Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari keterangan resmi dari lembaga terkait. Dari pencarian di Google, Tirto menemukan artikel di situs Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah yang berjudul “Waspada! Kemenag Tegaskan Info Bantuan DAP Australia Atas Nama Bimas Kristen Adalah Hoaks”.

Artikel tersebut membantah klaim bahwa terdapat bantuan Christian Direct Aid Program dari Australia. Ditjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung menegaskan bahwa Ditjen Bimas Kristen tidak pernah menerbitkan pengumuman, surat, ataupun informasi resmi seperti yang beredar di media sosial, termasuk klaim mengenai penyaluran bantuan dana dengan jumlah tertentu.

“Dalam beberapa waktu terakhir kami menerima banyak laporan terkait penyebaran informasi palsu bantuan dana DAP dari Australia yang mengatasnamakan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan,” jelas Jeane Marie Tulung.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai kebijakan, program, dan kerja sama Ditjen Bimas Kristen hanya dipublikasikan melalui situs resmi bimaskristen.kemenag.go.id serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak serta-merta memercayai informasi yang beredar melalui media sosial, pesan berantai, maupun dokumen digital yang tidak memiliki sumber jelas.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu melakukan cek dan ricek informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya pada berita atau pengumuman yang tidak berasal dari kanal resmi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memverifikasi klaim. Ketika dihubungi, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI Devi Deliani menyatakan bahwa konten yang disebarkan oleh akun Facebook bernama “Bantuan Umat Kristen No Muslim” adalah konten buatan akal imitasi (AI).

“Ini penipuan, pakai AI,” jelas Devi Deliani.

Tirto lantas memperhatikan dengan seksama konten tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan, seperti gerak bibir pembawa acara yang tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Selain itu, gestur tubuh dalam video juga terlihat tidak natural, mulai dari pergerakan tangan hingga perubahan posisi kepala yang tampak kaku dan kurang selaras. Ketidaksinkronan ini menimbulkan dugaan awal adanya manipulasi visual menggunakan AI pada konten tersebut.

Untuk mengecek manipulasi AI, Tirto menggunakan situs Hive Moderation, untuk mengukur persentase manipulasi AI dalam video. Hasilnya, persentase manipulasi AI adalah sebesar 41,3 persen.

Baca juga:Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Persentase manipulasi AI. foto/Hive Moderation

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan adanya bantuan dana DAP dari Australia kepada umat Kristen di Indonesia adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Ditjen Bimas Kristen menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, seluruh informasi resmi mengenai kebijakan, program, dan kerja sama Ditjen Bimas Kristen hanya dipublikasikan melalui situs resmi bimaskristen.kemenag.go.id serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Pihak Kemensos juga menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar dan unggahan dimanipulasi oleh AI.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari keterangan resmi dari lembaga terkait. Dari pencarian di Google, Tirto menemukan artikel di situs Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah yang berjudul “Waspada! Kemenag Tegaskan Info Bantuan DAP Australia Atas Nama Bimas Kristen Adalah Hoaks”.

Artikel tersebut membantah klaim bahwa terdapat bantuan Christian Direct Aid Program dari Australia. Ditjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung menegaskan bahwa Ditjen Bimas Kristen tidak pernah menerbitkan pengumuman, surat, ataupun informasi resmi seperti yang beredar di media sosial, termasuk klaim mengenai penyaluran bantuan dana dengan jumlah tertentu.

“Dalam beberapa waktu terakhir kami menerima banyak laporan terkait penyebaran informasi palsu bantuan dana DAP dari Australia yang mengatasnamakan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan,” jelas Jeane Marie Tulung.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai kebijakan, program, dan kerja sama Ditjen Bimas Kristen hanya dipublikasikan melalui situs resmi bimaskristen.kemenag.go.id serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak serta-merta memercayai informasi yang beredar melalui media sosial, pesan berantai, maupun dokumen digital yang tidak memiliki sumber jelas.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu melakukan cek dan ricek informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya pada berita atau pengumuman yang tidak berasal dari kanal resmi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memverifikasi klaim. Ketika dihubungi, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI Devi Deliani menyatakan bahwa konten yang disebarkan oleh akun Facebook bernama “Bantuan Umat Kristen No Muslim” adalah konten buatan akal imitasi (AI).

“Ini penipuan, pakai AI,” jelas Devi Deliani.

Tirto lantas memperhatikan dengan seksama konten tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan, seperti gerak bibir pembawa acara yang tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Selain itu, gestur tubuh dalam video juga terlihat tidak natural, mulai dari pergerakan tangan hingga perubahan posisi kepala yang tampak kaku dan kurang selaras. Ketidaksinkronan ini menimbulkan dugaan awal adanya manipulasi visual menggunakan AI pada konten tersebut.

Untuk mengecek manipulasi AI, Tirto menggunakan situs Hive Moderation, untuk mengukur persentase manipulasi AI dalam video. Hasilnya, persentase manipulasi AI adalah sebesar 41,3 persen.

Baca juga:Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Persentase manipulasi AI. foto/Hive Moderation

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan adanya bantuan dana DAP dari Australia kepada umat Kristen di Indonesia adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Ditjen Bimas Kristen menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, seluruh informasi resmi mengenai kebijakan, program, dan kerja sama Ditjen Bimas Kristen hanya dipublikasikan melalui situs resmi bimaskristen.kemenag.go.id serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Pihak Kemensos juga menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar dan unggahan dimanipulasi oleh AI.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mencari keterangan resmi dari lembaga terkait. Dari pencarian di Google, Tirto menemukan artikel di situs Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah yang berjudul “Waspada! Kemenag Tegaskan Info Bantuan DAP Australia Atas Nama Bimas Kristen Adalah Hoaks”.

