Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan cuplikan pertandingan PSV melawan Feyenoord pada 22 Desember 2024 yang diunggah di kanal YouTube PSV ini.

Dalam video, pemain PSV, Noa Lang, melakukan selebrasi gol dengan mengangkat bendera corner kick berwarna merah putih. 

Namun bendera itu bukanlah lambang negara Indonesia, melainkan lambang tim PSV Eindhoven.

Dikutip dari ESPN, presiden pertama PSV, Jan-Willem Hofkes, konon sangat terpukau dengan kontras antara segelas limun raspberry merah dan buku tulis putihnya.

Ketertarikan dia akan perpaduan warna itu membuatnya memilih merah dan putih sebagai warna tim. 

Setiap PSV bermain di kandang, bendera corner kick berwarna merah dan putih terpasang di Philips Stadion.

Misalnya pada pertandingan PSV melawan AZ Alkmaar pada 12 Januari 2025, atau pertandingan di Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk pada November 2024. 

Tidak ada informasi kredibel yang menyebut bendera Indonesia berkibar di Philips Stadion. 

Video yang mengeklaim bendera Indonesia berkibar saat laga PSV Eindhoven melawan Feyenoord adalah keliru.

Faktanya, bendera itu adalah warna klub PSV. Bendera corner kick berwarna merah dan putih terpasang di Philips Stadion setiap PSV bermain kandang. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka link yang ditautkan pada postingan. Link itu mengarah pada website yang meminta kita mengisi kuis tertentu.
Ini merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Selain itu sangat berbahaya jika memberikan data pribadi seperti buku tabungan untuk diunggah di media sosial. Pasalnya data pribadi ini rawan digunakan untuk penipuan.
Cek Fakta Liputan6.com beberapa kali menemukan akun palsu Jusuf Hamka di Facebook dengan klaim serupa. Padahal Jusuf Hamka sudah menjelaskan tidak punya akun media sosial selain @jusufhamka di Instagram dan @mohjusufhamka_official di Tiktok.
Ia juga menjelaskan tidak punya akun resmi di Facebook. Postingan pada 31 Maret 2023 itu juga disertai narasi:
"HATI2 PENIPUAN. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan dengan menggunakan nama saya.
Untuk itu saya tegaskan kembali melalui video di atas ini. Mohon tidak mudah percaya kepada akun-akun lain, kecuali Instagram dan Tiktok seperti video di atas ini.
Bila ada yang minta-minta nomor rekening atau uang administrasi, mohon jangan dilayani karena itu pasti penipuan.
Think smart, do smart, and be smart."

Postingan pengusaha Jusuf Hamka membagikan uang Rp 53 juta dengan menebak nama kendaraan di Facebook adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran program PLN Peduli untuk dapatkan pegisian voucer listrik gratis, dengan menghubungi pihak PT PLN (Persero).Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN memastikan informasi yang beredar adalah hoaks atau bahkan mungkin bersifat scam.
"PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN. Terkait dengan pendaftaran promo token listrik gratis yang ada di media sosial," kata  Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com Senin (13/1/2025).
PLN hanya memberikan fasilitas diskon 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Menurutnya, diskon bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya.
Potongan 50 persen akan langsung didapat ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah 50 persen dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, atau pun di agen-agen.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran program PLN Peduli untuk dapatkan pegisian voucer listrik gratis adalah hoaks.
PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN. Terkait dengan pendaftaran promo token listrik gratis yang ada di media sosial.

Melansir TurnBackHoax, berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo yang memasukkan kata kunci “Prabowo samakan gaji DPR dan MPR dengan gaji PNS” ke mesin pencari Google, tak ditemukan informasi tepercaya mengenai narasi tersebut baik dari media kredibel maupun dari situs resmi pemerintah.

Melansir hukumonline.com, ketentuan gaji DPR diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (“UU 12/1980”).

Tertera dalam penjelasan tersebut, gaji pokok Ketua DPR sebesar Rp5.040.000 per bulan, sedangkan gaji pokok anggota DPR sebesar Rp4.200.000 per bulan.

Di samping gaji pokok, DPR mendapat tunjangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (“Keppres 59/2003”).

Sementara itu, untuk anggota MPR, sebagaimana pernah dituliskan dalam artikel suara.com, gajinya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75/2000. Gaji pokok Ketua MPR sebesar Rp5,04 juta per bulan dan Rp4,62 juta untuk Wakil Ketua MPR. Nominal tersebut belum termasuk tunjangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut “Prabowo seragamkan gaji DPR dan MPR dengan PNS” merupakan konten palsu (fabricated content).