Setelah menyaksikan video sampai tuntas, Tim Riset Tirto menjumpai bahwa informasi yang disampaikan dalam video yakni berdasarkan peta sebaran agama, dalam konteks ini yakni responden beragama Protestan dan Katolik.

Untuk mengonfirmasi narasi itu, Tirto pergi mengunjungi situs resmi Poltracking, dan memasukkan kata kunci “Pilkada Jawa Timur” di laman tersebut.

Kami mencoba menilik rilis survei Poltracking periode 4 – 10 September 2024, seperti disebut dalam unggahan. Bersebrangan dengan takarir unggahan ini, hasil jajak pendapat itu secara umum mengungkap kandidat cagub nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, memiliki persentase elektabilitas tertinggi.

“Dalam simulasi surat suara pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak memperoleh angka elektabilitas (57,3 persen), diikuti pasangan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (22,7 persen) dan Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Khakim (2,2 persen),” bunyi temuan survei Poltracking yang melibatkan 1.200 warga Jatim ini.

Saat menelisik lebih detail, berdasarkan latar belakang agama, spesifiknya Protestan dan Katolik, tingkat keterpilihan Risma-Gus Hans memang unggul, di mana persentasenya mencapai 63,6 persen.

“Berdasarkan agama, pemilih Islam cenderung kepada Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak. Sedangkan, pemilih Protestan & Katolik cenderung kepada Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta,” begitu bunyi temuannya.

Hal itu senada temuan Poltracking di kalangan responden yang dekat dengan organisasi Islam, Muhammadiyah. Diketahui sebanyak 60 persen pemilih yang dekat dengan Muhammadiyah mengaku mereka memilih pasangan Risma-Gus Hans.

Artinya, preferensi terhadap Mantan Walikota Surabaya ini populer di kalangan pemilih beragama Protestan dan Katolik, dan mereka yang dekat dengan Muhammadiyah. Sementara secara umum, di antara warga Jatim, Khofifah-Emil merupakan pasangan dengan tingkat keterpilihan paling tinggi. Klaim unggahan, di sisi lain, membuat seolah-olah Risma unggul secara keseluruhan di survei elektabilitas dalam kontestasi Pilkada Jatim, bukan dalam konteks latar belakang pemilih.

Survei Poltracking terbaru pada Oktober 2024 juga menunjukkan bahwa Khofifah bertahan di urutan paling depan, bahkan persentasenya melesat ke level 67,5 persen, dari sebelumnya 57,3 persen pada bulan sebelumnya. Sementara elektabilitas Risma-Gus Hans naik tipis, dari 22,7 persen selama September 2024, menjadi 24,6 persen pada Oktober 2024.

Selain berdasarkan survei Poltracking, seperti yang dirangkum oleh CNN Indonesia, petahana Khofifah-Emil diketahui unggul dalam pagelaran Pilkada Jatim, menurut jajak pendapat lembaga lainnya, seperti Indikator Politik dan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video utuh yang disertakan dalam unggahan mengungkap hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) Jatim berdasarkan agama dan organisasi Islam.

Secara umum, survei Poltracking periode 4 – 10 September 2024, menunjukkan bahwa kandidat cagub nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, memiliki persentase elektabilitas tertinggi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur.

Sementara pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta populer di kalangan pemilih beragama Protestan dan Katolik, dan mereka yang dekat dengan Muhammadiyah.

Dengan demikian, unggahan dengan takarir yang menggambarkan seolah Risma unggul di kontestasi Pilkada Jatim bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan konteks tertentu).

Tim Riset Tirto menelusuri asal-usul lembaga survei "Indo Research & Consulting", yang namanya tertera dalam unggahan. Namun, hasil pencarian menggunakan mesin pencari Google, justru mengarahkan ke lembaga survei lain dengan nama serupa, Indopol Survey & Consulting.

Hasil penelusuran logo perusahaan menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) juga tidak memberi hasil apapun.

Kami kemudian menambahkan kata kunci ‘indo survey & consulting survei jawa timur’. Salah satu hasil teratas mengarahkan ke video berikut dari Metro TV yang merangkum temuan dari Indopol Survey & Consulting.

Hasil survei tersebut menunjukkan fakta yang berbeda dengan unggahan di media sosial. Survei Indopol mendapatkan elektabilitas Luluk-Lukman berada di posisi yang paling rendah.

Berdasarkan survei yang sama, pasangan Khofifah-Emil unggul dibandingkan dua paslon lain. Paslon tersebut mengumpulkan elektabilitas sebesar 56,3 persen, disusul oleh paslon nomor urut 3, yakni Risma-Gus Hans, dengan presentase 21,63 persen. Sementara elektabilitas pasangan Luluk-Lukman hanya sebesar 4,75 persen.

Hasil survei juga merekam, tidak hanya unggul, pasangan Khofifah-Emil meraih sebaran dukungan yang merata hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Berdasar keterangan di tayangan Metro TV, Indopol merilis survei tersebut pada 13 Oktober 2024 lalu. Survei tersebut berlangsung pada rentang tanggal 29 September 2024 - 5 Oktober 2024. Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Adapun Indopol adalah salah satu lembaga survei yang menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Hasil survei dari Indopol juga serupa dengan temuan lembaga survei lain. Misalnya hasil survei Indikator Politik pada 9-14 September 2024, yang merekam bahwa pasangan Khofifah-Emil punya elektabilitas tertinggi di Jawa Timur, sebesar 61,2 persen. Kemudian, paslon Risma - Gus Hans mengekor dengan 26 persen, lalu Luluk-Lukman sebesar 2,2 persen.

