Setelah ditelusuri, Faktanya pamflet yang beredar adalah hoaks. Ketua BEM UI nonaktif, Melki Sedek Huang, yang nomor ponselnya dicantumkan di bagian bawah poster digital itu, juga mengatakan tidak terlibat dengan rencana aksi ‘Geruduk Istana’. Dia sering mengalami pencatutan nama dalam rencana hoax semacam itu saat masih menjadi Ketua BEM UI tahun 2023.

“Ingin saya sampaikan bahwa saya tak terlibat sama sekali dalam demonstrasi 1 Februari tersebut. Saat ini saya sedang fokus di Forum Anomali (forum yang saya bentuk bersama Gielbran Ketua BEM UGM, Afiq Ketua BEM Paramadina, dan Haikal Ketua BEM Unpad) yang baru akan melaksanakan mimbar bebasnya di Jumat, 2 Februari nanti di depan MK. Saya tak tahu menahu sama sekali itu aksi apa dan mengapa ada pencatutan nama dan nomor telepon pribadi saya di sana,” kata Melki.

Dikutip dari detik.com, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Gielbran Muhammad Noor, juga memastikan kabar bohong perihal keikutsertaan pihaknya dalam rencana aksi Geruduk Istana. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, juga menepis rencana keikutsertaan pihaknya dalam aksi tersebut. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom, menyatakan organisasinya tidak menghasilkan keputusan mengenai aksi Geruduk Istana, bahkan GMKI baru mengetahui ada rencana aksi Geruduk Istana tersebut.

Pamflet yang beredar mengenai aksi 100 ribu mahasiswa di depan Istana Negara dan Gedung MPR RI adalah hoaks. Informasi dalam pamflet tidak dapat dipercaya dan merupakan upaya penyebaran berita palsu.

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Semua tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Semuanya menampilkan poster dari Indonesia Baik soal bansos senilai Rp500 ribu, serta kolom formulir yang memintakan nama dan nomor telepon pengguna.

Halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi), dan lain sebagainya. Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik.

Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon.

Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1, 2, 3, 4, 5) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terkait dengan situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertanggung jawab terhadap pembagian bansos.

Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah.

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain.

Lebih lanjut, kami mencari informasi dari situs resmi Kemensos untuk mencari informasi soal pendaftaran dan pencairan bansos pada tahun 2025. Kami tidak menemukan narasi soal bansos Rp500 ribu seperti narasi dalam poster.

Kami justru menemukan informasi relevan dari situs Kemensos pada September 2022 lalu. Dalam unggahan tersebut, Kemensos menegaskan kalau tautan terkait pencairan atau pendaftaran bansos yang tersebar di media sosial bersifat hoaks.

"Kementerian sosial TIDAK PERNAH membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial," tulis keterangan dalam dalam artikel tersebut. Halaman tersebut juga memuat contoh tautan dan pesan berantai yang berisikan pesan bohong di media sosial.

Kemensos juga menjelaskan kalau penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jika masyarakat layak menerima, namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah," begitu tulis keterangan resmi dari Kemensos.

Kemensos juga mengingatkan bahwa informasi soal bansos dapat diperiksa melalui situs resmi Kementerian Sosial ataupun akun media sosial resmi Kemensos. Dari halaman resmi Kemensos, akun media sosial resmi kementerian ini ada di Facebook, X, Instagram, TikTok, dan YouTube.

Secara khusus, di Facebook resmi Kemensos, tidak ada satupun informasi soal pendaftaran ataupun pencarian Bansos Rp500 ribu, pada tahun 2025 ini.

Kami kemudian mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) pada poster dengan logo Indonesia Baik yang tersebar di media sosial. Hasilnya, kami diarahkan ke unggahan Faceboook resmi IndonesiaBaik.Id (bercentang biru) dan situs Indonesia Baik yang mencantumkan poster tersebut. Poster tersebut dari Indonesia Baik dan diunggah pada September 2020.

Bantuan Bansos uang tunai Rp500 ribu tersebut disalurkan pada masa awal pandemi Covid-19 untuk 9 juta peserta Program Sembako yang tidak menerima PKH. Uang tunai Rp500 ribu per keluarga tersebut akan disalurkan pada kuartal tiga tahun 2020, berdasar informasi dari keterangan resmi Kemensos pada Agustus 2020. Adapun program tersebut termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah.

Poster tersebut juga telah digunakan secara berulang untuk menarasikan informasi hoaks. Tirto menemukan bantahan dari Komdigi. Dalam artikelnya pada 14 Oktober 2024, Komdigi memberi label hoaks untuk informasi yang tersebar di media sosial dengan poster yang sama.

