersihkan atau memutihkan gigi dianjurkan dengan bantuan tenaga profesional yaitu dokter gigi. Cara-cara di atas tidak direkomendasikan untuk menghilangkan karang gigi atau memutihkan gigi,” kata Budi.

Situs Siloam Hospital melansir bahwa prosedur pembersihan karang gigi yang paling efektif pada dasarnya hanya dapat dilakukan melalui perawatan khusus oleh dokter gigi.

Namun, ada beberapa cara alami untuk mengantisipasi adanya penumpukan karang gigi lebih parah yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Diantaranya dengan menyikat gigi secara rutin, membersihkan gigi dengan benang khusus, menggunakan teknik yang benar saat menyikat gigi, mengunyah buah-buahan berserat, mencuci mulut dengan obat kumur, menghentikan kebiasaan merokok, mengkonsumsi air putih terakhir, memperbanyak asupan vitamin C danscaling gigi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa campuran minyak, pasta gigi, bubuk kunyit dan jeruk nipis bisa menghilangkan karang gigi dan memutihkannya adalahkeliru.

Campuran sejumlah bahan itu tidak dikenal dalam dunia kedokteran gigi untuk menghilangkan karang gigi dan memutihkan gigi. Penggunakan tanpa ada aturan yang jelas, dikhawatirkan justru akan menghilangkan lapisan email gigi.

Penelusuran Tempo mendapati fakta bahwa himpunan negara BRICS belum memiliki mata uang global. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan bahwa masih terlalu dini bagi BRICS untuk membahas pembuatan mata uang baru, sebagaimana diberitakan Reuters.com.

Maka sesungguhnya tidak ada nilai tukar antara mata uang Rupiah dengan mata uang BRICS. BRICS belum memiliki mata uang sendiri.

Reuters.com juga memberitakan gagasan agar BRICS membuat mata uang baru diusulkan secara terbuka oleh Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, pada pertemuan puncak mereka di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat, 23 Agustus 2023.

Namun, tanggapan dari negara-negara anggota lainnya tidak menunjukkan dukungan yang jelas. Pertama, topik tersebut tidak ada dalam agenda pertemuan saat itu. Kedua, sesungguhnya BRICS mendorong perdagangan lintas batas untuk menggunakan mata uang nasional masing-masing negara.

Topik tentang transaksi antar negara dibahas di pertemuan puncak BRICS di Kazan, Rusia, 22-24 Oktober 2024. Namun, bukan mata uang yang dibahas melainkan sistem baru terkait pembayaran antar negara dalam melakukan ekspor-impor atau keperluan lainnya.

Rusia berupaya melakukan dedolarisasi, namun negara lain seperti Afrika Selatan, menyatakan tidak ingin meninggalkan USD meskipun mengikuti model transaksi di BRICS, sebagaimana dilaporkan Reuters.com.

David Corbett, praktisi jasa keuangan asal Inggris, dalam artikelnya di Chinaobservers.eu menjelaskan bahwa ada tiga skema terkait transaksi lintas batas yang dibahas di Kazan, yakni BRICS Pay, BRICS Bridge, dan BRICS Clear.

BRICS Pay adalah sistem yang disiapkan untuk melayani transaksi ekspor-impor, sebagaimana SWIFT yang telah umum digunakan selama ini. Namun keduanya memiliki perbedaan, sehingga sebagian pihak menyatakan SWIFT dan BRICS PAY tidak dapat dibandingkan.

Perbedaan yang paling terlihat, SWIFT adalah cara transfer pembayaran lintas negara menggunakan mata uang USD, sementara BRICS PAY telah ditetapkan akan menggunakan mata uang masing-masing negara.

Sementara BRICS Bridge dibangun atas inspirasi dari Proyek mBridge yakni platform mata uang digital multibank sentral, yang dikembangkan oleh BIS Innovation Hub, Bank of Thailand, Bank Sentral Uni Emirat Arab, Digital Currency Institute of the People's Bank of China, dan Hong Kong Monetary Authority, sejak tahun 2021.

Kemudian BRICS Clear merupakan proposal untuk membentuk sistem penyimpanan dan penyelesaian sekuritas sebagai alternatif untuk entitas Barat seperti DTCC dan Euroclear.

Dalam Kazan Declaration 2024 juga tidak disebutkan adanya kesepakatan membuat mata uang global, melainkan penggunaan mata uang nasional masing-masing negara untuk melakukan transaksi lintas batas.

Pemeriksa fakta AFP.com juga menyatakan belum ada peluncuran mata uang baru BRICS dalam Deklarasi Kazan. Gambar uang kertas BRICS yang beredar di internet sesungguhnya diinisiasi Yevgeny Fyodorov, pendiri dan pemilik Kirzhach Typography JSC dan beredar sejak pertemuan puncak BRICS di Johannesburg tahun 2023.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan mata uang BRICS telah diluncurkan dan memiliki nilai tukar dengan mata uang lain termasuk Rupiah, adalah klaim yangkeliru.

