Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Titiek Soeharto turun tangan buru Jokowi terkait polemik pagar laut” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax kemudian menelusuri sampul foto video itu lewat Google Lens dan tidak menemukan gambar serupa. Potret dalam thumbnail video merupakan hasil suntingan atau manipulasi dari penggabungan sejumlah gambar.

Video berdurasi 9 menit 51 detik tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan. Narator dalam video membacakan ulang berita suara.com “Nyenggol Prabowo, Aksi Titiek Soeharto Desak Ungkap Dalang Pagar Laut Ilegal Tuai Pujian: Ibu Negara Memang Keren” yang tayang Rabu (22/1/2025).

Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Tim Riset Tirto mencoba melakukan pencarian Google dengan kata kunci “Big Data Cyber Security (BDCS) Indonesia sudah terpasang untuk memata-matai percakapan masyarakat di internet”.

Dari situ kami menemukan narasi ini sudah beredar sejak 2015 dan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi (dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Dalam Siaran Pers No.84/PIH/KOMINFO/10/2015 dikatakan, sistem pengawasan untuk mengintai percakapan warga itu tidak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Teknologi Big Data sendiri merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan.

Teknologi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, menurut Komdigi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.

“Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional,” tulis Komdigi di situs resminya.

Komdigi menegaskan, Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan penilaian yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati HAM,” bunyi keterangannya.

Lagi pula, sistem yang sudah dibangun Indonesia juga bukan BDCS, melainkan Pusat Data Nasional (PDNS) di bawah Kominfo. Fasilitas ini digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.

Untuk diketahui, meski narasi yang beredar tidak benar, ada sejumlah laporan di mana teknologi spyware bisa dimaanfaatkan secara ilegal untuk memata-matai warga lewat ponsel. Pegasus misalnya, yang menjadi alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel, dilaporkan masuk ke Indonesia sejak 2018. Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara.

Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba. Namun, Indonesialeaks menemukan fakta bahwa alat sadap ini tidak hanya untuk keamanan, tapi juga digunakan demi kepentingan politik, khususnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi soal sistem Big Data Cyber Security (BDCS) sudah terpasang di Indonesia untuk memata-matai percakapan masyarakat di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klaim ini sudah beredar sejak 2015 dan telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.

Dalam Siaran Pers No.84/PIH/KOMINFO/10/2015 dikatakan, sistem pengawasan untuk mengintai percakapan warga itu tidak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada narasi yang menyatakan Prabowo mencopot jabatan Kapolri.

Pada Jumat (31/1) lalu, Listyo Sigit masih memimpin acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengatakan bahwa dalam satu tahun terakhir. Polri menghadapi berbagai macam tantangan, salah satunya terkait anggota kepolisian yang bermasalah. Jenderal bintang empat itu mengajak seluruh personel untuk mengabdi dengan tulus guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

“Institusi ini yang melahirkan kita, institusi ini yang membesarkan kita, institusi ini yang menjadikan kita seperti saat ini, kapan lagi kita membalas dengan menjaga institusi kita. Tentunya dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam perbuatan baik, betul-betul tulus kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Disisi lain, bagaimana kita mengurangi pelanggaran,” ucapnya, dilansir dari ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Presiden Prabowo juga berterima kasih kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kapolda, dan seluruh perwira, bintara, tamtama TNI dan Polri atas kerja keras mereka menjaga kedaulatan dan keamanan. Hal itu diucapkan Presiden pada saat memberikan arahan-arahan saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025 di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, klaim Prabowo pecat Kapolri Listo karena banyaknya kasus di Polri tidak berdasar.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek satu per satu tautan rekrutmen pendamping PKH 2025 menggunakan URL Scan dan Where Goes.

Kedua tools tersebut dapat membantu melacak ke mana arah suatu tautan, tanpa perlu mengunjunginya.

Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Namun tidak ada satu pun tautan yang mengarah ke situs resmi Kemensos.

Ada tautan yang mengarah ke situs web eror. Lainnya, mengarah ke laman yang meminta pengunjung mengisi nama dan nomor ponsel.

Tautan yang beredar kemungkinan besar merupakan upaya phishing.

Melalui akun Instagram-nya, Kemensos menginformasikan bahwa informasi rekrutmen pendamping PKH 2025 merupakan hoaks.

"Saat ini tidak ada proses rekrutmen pendamping PKH oleh Kementerian Sosial khususnya di Direktorat Jaminan Sosial," tulisnya pada Minggu (2/2/2024).

Tautan rekrutmen pendamping PKH 2025 merupakan hoaks. Adapun tautan yang disebarkan tidak mengarah ke situs resmi Kemensos.

Kemensos meluruskan, saat ini sedang tidak membuka proses rekrutmen pendamping PKH.