Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, transformasi SDM kesehatan saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pasalnya Indonesia masih kekurangan sekitar 150.000 dokter umum akibat keberadaan fakultas kedokteran (FK) yang tidak merata.

“Dokter umum kita masih kurang 150.000 orang. Fakultas kedokteran kita ada 92, dan tidak merata di seluruh provinsi. Akibatnya pemenuhan dokter di provinsi susah,” kata Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, pada Januri 2023 lalu.

Adapun berdasarkan data Kemenkes, jumlah dokter aktif atau memiliki STR sekitar 140 ribu. Dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta, maka kebutuhan dokter minimal di Indonesia adalah 270 ribu atau 1/1000.

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Oos Fatimah memaparkan rincian tersebut.

Lalu, 28 provinsi kurang dokter spesialis penyakit dalam, 23 provinsi kurang spesialis obgyn, 33 provinsi kekurangan dokter spesialis radiologi, paru, dan BKTV, serta 29 provinsi kekurangan dokter spesialis saraf. “Dokter spesialis organ (kekurangan di) 23 (provinsi), spesialis bedah (kurang di) 28 provinsi, dan seterusnya. Sehingga, kalau kira rata-ratakan maka sekitar 30 provinsi di Indonesia masih kekurangan dokter spesialis,” kata Oos dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/6/2023).

“Saat ini ada 39 persen atau 266 RSUD di kabupaten/kota dari 415 RSUD yang belum lengkap spesialisnya. Mungkin di daerah timur ada saja kabupaten yang tidak ada satupun dokter spesialis,” beber Oos.

Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia memang masih kekurangan dokter memang benar, tapi dari sisi angka kurang akurat. Sebab, dia mengklaim kurangnya 140.000 dokter di Indonesia. Nyatanya angkanya melebihi dari itu walau secara rasio belum mencapai target.

Selain isu kekurangan dokter, yang juga mendesak adalah pemerintah perlu memeratakan persebaran dokter untuk daerah-daerah yang tertinggal dan sangat tertinggal.

Dalam unggahan di akun Instagram resminya @smindrawati, keduanya tampak berdiskusi membahas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga APBN.

“Pak Bas dan saya Sahabat dalam kerja, Minggu lalu Hari Selasa Di Istana Negara Tukar pikiran dan tukar kata Tentang membangun infrastruktur negara, juga Ibu Kota Nusantara, dan anggaran belanja yang dibutuhkannya yang terencana dan tertata, wujud tanggung jawab kita untuk Nusa Bangsa,” tulis Sri Mulyani.

Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja dan pergi ke Dialog Building ASEAN’s Regional Integration Through the Digital Economy di Davos-Klosters, Swiss. Sri menerangkan, telah menyelesaikan agendanya di Swiss dengan menghadiri acara ASEAN yang membahas soal perekonomian digital.

“Menutup rangkaian agenda saya di Davos Klosters, saya bicara mengenai kawasan tempat tinggal kita – Asia Tenggara – di @worldeconomicforum. Saya mendiskusikan tentang bagaimana membangun integrasi regional @asean melalui perekonomian digital,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan laman instagram resminya.

Beberapa waktu lalu, staf khusus Menkeu Yustinus Prastowo sendiri sudah menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani. Di dunia maya isu kemunduran Sri Mulyani disebut karena sang bendahara negara kecewa dengan pemerintahan saat ini.

“Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dg penuh tanggung jawab,” tegas Prastowo di akun X (dahulu Twitter) @prastow.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dirinya masih bekerja sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju hingga saat ini. Hal ini penegasan di tengah isu dirinya bakal mundur sebagai menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya bekerja, saya bekerja,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri rapat di Istana, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Sekretaris Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohamnad Zainal Fatah merespons adanya permintaan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Zainal Fatah mengaku belum mendengar desakan tersebut yang meminta Menteri Basuki untuk mundur dari jabatan ihwal arah dukungan politik Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto yang merupakan ketum Partai Gerinda.

“Belum dengar, saya belum bertemu pak Menteri, ini barusan dengar. Biasa saja ini tahun politik, yang penting kita dikasih tugas, kita kerjakan,” ujar Zainal Fatah.

Ditemui usai melaksanakan salat Jumat di masjid Kementerian PUPR, Basuki awalnya masih bersedia menjawab beberapa pertanyaan para awak media. Salah satunya yakni terkait kesiapan PUPR menyongsong upacara 17 Agustus di IKN Nusantara. Dia menjelaskan, persiapan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Sekertariat Negara (Setneg), sementara Kementerian PUPR hanya mengurus soal prasarananya.

“Yang ngurus (upacara 17 Agustus di IKN) dari Setneg. Kita siapkan prasarananya,” kata Basuki di kantornya, Jumat, 26 Januari 2024.

Sayangnya, saat ditanya perihal isu bahwa dirinya tengah dirayu untuk mundur sebagai Menteri PUPR, Basuki hanya bergumam tak jelas mendengar pertanyaan tersebut.

“Aaarrgh,” ujar Basuki sambil berlalu memasuki kantornya. Tak hanya sampai situ, para awak media pun terus bertanya mencecarnya sambil berjalan, dan mencoba menanyakan kembali soal kabar tersebut. Namun, Basuki hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan untuk mengiyakan ataupun membantah kabar tersebut.

Isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono adalah hoaks. Sri Mulyani menegaskan masih bekerja dan Staf Khusus Menkeu membantah rumor tersebut, kabar tentang permintaan mundur Basuki Hadimuljono sendiri memberikan tanggapan singkat yang tidak mengkonfirmasi. Isu ini menjadi perbincangan hangat di tengah suasana politik yang semakin intens menjelang pemilihan.