BRICS belum memiliki atau menyetujui pembuatan mata uang baru. Sehingga Rupiah tidak bisa ditukar dengan mata uang BRICS yang belum ada tersebut.

Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KBPP KSOP) Tanjung Wangi, Ni Putu Cahyani Negara, mengatakan narasi yang beredar itu salah.

“Bukan, (video itu) kejadian di Kongo,” kata Putu pada Tempo melalui pesan, Senin, 11 November 2024.

Demikian juga yang diungkapkan Koordinator Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setia Budi, bahwa narasi yang beredar tentang video tersebut hoaks. Dia mengatakan kondisi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat ini aman.

“Itu videohoax. Yang pasti untuk perairan Ketapang-Gilimanuk aman-aman saja,” kata Wahyu melalui pesan, Senin, 11 November 2024.

Tim Humas PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Ketapang juga mengatakan di jalur penyeberangan Ketapang-Banyuwangi tidak ada kapal seperti yang ditampilkan dalam video yang beredar tersebut.

Sebelumnya video yang sama juga beredar yang disertai narasi bahwa peristiwa kapal tenggelam tersebut terjadi di Kabupaten Gowa, Kalimantan Barat. Namun, penelusuran Tempo menyimpulkan narasi tersebut keliru.

Video itu sesungguhnya memperlihatkan kejadian di Danau Kivu, Goma, Kongo, Afrika Selatan, pada 3 Oktober 2024. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam saat membawa 278 penumpang, yang mengakibatkan setidaknya 78 orang meninggal dunia.



Video tenggelamnya kapal tersebut, dari sudut pandang yang sama, juga dilaporkan oleh Associated Press. Video dalam berita itu dimiliki seseorang bernama Madame Rayane Omari Ramlathy, dan direkam di Danau Kivu, Goma, Kongo, Benua Afrika pada 3 Oktober 2024. 

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan peristiwa kapal tenggelam yang terjadi di Selat Bali atau jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, adalah klaim yangkeliru.

Video itu sesungguhnya peristiwa yang terjadi di di Danau Kivu, Goma, Kongo, Afrika Selatan, pada 3 Oktober 2024.

Klaim 1: Pandemic Fund untuk merekayasa pandemi berikutnya

Fakta: Asal mula virus SARS-CoV-2 adalah virus alami, bukan rekayasa dari laboratorium maupun elit global.Para peneliti telah mengidentifikasi petunjuk baru yang menetapkan adanya hewan dan virus SARS-CoV-2 berada di pasar hewan di Wuhan, Tiongkok. 

Artikel di New Scientist pada 19 September 2024 berjudul “ Evidence points to Wuhan market as source of covid-19 outbreak ” menyimpulkan bahwa kemungkinan besar virus tersebut muncul dari hewan liar yang dijual di pasar dan bukan dari hasil laboratorium. Para peneliti menganalisis ulang data dari 800 sampel yang dikumpulkan di pasar Huanan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok mulai 1 Januari 2020, dan juga mempelajari genom virus dari kasus covid-19 paling awal.

Berikutnya, Tim Cek Fakta Tempo mengunjungi tautan yang dipublikasikan dalam konten tersebut. Link berasal dari situs resmi Kementerian Keuangan RI yang berjudul “Indonesia Terima Dana Pandemi untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan Nasional ”.

Dalam artikel tersebut memuat informasi bahwa Dewan Pengelola Dana Pandemi (Pandemic Fund) menyetujui hibah putaran kedua senilai 418 juta dolar AS untuk 40 negara di enam wilayah geografis, termasuk Indonesia. Pemberian hibah ini diputuskan dalam pertemuan Dewan Pandemic Fund ke-14 yang berlangsung di Washington, D.C., Amerika Serikat pada 17 Oktober 2024. 

Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral pertama untuk membantu negara-negara berkembang agar lebih siap menghadapi pandemi pada masa mendatang. Pandemic Fund diluncurkan pada November 2022 dalam Presidensi G20 Indonesia. Risiko pandemi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, migrasi, kerentanan, dan konflik, menekankan pentingnya dan urgensi dari putaran investasi baru ini oleh Pandemic Fund. Hibah dari Pandemic Fund berfungsi sebagai katalisator pembiayaan bersama dari pemerintah dan keahlian teknis dari berbagai Entitas Pelaksana terakreditasi. 

Pandemic Fund dikelola oleh Dewan Pandemic Fund yang mencakup perwakilan setara dari kontributor berdaulat dan negara-negara rekan investor, serta perwakilan dari yayasan/kontributor non-berdaulat dan organisasi masyarakat sipil. Dengan keterlibatan begitu banyak mitra internasional dan organisasi masyarakat sipil, pendanaan pandemi ini adalah sebuah bentuk solidaritas global yang luar biasa.

