Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Jerman bantu membebaskan HRS adalah klaim yang salah.

Faktanya, kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI atas inisiatif pribadi bukan utusan resmi dari Kedubes Jerman dan Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut.

Dilansir dari Siaran Pers Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, pada hari Minggu, 20 Desember 2020, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kegiatan Staf Kedutaan Jerman di Jakarta yang mendatangi sebuah organisasi di Petamburan beberapa hari yang lalu.

Dalam pertemuan, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf Kedutaan di sekretariat organisasi tersebut. Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan bahwa keberadaan staf Kedubes Jerman di tempat tersebut dan pertemuan yang dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.

Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut.

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas dimaksud. Kepala Perwakilan Kedubes Jerman memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tsb.

Kedutaan Jerman juga secara tegas menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah Jerman untuk melanjutkan kerja sama bilateral dengan Indonesia untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian.

Kementerian Luar Negeri menuntut agar Kedutaan Besar Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik sebagaimana yang dijelaskan kepada Kementerian Luar Negeri.

Kedubes Jerman menyampaikan bahwa staf diplomatik tersebut telah diminta kembali segera untuk mempertanggung-jawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya.

Sebagai informasi, polemik kedatangan diplomat Jerman di Petamburan ini bermula tatkala viralnya dua foto di media sosial yang diklaim terdapat sosok perwakilan Kedubes Jerman akan memasuki Markas FPI.

Foto pertama menunjukkan terdapat dua orang warga negara asing tampak memasuki Kantor Sekretariat FPI.

Sementara, foto kedua menampilkan sebuah mobil dengan plat nomor berlatar putih yang umum dipakai oleh perwakilan para kedutaan besar negara sahabat di Indonesia. Namun, foto tersebut tidak jelas menunjukkan nomor plat mobil.

Faktanya, kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI atas inisiatif pribadi bukan utusan resmi dari Kedubes Jerman dan Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut.

Akun Facebook IndiGo SinghAyu memposting sebuah status dengan klaim narasi bahwa vaksin Pfizer dipersiapkan untuk Presiden Joko Widodo beserta jajarannya sedangkan vaksin Sinovac dipersiapkan untuk masyarakat sebagai kelinci percobaan. Postingan yang diunggah pada 16 Desember 2020 ini telah mendapatkan sebanyak 13 komentar dan telah dibagikan sebanyak 6 kali oleh pengguna Facebook lain.

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi resmi mengenai hal itu. Presiden Jokowi sampai saat ini belum menentukan vaksin apa yang akan dipakai. Pasalnya, hingga kini pemerintah Indonesia belum mengumumkan jenis vaksin yang akan digunakan. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, pemerintah masih menunggu hasil uji kelayakan dan keamanan vaksin, serta emergency use of authorization, atau otorisasi penggunaan darurat.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac.

Vaksin tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Minggu 6 Desember 2020. Pihak Sekretariat Presiden melakukan siaran langsung saat vaksin tersebut tiba di Indonesia. Vaksin Covid-19 dari Sinovac masih menjalani uji klinis tahap tiga. Uji klinis untuk mengetahui efikasi atau keampuhan setelah disuntikkan ke manusia.

Dilansir dari Merdeka.com, Juru Bicara Vaksinasi dan Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat tidak pilih-pilih vaksin Covid-19 jika sudah bisa didistribusikan. Masyarakat tidak perlu melihat merek keenam vaksin tersebut. Nadia menjamin keenam vaksin itu manfaatnya sama. Rencananya pemerintah akan menggunakan vaksin Sinovac asal China.

Diketahui, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, ada enam vaksin corona yang akan digunakan di Indonesia. Pertama, vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

“Tidak ada bedanya vaksin Sinovac itu apakah nanti buat saya ataupun siapapun juga, vaksin ini satu-satunya vaksin yang kita miliki sampai saat ini, dan mungkin nanti ada enam vaksin lain,” katanya dalam diskusi ruang Merdeka ‘Efektifkah Vaksin Covid-19’, Rabu (16/12).

