“Jawaban gubernur motreal begini :
“Akhirnya, mereka ( orang orang muslim yang di Canada ) harus mengerti bahwa di Kanada (Quebec) dengan akar Yudeo-Kristen, pohon natal, gereja dan festival keagamaannya, agama harus tetap berada dalam wilayah pribadi.
Kotamadya Dorval benar menolak konsesi apapun terhadap Islam dan Syariah.”
Salinan narasi selengkapnya di (3) bagian REFERENSI.
[SALAH] “Mengapa Canada menolak menghilangkan babi dari menu makanan sekolah?”
Sumber: FacebookTanggal publish: 03/12/2019
Berita
Hasil Cek Fakta
Hoaks yang berulang kali muncul sejak tahun 2013. Selain Dorval (Kanada), pernah juga disebut di Belgia dan Australia.
Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Dari 5 Mahasiswa UIN Jakarta yang Hilang, 2 di Antaranya Sudah Pulang
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 03/12/2019
Berita
"Mahasiswa UIN Jakarta terkait dengan kekerasan"
JAKARTA PUSAT, KOMPAS.com - Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sultan Rivandi mengatakan, kedua rekannya yang sempat hilang saat kerusuhan dalam unjuk rasa di Gedung DPR, Selasa (24/9/2019), sudah pulang. "Nah informasi awal yang masuk (berdar di WhatsApp) ada kawan kami empat orang. Tapi dua orang udah ada di Ciputat," kata Sultan saat dihubungi, Rabu (25/9/2019). Dua yang sudah pulang, yakni Solehudin yang diketahui sebagai mahasiswa UIN Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Agribisnis dan Ijas (FTS Teknik Informatika). Sementara mereka yang hilang dan belum ditemukan adalah Iqbal Fadli dari Fakultas Tarbiyah, Firman Irsan Mawardi (Fisip-Ilmu Politik), Dodi Kurniawan (Fisip -Sosiologi).
JAKARTA PUSAT, KOMPAS.com - Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sultan Rivandi mengatakan, kedua rekannya yang sempat hilang saat kerusuhan dalam unjuk rasa di Gedung DPR, Selasa (24/9/2019), sudah pulang. "Nah informasi awal yang masuk (berdar di WhatsApp) ada kawan kami empat orang. Tapi dua orang udah ada di Ciputat," kata Sultan saat dihubungi, Rabu (25/9/2019). Dua yang sudah pulang, yakni Solehudin yang diketahui sebagai mahasiswa UIN Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Agribisnis dan Ijas (FTS Teknik Informatika). Sementara mereka yang hilang dan belum ditemukan adalah Iqbal Fadli dari Fakultas Tarbiyah, Firman Irsan Mawardi (Fisip-Ilmu Politik), Dodi Kurniawan (Fisip -Sosiologi).
Hasil Cek Fakta
"Artinya dua orang yang pulang ini tidak ditahan atau tidak hilang atau telantar di mana-mana," sambungnya. Menurut Sultan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tersebut hilang diduga karena kondisi di depan DPR saat itu sudah tidak kondusif. Sehingga sebagian para mahasiswa berpencar untuk mengevakuasi diri masing-masing. "Banyak yang terpencar. Kemudian desakan massa yang begitu deras sehingga membuat mahasiswa UIN cukup banyak jumlahnya itu sangat kesulitan untuk mengevakuasi dirinya," katanya. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di gedung DPR/MPR, Selasa (24/9/2019) rusuh. Mereka terlibat kerusuhan dengan anggota polisi terus menembakan gas air mata ke para demonstran.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dari 5 Mahasiswa UIN Jakarta yang Hilang, 2 di Antaranya Sudah Pulang", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/25/16334481/dari-5-mahasiswa-uin-jakarta-yang-hilang-2-di-antaranya-sudah-pulang.
Penulis : Muhammad Isa Bustomi
Editor : Irfan Maullana
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dari 5 Mahasiswa UIN Jakarta yang Hilang, 2 di Antaranya Sudah Pulang", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/25/16334481/dari-5-mahasiswa-uin-jakarta-yang-hilang-2-di-antaranya-sudah-pulang.
Penulis : Muhammad Isa Bustomi
Editor : Irfan Maullana
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Tengok Indahnya Desain Kampus UIII yang Futuristik
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 03/12/2019
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2240053/original/028740800_1528253968-Foto_Liputan6.com.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2240060/original/023204100_1528253828-Foto_Liputan6.com.jpg)
Berita
"Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kawasan Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat"
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada Selasa kemarin. Jokowi mengapresiasi desain UIII yang futuristik dan tata ruang kampus yang terletak di Kompleks RRI, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tersebut.