Dari 146 proposal yang diterima, proposal Indonesia memperoleh nilai paling tinggi oleh Technical Advisory Panel (TAP) dengan tema Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I). Proposal tersebut memuat penguatan enam agenda utama di bidang laboratorium, surveilans, tenaga kesehatan dan komunikasi risiko.

Pada hibah putaran kedua ini, Indonesia akan menerima alokasi dana sebesar USD 24,9 juta untuk penguatan respons pandemi termasuk penguatan pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, serta membangun tenaga kerja kesehatan yang berkualitas. 

Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun bersama World Bank, WHO, dan FAO sebagai entitas pelaksana (implementing entity). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selakufocal pointakan mengkoordinasikan kolaborasi antar-kementerian dalam implementasinya, terutama untuk pendekatan One Health bersama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, dan BRIN.

Menurut peneliti epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, pandemi disebabkan oleh patogen baru seperti yang terjadi pada COVID-19 yang potensinya sangat besar terjadi secara alami karena berbagai faktor lingkungan dan sosial, termasuk perubahan iklim, deforestasi, dan urbanisasi yang mendorong interaksi manusia dan hewan yang semakin dekat dan semakin sering. 

Dana pandemi yang diterima Indonesia, justru bertujuan untuk memitigasi risiko-risiko terjadinya pandemi di masa akan datang. Menurut Dicky, pembiayaan dari Pandemic Fund tidak diarahkan untuk memulai pandemi baru, melainkan untuk mencegahnya. Hal ini terlihat dari isi kegiatan seperti yang Indonesia usulkan, misalnya program yang didanai dana hibah ini melibatkan seluruh ekosistem yang menangani potensi-potensi kejadian pandemi. “Kegiatannya seperti memastikan harmonisasi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, mengidentifikasi dan mengurangi resiko sejak dini,” kata Dicky. 

Investasi, menurut dia, adalah langkah realistis yang diambil oleh komunitas global untuk menghindari bahkan mengurangi konsekuensi buruk di masa depan. Selain itu, dana pandemi tersebut dikelola oleh berbagai pemangku kepentingan global yang independen serta mandiri, seperti WHO, FAO dan Bank Dunia disertai tujuan yang sama dan mekanisme yang transparan untuk  meningkatkan kapasitas kesehatan negara berkembang. “Jadi kolaborasi, transparansi dari pengelolaan dana ini sebetulnya bukti nyata dari semangat, solidaritas global, bukan agenda tersembunyi,” kata Dicky.  

Teori konspirasi yang mengklaim bahwa dana ini digunakan untuk merekayasa pandemi tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Berbagai negara maju yang berpartisipasi dalam Pandemic Fund tidak memiliki keuntungan finansial atau politik dalam menciptakan pandemi baru, yang justru merugikan ekonomi dan kesehatan global secara masif. 

Sebaliknya, kerugian akibat pandemi COVID-19 menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar masyarakat global saat tidak siap menghadapi ancaman kesehatan. “Pandemi seperti COVID-19 menyebabkan miliaran dolar kerugian ekonomi global, peningkatan kemiskinan, dan membebani sistem kesehatan di seluruh dunia. Tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan jangka panjang dari kondisi seperti ini. “Dana dari Pandemic Fund ditujukan justru untuk memperkuat deteksi dini dan mempercepat respons, sehingga dampak buruk pandemi dapat dicegah atau diminimalisir,” katanya.

Klaim 2: UU Kesehatan bagian untuk merekayasa pandemi

Fakta: Tidak ada bagian dalam UU Kesehatan terbaru yang membahas mengenai rekayasa pandemi. Staf Pengajar dan Peneliti Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Djarot Dimas Achmad Andaru menyatakan bahwa UU Kesehatan yang bercorak omnibus untuk menjawab tantangan penyelarasan dan koordinasi secara efektif dalam penanggulangan dan pencegahan wabah penyakit menular secara nasional.

UU Kesehatan tidak hanya menyelaraskan pengaturan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular dalam satu undang-undang. Isinya juga menyelaraskan wewenang, tugas, dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan yang dikoordinasi oleh Pemerintah Pusat. Serta mendorong kolaborasi dalam negeri maupun luar negeri dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit menular.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim dana pandemi yang diterima Indonesia untuk merencanakan rekayasa pandemi berikutnya adalahkeliru.

Dana hibah itu digunakan untuk penguatan layanan kesehatan agar negara-negara berkembang menjadi jauh lebih tangguh jika pandemi terjadi kembali di masa akan datang seperti penguatan pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, serta membangun tenaga kerja kesehatan yang berkualitas.