Setelah ditelusuri, Faktanya pamflet yang beredar adalah hoaks. Ketua BEM UI nonaktif, Melki Sedek Huang, yang nomor ponselnya dicantumkan di bagian bawah poster digital itu, juga mengatakan tidak terlibat dengan rencana aksi ‘Geruduk Istana’. Dia sering mengalami pencatutan nama dalam rencana hoax semacam itu saat masih menjadi Ketua BEM UI tahun 2023.

“Ingin saya sampaikan bahwa saya tak terlibat sama sekali dalam demonstrasi 1 Februari tersebut. Saat ini saya sedang fokus di Forum Anomali (forum yang saya bentuk bersama Gielbran Ketua BEM UGM, Afiq Ketua BEM Paramadina, dan Haikal Ketua BEM Unpad) yang baru akan melaksanakan mimbar bebasnya di Jumat, 2 Februari nanti di depan MK. Saya tak tahu menahu sama sekali itu aksi apa dan mengapa ada pencatutan nama dan nomor telepon pribadi saya di sana,” kata Melki.

Dikutip dari detik.com, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Gielbran Muhammad Noor, juga memastikan kabar bohong perihal keikutsertaan pihaknya dalam rencana aksi Geruduk Istana. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, juga menepis rencana keikutsertaan pihaknya dalam aksi tersebut. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom, menyatakan organisasinya tidak menghasilkan keputusan mengenai aksi Geruduk Istana, bahkan GMKI baru mengetahui ada rencana aksi Geruduk Istana tersebut.

Pamflet yang beredar mengenai aksi 100 ribu mahasiswa di depan Istana Negara dan Gedung MPR RI adalah hoaks. Informasi dalam pamflet tidak dapat dipercaya dan merupakan upaya penyebaran berita palsu.

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Semua tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Semuanya menampilkan poster dari Indonesia Baik soal bansos senilai Rp500 ribu, serta kolom formulir yang memintakan nama dan nomor telepon pengguna.

Halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi), dan lain sebagainya. Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik.

Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon.

Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1, 2, 3, 4, 5) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terkait dengan situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertanggung jawab terhadap pembagian bansos.

Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah.

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain.

Lebih lanjut, kami mencari informasi dari situs resmi Kemensos untuk mencari informasi soal pendaftaran dan pencairan bansos pada tahun 2025. Kami tidak menemukan narasi soal bansos Rp500 ribu seperti narasi dalam poster.

Kami justru menemukan informasi relevan dari situs Kemensos pada September 2022 lalu. Dalam unggahan tersebut, Kemensos menegaskan kalau tautan terkait pencairan atau pendaftaran bansos yang tersebar di media sosial bersifat hoaks.

"Kementerian sosial TIDAK PERNAH membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial," tulis keterangan dalam dalam artikel tersebut. Halaman tersebut juga memuat contoh tautan dan pesan berantai yang berisikan pesan bohong di media sosial.

Kemensos juga menjelaskan kalau penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jika masyarakat layak menerima, namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah," begitu tulis keterangan resmi dari Kemensos.

Kemensos juga mengingatkan bahwa informasi soal bansos dapat diperiksa melalui situs resmi Kementerian Sosial ataupun akun media sosial resmi Kemensos. Dari halaman resmi Kemensos, akun media sosial resmi kementerian ini ada di Facebook, X, Instagram, TikTok, dan YouTube.

Secara khusus, di Facebook resmi Kemensos, tidak ada satupun informasi soal pendaftaran ataupun pencarian Bansos Rp500 ribu, pada tahun 2025 ini.

Kami kemudian mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) pada poster dengan logo Indonesia Baik yang tersebar di media sosial. Hasilnya, kami diarahkan ke unggahan Faceboook resmi IndonesiaBaik.Id (bercentang biru) dan situs Indonesia Baik yang mencantumkan poster tersebut. Poster tersebut dari Indonesia Baik dan diunggah pada September 2020.

Bantuan Bansos uang tunai Rp500 ribu tersebut disalurkan pada masa awal pandemi Covid-19 untuk 9 juta peserta Program Sembako yang tidak menerima PKH. Uang tunai Rp500 ribu per keluarga tersebut akan disalurkan pada kuartal tiga tahun 2020, berdasar informasi dari keterangan resmi Kemensos pada Agustus 2020. Adapun program tersebut termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah.

Poster tersebut juga telah digunakan secara berulang untuk menarasikan informasi hoaks. Tirto menemukan bantahan dari Komdigi. Dalam artikelnya pada 14 Oktober 2024, Komdigi memberi label hoaks untuk informasi yang tersebar di media sosial dengan poster yang sama.

Hasil pemeriksa fakta menunjukkan informasi soal pendaftaran ataupun pencairan bansos tunai sebesar Rp500 ribu yang tersebar di Facebook pada tahun 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tautan di yang terdapat di unggahan Facebook mengarahkan ke situs yang tidak terkait sama sekali dengan Kemensos. Pihak Kemensos juga telah menegaskan tautan pendaftaran/pencairan bansos yang beredar di media sosial adalah penipuan dan bukan berasal dari kementerian tersebut.

Gambar poster yang digunakan di media sosial adalah buatan Indonesia Baik pada tahun 2020. Konteks poster tersebut adalah bantuan tunai Rp500 ribu di awal masa pandemi Covid-19 bagi peserta program sembako yang tidak menerima PKH.