Dengan desain yang indah dan futuristik ini, Presiden Jokowi berharap UIII bisa sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam.
“Kita dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sudah sepatutnya Indonesia menjadi rujukan peradaban Islam dunia," jelas dia seperti dikutip dari keterangan tertulis Rabu (6/6/2018).
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada Selasa kemarin. Jokowi mengapresiasi desain UIII yang futuristik dan tata ruang kampus yang terletak di Kompleks RRI, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tersebut.
Dengan desain yang indah dan futuristik ini, Presiden Jokowi berharap UIII bisa sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam.
“Kita dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sudah sepatutnya Indonesia menjadi rujukan peradaban Islam dunia," jelas dia seperti dikutip dari keterangan tertulis Rabu (6/6/2018).
Hasil Cek Fakta
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo menjelaskan, biaya pembangunan UIII mencapai Rp 3,5 triliun. Proyek pembangunan tersebut masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.
Pada 2017, Kementerian PUPR telah menganggarkan dana Rp 40 miliar untuk desain masterplan dan perencanaan teknis UIII.
Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di bagi dalam tiga zona. Untuk zona 1 terdiri dari Gedung Rektorat, Masjid, Perpustakaan, Gedung Fakultas, Infrastruktur Kawasan, Lansekap dan Ruang Terbuka Hijau, Echo Sanctuary Park.
Zona 2 merupakan Kawasan Mahasiswa (pusat kegiatan kemahasiswaan, toko buku, university mall, sarana olahraga), kampus residen (guru besar and dosen, staf, keluarga mahasiswa, dan apartemen mahasiswa), serta bangunan MEP (rehabilitasi bangunan lama).
Zona 3 terdiri dari kawasan fakultas dan pusat kajian (pusat kajian, scholar center, pusat pelatihan), Kawasan Peradaban (museum, pertunjukan seni dan budaya Islam, dan gedung serba guna/convention center).
Pada 2017, Kementerian PUPR telah menganggarkan dana Rp 40 miliar untuk desain masterplan dan perencanaan teknis UIII.
Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di bagi dalam tiga zona. Untuk zona 1 terdiri dari Gedung Rektorat, Masjid, Perpustakaan, Gedung Fakultas, Infrastruktur Kawasan, Lansekap dan Ruang Terbuka Hijau, Echo Sanctuary Park.
Zona 2 merupakan Kawasan Mahasiswa (pusat kegiatan kemahasiswaan, toko buku, university mall, sarana olahraga), kampus residen (guru besar and dosen, staf, keluarga mahasiswa, dan apartemen mahasiswa), serta bangunan MEP (rehabilitasi bangunan lama).
Zona 3 terdiri dari kawasan fakultas dan pusat kajian (pusat kajian, scholar center, pusat pelatihan), Kawasan Peradaban (museum, pertunjukan seni dan budaya Islam, dan gedung serba guna/convention center).
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Presiden Jokowi: Pemekaran Papua Aspirasi dari Bawah
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 03/12/2019
Berita
"Wapres tegaskan tidak ada pemekaran bagi papua"
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat. Jokowi menyebut saat kunjungan kerjanya ke Papua beberapa waktu lalu. "Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Jokowi menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menerima secara resmi aspirasi pemekaran wilayah Papua. Namun, Jokowi menyebut aspirasi pemekaran di wilayah provinsi paling timur Indonesia itu masih perlu kajian mendalam.
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat. Jokowi menyebut saat kunjungan kerjanya ke Papua beberapa waktu lalu. "Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Jokowi menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menerima secara resmi aspirasi pemekaran wilayah Papua. Namun, Jokowi menyebut aspirasi pemekaran di wilayah provinsi paling timur Indonesia itu masih perlu kajian mendalam.
Hasil Cek Fakta
"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," ujarnya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan, saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Diberitakan, empat kabupaten di selatan Papua membetuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) untuk percepatan pembentukan provinsi tersebut. Empat kabupaten ini yakni, Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Tim yang dibentuk pada Rabu (27/11/2019) malam di Hotel Swisbell Merauke, diketuai oleh Thomas Eppe Safanpo yang juga Wakil Bupati Asmat.
Tim ini terbentuk setelah dilakukan pertemuan lima bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forkompinda. Tim akan segera bertemu dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan provinsi Papua Selatan. Setelah itu tim ini juga akan bertemu Komisi II DPR RI.
Tim ini terbentuk setelah dilakukan pertemuan lima bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forkompinda. Tim akan segera bertemu dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan provinsi Papua Selatan. Setelah itu tim ini juga akan bertemu Komisi II DPR RI.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 5858/6681