Ada juga survei Poltracking pada 4-10 Oktober 2024, yang merekam bahwa Khofifah-Emil lagi-lagi punya elektabilitas tertinggi, sebesar 67,5 persen, diikuti Risma-Gus Hans sebesar 24,6 persen, dan Luluk-Lukman sebesar 2,8 persen.

Per 9 November, kami tidak menemukan hasil survei lain yang menemukan bahwa pasangan Luluk-Lukman unggul dibanding paslon lain yang berkontestasi di Pilkada Jawa Timur.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan, video TikTok yang menampilkan hasil survei oleh lembaga Indo Survey & Consulting (ISC), dengan keunggulan elektabilitas paslon Luluk-Lukman adalah salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tidak ditemukan adanya lembaga survei dengan nama Indo Survey & Consulting yang merilis hasil survei seperti unggahan di media sosial. Selain itu, hasil survei elektabilitas di Jawa Timur dari beberapa lembaga survei lain, seperti Indikator Politik dan Poltracking, tidak menunjukkan pasangan Luluk-Lukman unggul dibanding paslon lain.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan cabup Malang nomor urut 1 tentang belum ada hotel di Kabupaten Malang sebelum dia menjabat sebagai Bupati Malang adalah salah. 

Diketahui, Sanusi dilantik menjadi Bupati Malang definitif menggantikan Rendra Kresna pada 17 September 2019. Lalu dia juga berhasil menang dalam Pilkada 2020 dan dilantik menjadi Bupati Malang pada 26 Februari 2021. 

Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, di tahun sebelum sanusi terpilih menjadi bupati malang pada Pilkada 2020, Kabupaten Malang telah memiliki 9 hotel berbintang pada tahun 2018. Angkanya stagnan hingga tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, jumlah hotel berbintang di Kabupaten Malang turun menjadi 8. (Jumlah Akomodasi Menurut Klasifikasi Hotel dan Kabupaten/Kota | BPS Jawa Timur).

Pernyataan Cabup Malang nomor urut 1 HM Sanusi dalam Debat Kedua Pilbup Malang 2024 yang menyebut bahwa Kabupaten Malang tidak punya hotel sebelum dia menjabat sebagai Bupati Malang sejak tahun 2021 adalah salah.

Sebagai informasi dalam Debat Kedua Pilbup Malang 2024 mengusung tema Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah. 

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Korda Malang Raya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Malang, bersama 6 media online: TIMES Indonesia, Malang Posco Media, Surya Malang, Tugu Malang, Berita Jatim, dan Nusa Daily, serta panel ahli dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dan FISIP Universitas Brawijaya.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup Gunawan HS tentang,  Kabupaten Malang belum mandiri berdasarkan review BPK benar.

Plt Bupati Malang Didik Gatot Subroto, menyampaikan untuk menuju kemandirian fiskal, diakuinya bahwa setiap daerah diwajibkan ke sana. Untuk menuju fiskal yang sehat ini, debutnya, satu diantaranya bahwa BUMD harus sehat semuanya. 

Didik menyatakan, dalam kondisi fiskal daerah yang sehat, maka minimal PAD harus 50 persen dari APBD. 

"PAD Kabupaten Malang sekarang masih di angka 25 persen dari total APBD. Jadi perlu waktu. Kalau tahun ini jelas tidak bisa karena pemerintahan kami ini kan terputus. Kami hanya bekerja selama 4 tahun, dan itu efektif hanya 2 tahun 4 bulan," demikian Plt Bupati Malang.
Sumber: PAD dan Fiskal Daerah Disorot Dewan, Begini Tanggapan Plt Bupati Malang

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di Bawah 25 persen, menunjukkan bahwa daerah belum mencapai kemandirian fiskal.

Dalam data tersebut dijelaskan bahwa jika kontribusi PAD masih rendah, yaitu di bawah 25 persen dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Sumber: lkpp_2019_1594713274.pdf

Lebih lanjut, data BPK mencatat Kabupaten Malang masuk dalam kategori Belum Mandiri. Berdasarkan kriteria kemandirian fiskal, daerah yang kontribusi PAD-nya di bawah 25 persen masuk dalam kategori belum mandiri. Ini berarti Kabupaten Malang belum mampu membiayai sebagian besar kebutuhannya.
Sumber: LKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 – WTP | BPK Jawa Timur

Pernyataan Cabup Gunawan HS dalam debat Pilkada Kabupaten Malang 2024 yang menyebut  Kabupaten Malang belum mandiri berdasarkan review BPK, benar. 

Klaim bahwa Kabupaten Malang masuk kategori belum mandiri berdasarkan review BPK adalah benar. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang memang masih di bawah 25 persen, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Malang belum mencapai kemandirian fiskal.

Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Korda Malang Raya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Malang, bersama 6 media online: TIMES Indonesia, Malang Posco Media, Surya Malang, Tugu Malang, Berita Jatim, dan Nusa Daily, serta panel ahli dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Univer