Artikel tersebut membantah klaim bahwa terdapat bantuan Christian Direct Aid Program dari Australia. Ditjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung menegaskan bahwa Ditjen Bimas Kristen tidak pernah menerbitkan pengumuman, surat, ataupun informasi resmi seperti yang beredar di media sosial, termasuk klaim mengenai penyaluran bantuan dana dengan jumlah tertentu.

“Dalam beberapa waktu terakhir kami menerima banyak laporan terkait penyebaran informasi palsu bantuan dana DAP dari Australia yang mengatasnamakan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan,” jelas Jeane Marie Tulung.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai kebijakan, program, dan kerja sama Ditjen Bimas Kristen hanya dipublikasikan melalui situs resmi bimaskristen.kemenag.go.id serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak serta-merta memercayai informasi yang beredar melalui media sosial, pesan berantai, maupun dokumen digital yang tidak memiliki sumber jelas.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu melakukan cek dan ricek informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya pada berita atau pengumuman yang tidak berasal dari kanal resmi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memverifikasi klaim. Ketika dihubungi, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI Devi Deliani menyatakan bahwa konten yang disebarkan oleh akun Facebook bernama “Bantuan Umat Kristen No Muslim” adalah konten buatan akal imitasi (AI).

“Ini penipuan, pakai AI,” jelas Devi Deliani.

Tirto lantas memperhatikan dengan seksama konten tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan, seperti gerak bibir pembawa acara yang tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Selain itu, gestur tubuh dalam video juga terlihat tidak natural, mulai dari pergerakan tangan hingga perubahan posisi kepala yang tampak kaku dan kurang selaras. Ketidaksinkronan ini menimbulkan dugaan awal adanya manipulasi visual menggunakan AI pada konten tersebut.

Untuk mengecek manipulasi AI, Tirto menggunakan situs Hive Moderation, untuk mengukur persentase manipulasi AI dalam video. Hasilnya, persentase manipulasi AI adalah sebesar 41,3 persen.

Baca juga:Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Persentase manipulasi AI. foto/Hive Moderation

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan adanya bantuan dana DAP dari Australia kepada umat Kristen di Indonesia adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Ditjen Bimas Kristen menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, seluruh informasi resmi mengenai kebijakan, program, dan kerja sama Ditjen Bimas Kristen hanya dipublikasikan melalui situs resmi bimaskristen.kemenag.go.id serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Pihak Kemensos juga menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar dan unggahan dimanipulasi oleh AI.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun Facebook “INFO Bansos PKH”. Akun tersebut memiliki 356 ribu pengikut, beralamatkan di Pidie, Indonesia dan menyertakan tautan https://pkhbpnt.com/ yang kini tidak bisa diakses.

Akun tersebut juga sering membagikan informasi terkait penerimaan bantuan dengan menyebarkan foto slip penerimaan uang. Dari situ diketahui akun pengunggah tidak terafiliasi dengan pemerintah dan bukanlah akun resmi milik PLN. Adapun akun resmi milik PLN bernama “PLN” dengan 280 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Kemudian Tirto mencoba menelusuri klaim melalui mesin pencarian dengan kata kunci “Subsidi listrik gratis menggunakan NIK”. Hasilnya, tidak ditemukan satupun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik gratis.

Sebagai informasi, subsidi listrik adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Penerima subsidi membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah karena dibayarkan pemerintah kepada PLN.

Melansir laman resmi Gatrik ESDM terkait subsidi listrik, sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria, daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Rumah tangga konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik, namun belum menerima subsidi tarif dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi mobile pemberian subsidi tarif tenaga listrik atau aplikasi PEDULI mobile, atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat. Pengecekan data penerima subsidi listrik dapat dilakukan melalui aplikasi PLN mobile dengan menggunakan ID akun, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan.

Tirto kemudian menghubungi PLN lewat akun Instagram resmi PLN di @pln123_official terkait apakah dengan mengecek NIK KTP bisa mendapatkan subsidi listrik. Lewat pesan langsung, pihak PLN menginformasikan bahwa untuk mendapatkan subsidi listrik, NIK pelanggan harus terdaftar pada DTSEN. Jadi, tidak hanya dengan mengecek NIK KTP.

"Diinformasikan untuk daya 450VA dan 900VA dengan golongan tarif Rumah Tangga merupakan daya yang berhak menerima subsidi listrik dari pemerintah (tepat sasaran). Bagi pelanggan yang menginginkan layanan tarif & daya tersebut, maka terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan harus telah terdaftar pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” begitu konfirmasi admin pada akun Instagram resmi PLN.

Apabila nomor induk kependudukan tidak terdaftar pada Data DTSEN maka akan terdaftar sebagai pelanggan daya 900 VA non-subsidi. Untuk mengetahui pelanggan merupakan penerima subsidi atau tidak, maka pelanggan dapat mengecek melalui aplikasi Peduli dari kementerian ESDM atau aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial pada tautan https://cekbansos.kemensos.go.id.

PLN mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penipuan dan dapat mengakses informasi pada laman resmi milik PLN, pengaduan dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123.

Baca juga:Hoaks Tautan Pendaftaran Seleksi Pegawai Kemenkes 2026

Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP dapat digunakan untuk mengecek subsidi listrik adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Untuk mengecek subsidi listrik, pelanggan harus menggunakan ID Pelanggan lewat aplikasi PLN mobile, tidak melalui tautan lain dan nomor induk kependudukan. Adapun verifikasi NIK diperlukan untuk memastikan penerima terdaftar di DTKS Kementerian Sosial atau sebagaimana dilansir dari laman Instagram resmi Dinsos Grobogansekarang sudah berubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.