Hasil pemeriksa fakta menunjukkan informasi soal pendaftaran ataupun pencairan bansos tunai sebesar Rp500 ribu yang tersebar di Facebook pada tahun 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tautan di yang terdapat di unggahan Facebook mengarahkan ke situs yang tidak terkait sama sekali dengan Kemensos. Pihak Kemensos juga telah menegaskan tautan pendaftaran/pencairan bansos yang beredar di media sosial adalah penipuan dan bukan berasal dari kementerian tersebut.

Gambar poster yang digunakan di media sosial adalah buatan Indonesia Baik pada tahun 2020. Konteks poster tersebut adalah bantuan tunai Rp500 ribu di awal masa pandemi Covid-19 bagi peserta program sembako yang tidak menerima PKH.

Tirto mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu cuplikan video tersebut. Hasil pencarian mengarahkan ke konten berikut. Obrolan di grup "Seputar Facebook" sempat membahas kejadian ini.

Akun "Jhon Samkot" menyebut kejadian meninggal akibat kesetrum akibat kesetrum sepeda listrik tersebut terjadi di Sukoharjo pada November 2024. Namun, di kolom komentar ada salah satu komentar yang menyertakan narasi berbeda. Kejadian tersebut disebut adalah kecelakaan di Makassar. Kejadian sebenarnya adalah bahwa anak tersebut sedang mengendarai sepeda listrik, sebelum kemudian tertabrak mobil, berdasar pemberitaan Tribun dalam foto tersebut.

Tirto mencoba mencari informasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut dengan pencarian di Google menggunakan narasi kecelakaan sepeda listrik di Makassar.

Kami menemukan artikel dari media lokal Makassar Terkini pada Juli 2023 lalu. Video tersebut disebut beredar pertama di Instagram lewat unggahan akun @mksinfo.official pada 26 Juli 2023. Menurut informasi unggahan, anak dalam video meninggal dunia setelah ditabrak mobil box di jalan raya.

Kami mencoba mengunjungi akun instagram @mksinfo.official dan menemukan video yang dimaksud diunggah pada 26 Juli 2023. "Baru-baru ini, viral seorang anak meninggal dunia setelah tertabrak mobil box di jalan raya. Menurut informasi, korban yang mengendarai sepeda listrik itu hilang kendali dan keluar jalur," begitu tulis keterangan penyerta unggahan tersebut.

Video ini nampaknya juga sudah berulang kali tersebar dengan informasi penyerta yang salah. Pada 28 Maret 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, saat itu masih Kominfo) sempat membuat bantahan juga terkait narasi ini. Komdigi memberi label hoaks informasi ini.

Terkait dengan aturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya, mengutip artikel Kompas.com, penggunaan sepeda listrik di jalan raya bisa mendapat tilang dari kepolisian. "Karena ini sudah berkaitan dengan keselamatan, dan sejauh ini, sepeda listrik belum termasuk kendaraan yang layak dioperasikan di jalan umum," ujar Kasubdit Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Mohammad Tora.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan video yang menunjukkan kecelakaan lalu lintas dengan narasi kematian akibat kesetrum sepeda listrik bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Unggahan yang tersebar di media sosial adalah video dari tahun 2023 di Makassar. Meskipun benar ada kecelakaan yang merenggut nyawa pengendara sepeda listrik, akibatnya bukan karena tersetrum. Anak yang mengendarai sepeda listrik itu tertabrak mobil box di jalan raya.

Isu Indonesia akan menjadi tempat penampungan warga Gaza pernah dikemukakan oleh Steve Witkoff, pejabat transisi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dilansir NBC News, Minggu (19/1/2025) Witkoff mengatakan, sebanyak 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara selama Gaza dibangun ulang.

Menurut Witkoff, Indonesia merupakan salah satu lokasi yang sedang didiskusikan untuk menjadi tujuan beberapa dari mereka.

Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan tidak pernah mendapat informasi resmi terkait upaya pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia.

Juru Bicara Kemenlu, Roy Soemirat mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai rencana itu.

"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini" kata Roy, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Pemerintah Indonesia akan menampung 2 juta warga Gaza perlu diluruskan.

Isu Indonesia akan menjadi tempat penampungan warga Gaza dikemukakan oleh Steve Witkoff, pejabat transisi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Namun, Kemenlu Indonesia menegaskan tidak pernah mendapat informasi resmi terkait upaya pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia.