Cek Fakta: Tidak Benar Guru ASN Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun

Sumber:
Tanggal publish: 01/02/2026

KLARIFIKASI

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 31 Januari 2026.
Klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun berupa video reels yang nemampilkan tulisan sebagai berikut.
"Info yang lagi viral
Ternyata ASN Guru membayar 26 x iuran BPJS Selama 1 tahun.
Dari gajih bulanan 12 x dari TPG 12 x dari THR 2 X
Semoga menjadi amal jariyah dan benar disalurkan untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mampu"
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"💘🧕 Menyala potongan BPJS ASN guru 26 x dalam setahun💘🧕
Semoga direalisasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Indonesia."
Benarkah klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Sumber:https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/6268777/viral-guru-asn-bayar-iuran-bpjs-kesehatan-26-kali-dalam-setahun-simak-faktanya

Hasil Cek Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Viral Guru ASN Bayar Iuran BPJS Kesehatan 26 kali Dalam Setahun, Simak Faktanya" yang dimuat Liputan6.com, pada 30 Januari 2026.
Dalam artikel situs Liputan6.com menyebutkan, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) termasuk guru dihitung dari total pendapatan bersih peserta.
"Komponen yang dihitung mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, TPG, dan tunjangan kinerja. Sesuai regulasi yang berlaku, iuran JKN yang dipotong dari peserta PPU adalah 1 persen dari total pendapatan bersih tersebut. Sementara, sisanya ditanggung oleh pemerintah sebagai pemberi kerja," kata Rizzky, dikutip dari Antara, Jumat (30/1/2026).
Rizzky menjelaskan, sejak 2025 pemotongan 1 persen TPG dilakukan secara terpusat, sedangkan penyalurannya ke rekening masing-masing guru ASN daerah dilakukan per tiga bulan sekali.
Mulai tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membayarkan TPG kepada para guru setiap bulan, yang menyebabkan mekanisme pemotongan iuran BPJS pun ikut berubah, dari yang awalnya dipotong per triwulan menjadi dipotong per bulan.
"Inilah yang membuat terkesan guru ASN gajinya dipotong berkali-kali untuk bayar iuran BPJS. Padahal jika ditotal, nominal iuran BPJS yang dipotong tiap bulan itu sama saja jumlahnya dengan nominal iuran yang dipotong per triwulan," tutur Rizzky.
Rizzky menambahkan, sesuai regulasi yang berlaku, THR dan gaji ke-13 ASN guru tidak dipotong iuran BPJS sebab bukan termasuk komponen yang menjadi dasar penghitungan iuran JKN.
Rizzky menjelaskan, pemotongan iuran JKN terhadap TPG sudah dilakukan sejak lama, tepatnya sejak tahun 2020 melalui pemerintah daerah serta mulai tahun 2025 dilakukan secara terpusat, sehingga hal ini bukanlah sesuatu yang baru.

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim guru ASN membayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun tidak benar.
Sesuai regulasi yang berlaku, THR dan gaji ke-13 ASN guru tidak dipotong iuran BPJS sebab bukan termasuk komponen yang menjadi dasar penghitungan iuran JKN.

1 media telah memverifikasi klaim ini

[SALAH] DPR Tunda Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Tahun Depan

Sumber: Facebook
Tanggal publish: 31/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “Zainuddin Zainuddin” pada Minggu (25/1/2026) membagikan foto [arsip] dengan narasi:

“DPR TUNDA RUU PERAMPASAN ASET BAHAS TAUN DEPAN

Untuk Sementara Ini DPR Sibuk Bahas UU Nomor 12 Tahun 1980 dan PP Nomor 75 Tahun 2000 Anggota DPR Berhak Atas Uang Pensiun Seumur Hidup”

Per Sabtu (31/1/2026) konten tersebut telah mendapat 64 tanda suka, menuai 234 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 28 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “DPR tunda pembahasan RUU Perampasan Aset hingga tahun depan” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

Berita kompas.id “RUU Perampasan Aset Menunggu RKUHAP karena Dianggap sebagai Fondasi”, tayang Minggu (25/5/2025). Berita ini melaporkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kembali tertunda karena DPR memilih menunggu pengesahan RUU Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai sebagai fondasi utama dalam sistem peradilan pidana.
Berita kompas.tv “RUU Perampasan Aset Digodok, DPR dan Akademisi Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Wewenang”, tayang Jumat (16/1/2026). Berita ini melaporkan bahwa pada Kamis (15/1/2026) Komisi III DPR RI secara resmi memulai pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk meminta Badan Keahlian DPR (BKD) untuk menyiapkan dan memaparkan naskah akademik.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “DPR tunda pembahasan RUU Perampasan Aset hingga tahun depan”.

Kesimpulan

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Selain itu, Komisi III DPR RI telah secara resmi memulai pembahasan RUU Perampasan Aset pada Kamis (15/1/2026). Unggahan foto berisi klaim “DPR tunda pembahasan RUU Perampasan Aset hingga tahun depan” merupakan konten palsu (fabricated content).