Dengan demikian klaim Jokowi akan menggunakan vaksin Pfizer, sedangkan vaksin Sinovac untuk masyarakat adalah tidak benar karena pemerintah belum mengumumkan jenis vaksin yang akan digunakan. Sehingga klaim tersebut masuk dalam ketegori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Informasi tersebut tidak benar. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan jenis vaksin yang akan digunakan. Pemerintah masih menunggu hasil uji kelayakan dan keamanan vaksin, serta emergency use of authorization, atau otorisasi penggunaan darurat. Sejauh ini, pemerintah baru memiliki vaksin Sinovac yang tiba pada Minggu, 6 Desember 2020.

Akun Twitter GemaNawacita (@Ar01Pangeran) mengunggah narasi dengan foto surat yang di dalamnya terdapat kalimat bahwa pemimpin KPK baru diminta memulai penyidikan kasus Anies Baswedan. Unggahan yang diunggah pada 19 Desember 2020 telah mendapat reaksi sebanyak 188 retweet, 544 suka, dan 96 balasan.

Berdasarkan hasil penelusuran, surat tersebut adalah surat laporan yang dilayangkan oleh Andar Situmorang terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Frankfurt Book Fair tahun 2015 dilakukan Anies Baswedan. Andar mengklaim Anies telah menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Mendikbud dan menganggap Anies telah memasukkan orang-orang ke dalam tim pameran.

“Melaporkan mantan Mendikbud Anies Rasyid Baswedan. Korupsi sistemik selama 3 hari acara pameran buku di Jerman dengan biaya Rp 146 miliar,” kata Andar, Jumat (10/3).

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK akan menelaah laporan tersebut apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak.

“Memang ada pelaporan tersebut. Kami sudah terima laporan kepada orang tersebut. Tentu semua pelaporan yang masuk kita telaah. Kita juga akan melihat apa ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak,” jelas Febri di kantornya, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Jumat, (10/03/2017).

Dengan demikian, unggahan akun Twitter GemaNawacita (@Ar01Pangeran) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan karena foto surat pada unggahan tersebut adalah surat yang dilayangkan oleh Andar Situmorang pada tahun 2017 terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Frankfurt Book Fair tahun 2015 oleh Anies Baswedan.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Narasi yang salah. Faktanya, foto surat pada unggahan tersebut adalah surat yang dilayangkan oleh Andar Situmorang pada tahun 2017 terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Frankfurt Book Fair tahun 2015 oleh Anies Baswedan.

Beredar di Facebook akun bernama Freddie Yahya mengunggah video berdurasi 30 detik. Video tersebut berisi rangkaian foto Gibran dan pendukungnya yang sedang berkerumun. Dalam postingan video tersebut terdapat narasi kerumunan Gibran bebas hukuman karena dilindungi undang-undang. Postingan tersebut diunggah pada 15 Desember 2020.

Setelah ditelusuri, salah satu foto dalam video yang menampilkan Gibran sedang diwawancara, sama dengan foto yang dimuat dalam artikel solopos.com dengan judul “PDIP Jateng Klaim Kantongi Hasil Survei Pilkada Solo, Hasilnya…” yang diunggah pada 13 Desember 2019.

Foto yang lain yaitu saat Gibran sedang berjalan dan bersalaman dengan orang yang memakai baju putih juga ditemukan pada artikel tribunsolo.com dengan judul “Daftar Pendamping Gibran di Pilkada Solo, Putra Aceh Mengaku Kuliah di 40 Kampus & Hidup di Mobil” yang dimuat pada 24 Desember 2019.

Foto Gibran sedang berpidato tersebut merupakan suasana Gibran saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di kantor DPD PDIP Jawa Tengah pada Kamis 12 Desember 2019.
“Gibran berpidato dengan penuh semangat dan berapi-api di atas panggung berukuran 5×2 meter yang ada di muka gedung DPD PDIP Jateng, Kamis (12/12/2019)” melansir dari news.detik.com.

Kasus pertama Covid-19 yang terjadi di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 2 Maret 2020.

Dengan demikian, video rangkaian foto gibran dan pendukung yang diklaim kerumunan bebas hukuman karena dilindungi undang-undang tidak benar. Foto-foto tersebut diambil tahun 2019. Kegiatan yang menyebabkan kerumunan tersebut bebas hukuman bukan karena dilindungi undang-undang melainkan kegiatan yang terjadi tahun 2019 sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Kegiatan dalam video tersebut tidak berkaitan dengan Covid-19. Kegiatan tersebut terjadi pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia.