Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas, klaim bahwa jalan tol baru ada di Pulau Sumatera setelah 75 tahun Indonesia merdeka atau di zaman Pemerintahan Joko Widodo adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan baru ada setelah 75 tahun Indonesia merdeka atau di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jalan tol pertama di Pulau Sumatera adalah Jalan Tol Belmera yang dibangun pada tahun 1986. Jalan tol yang menghubungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa ini menjadi jalan tol pertama yang juga mulai beroperasi pada 1986 di pulau Sumatera.

Dilansir dari Kompas, terkait klaim bahwa Pulau Sumatera baru memiliki jalan tol, tidak sesuai dengan data yang ditampilkan laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga Jasa Marga.

Pada laman BPJT PUPR, disebutkan bahwa sejak 1986, telah dibangun sebuah jalan tol di Pulau Sumatera. Jalan tol itu menghubungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa sehingga kerap disebut dengan Jalan Tol Belrawa. Memiliki panjang 34 kilometer, jalan tol ini menjadi jalan tol pertama yang dibangun di pulau itu.

“Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 34 km menjadi jalan tol pertama di Sumatera yang sudah dibangung sejak tahun 1986,” tulis keterangan di laman BPJT PUPR.

Sementara pada informasi yang termuat di laman Jasa Marga, Jalan Tol Belwara bukan hanya dibangun pada 1986, tetapi juga sudah mulai beroperasi di tahun yang sama. Jalan tol ini dibangun oleh kontraktor Takenaka Nippo Hutama dan konsultan Jepang PCI, ini juga menjadi satu-satunya jalan tol yang dikelola Jasa Marga di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa isi dari konten video tersebut merupakan pembacaan artikel dari dua portal media, yakni artikel berjudul “Dewi Tanjung Desak MKD DPR Beri Fadli Zon Sanksi Soal ‘Like’ Konten Pornografi: Pecat!” yang tayang di depok.pikiran-rakyat.com pada 1 Februari 2021 dan artikel “Fadli Zon Digugat DPD Ikatan Keluarga Minangkabau” yang tayang di detik.com pada 31 Januari 2021.

Pada artikel berjudul “Dewi Tanjung Desak MKD DPR Beri Fadli Zon Sanksi Soal ‘Like’ Konten Pornografi: Pecat!” berisikan berita mengenai Dewi Tanjung, politisi PDIP, menanyakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas tindak lanjut pelaporannya terhadap Fadli Zon terkait kasus akun Twitter Fadli memberikan like terhadap konten pornografi. Tidak ditemukan pernyataan dari pihak MKD DPR RI telah resmi mencopot Fadli Zon dalam artikel tersebut.

Lalu, pada artikel berjudul “Fadli Zon Digugat DPD Ikatan Keluarga Minangkabau” dari detik.com berisikan pemberitaan mengenai gugatan DPD Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Kota Tangerang kepada Fadli Zon terkait surat pencabutan SK Pengurus DPD IKM Kota Tangerang yang dianggap melenceng dari AD/ART organisasi. Dalam artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan pihak MKD DPR RI telah mencopot Fadli Zon dari anggota DPR RI.

Adapun, hingga artikel periksa fakta ini dibuat (4 Februari 2021), Fadli Zon masih terdaftar sebagai Anggota DPR RI dengan nomor anggota 86 dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya daerah pemilihan Jawa Barat V.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konten video dari kanal Youtube Pengawal Istana tersebut masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim yang menyatakan bahwa Jokowi menunjuk atau memberi sinyal kepada Risma untuk menggantikan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta adalah hoaks. Di dalam video tersebut, tidak ditemukan pernyataan Presiden Jokowi perihal pergantian gubernur DKI. Video tersebut berisi potongan-potongan video dari Jokowi, Risma, dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, yang disusun untuk menampilkan kesan bahwa mereka memberi pernyataan terkait penunjukkan Risma sebagai gubernur DKI pengganti. Padahal video-video tersebut berasal dari keadaan yang berbeda-beda.

Risma sendiri memang digadang-gadang akan menjadi penantang Anies di pilkada DKI Jakarta tahun 2022. Namun, hal tersebut masih berupa dugaan dan masih menjadi rahasia partai.

Perihal kekuasan Jokowi untuk memberhentikan gubernur pun tidak sembarangan. Presiden dapat memberhentikan gubernur jika ada usulan dari DPRD kepada Menteri. Usulan tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk dilakukan pertimbangan. Sampai saat ini, belum ada berita apapun yang menyatakan bahwa DPRD DKI Jakarta mengajukan usul pemberhentian gubernur DKI Jakarta aktif, Anies Baswedan.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa Jokowi tunjuk Mensos Trirismaharani alias Risma sebagai gubernur DKI Jakarta pengganti adalah hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Akun facebook bernama Mushtaq Ali Shah mengunggah sebuah video yang menunjukkan seorang pria ketakutan saat akan disuntik. Dalam video tersebut terdapat narasi yang mengklaim bahwa pria tersebut adalah Menteri Kesehatan Thailand, Anutin Charnvirakul saat akan disuntik vaksin covid-19.

Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa pria di dalam video tersebut adalah Menteri Kesehatan Thailand adalah salah. Dilansir dari factcheck.afp.com, video tersebut nyatanya telah beredar sejak tahun 2018 lalu, jauh sebelum adanya pandemi covid-19.

Pencarian lebih lanjut menemukan versi pendek dari video tersebut juga dipublikasikan di saluran YouTube harian South China Morning Post (SCMP) yang berbasis di Hong Kong pada 4 Februari 2018. Video itu berjudul: “Chinese man scared of his first ever injection”. dalam video tersebut juga baik Pria dan perawat dalam video itu terdengar berbicara dalam bahasa Mandarin.

Bukan Menteri Kesehatan Thaliand, Anutin Charnvirakul. Video tersebut telah beredar sejak 2018 lalu yang dipublikasi oleh Kanal youtube South China Morning Post dengan judul “Chinese man scared of his first ever injection”.