Rujukan

1 media telah memverifikasi klaim ini

[PENIPUAN] Tautan “Lowongan Kerja Kemenkes Bagian Apoteker”

Sumber: Facebook
Tanggal publish: 30/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “bantuan sosial Indonesia” pada Selasa (13/1/2026) membagikan tautan [arsip] disertai narasi:

“DIBUKA LOWONGAN KERJA KEMENKES 2026 Wilayah untuk seluruh Indonesia Pendaftaran silahkan klik link dibawah 👇”

“Lowongan Kerja Kementrian Kesehatan Bagian Apoteker Gaji Hingga 50-7,5juta penempatan di seluruh Indonesia”

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “lowongan kerja apoteker Kemenkes 2026” di kolom pencarian Google. Namun, tidak ditemukan sumber informasi valid yang membenarkan klaim tersebut.

Berdasarkan ringkasan AI Google (Google AI Overview) dari hasil penelusuran dengan kata kunci tersebut, disebutkan bahwa informasi mengenai lowongan kerja apoteker Kemenkes dengan gaji Rp7,5 juta yang beredar di media sosial adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi kredibel dari kanal komunikasi resmi milik Kemenkes seperti laman kemenkes.go.id maupun media sosial “kemenkes_ri” mengenai lowongan tersebut.

TurnBackHoax kemudian mengunjungi Instagram “lifeatkemenkes” yang dikelola Biro Organisasi dan SDM (OSDM) Kemkes, yakni unit di Kemenkes yang bertanggung jawab mengelola administrasi kepegawaian, struktur organisasi, dan pengembangan pegawai. Tidak ditemukan informasi lowongan kerja sebagaimana yang dibagikan akun Facebook “bantuan sosial Indonesia”.

Dari penelusuran TurnBackHoax, tautan yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut hanya mengarah ke laman yang berisi formulir pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon. Ketika klik "Daftar Sekarang", pendaftar diarahkan untuk memasukkan kode OTP untuk login ke akun Telegram. Tautan semacam ini merupakan modus untuk mencuri akun Telegram.

Kesimpulan

Unggahan berisi tautan “lowongan kerja Kemenkes bagian apoteker” yang mengarah ke laman tidak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content) untuk modus penipuan.

Rujukan

[PENIPUAN] Dedi Mulyadi Bagi-Bagi Uang Lewat Kuis Tebak Kata

Sumber: Facebook
Tanggal publish: 30/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “K.D.M berbagi hadiah” pada Jumat (9/1/2026) membagikan video [arsip], isinya memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menuturkan narasi sebagai berikut:

“Assalamualaikum sampurasun saya Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi mengadakan kuis tebak kata berhadiah ratusan juta rupiah bagi siapa saja yang bisa tebak nama kota yang tertera di bawah ini”

Pengunggah menambahkan takarir:

“𝗥𝗘𝗭𝗘𝗞𝗜 𝗞𝗔𝗠𝗨 𝗛𝗔𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗜 𝘽𝘼𝙂𝙄 𝙔𝘼𝙉𝙂 MENEMUKAN VIDEO SAYA 𝙄𝙉𝙄 𝘼𝙆𝘼𝙉 𝙈𝙀𝙉𝘿𝘼𝙋𝘼𝙏𝙆𝘼𝙉 𝙃𝘼𝘿𝙄𝘼𝙃 𝙐𝘼𝙉𝙂 𝙏𝙐𝙉𝘼𝙄 𝘿𝘼𝙍𝙄 𝙎𝘼𝙔𝘼 IMBOK SEKARANG.....💵 💥💫𝐀𝐲𝐨 𝐒𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐃𝐢𝐚 𝐃𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐭'𝐬 𝐠𝐨 💥💫”

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan potongan gambar dari video tersebut ke Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke video serupa yang dibagikan akun TikTok resmi KDM “dedimulyadiofficial”.

Dalam video yang diunggah Minggu (30/3/2025) itu, diketahui bahwa konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen KDM menyampaikan pesan bahwa dirinya akan melaksanakan salat Idulfitri 2025 di Lapangan Gasibu depan Gedung Sate. KDM sama sekali tidak membahas tentang bagi-bagi uang.

TurnBackHoax kemudian mengunduh video yang dibagikan akun Facebook “K.D.M berbagi hadiah” itu dan mengunggahnya ke alat pendeteksi AI dari Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, kemungkinan atau probabilitasnya mencapai 75,2 persen.

Kesimpulan

Konteks asli video adalah momen Dedi Mulyadi menyampaikan pesan bahwa dirinya akan melaksanakan salat Idulfitri 2025 di Lapangan Gasibu depan Gedung Sate.
Unggahan video berisi klaim “Dedi Mulyadi bagi-bagi uang lewat kuis tebak kata” merupakan konten tiruan (impostor content).