Dia mengaku menerima surat resmi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada Rabu malam dan diminta menyosialisasikan kepada wali murid. "Semula pemberitahuan hanya berupa catatan, kemudian menyusul surat resmi dari dinas dan sekolah-sekolah serentak meliburkan," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu malam. Libur sekolah hanya berlaku untuk peserta didik, sementara kegiatan tenaga pendidik tetap masuk. Libur sekolah ini hanya berlaku satu hari saja. Jumat lusa para siswa kembali masuk sekolah. Massa mahasiswa pada Kamis besok dijadwalkan akan kembali menggelar aksi demo. Aksi yang sama sudah digelar sejak Selasa kemarin di depan gedung negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, dan depan Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya.

"Propam akan turun menyelidiki insiden ini. Baik oknum anggota Polri yang bertindak berlebihan maupun pendemo yang anarkis, semua akan diproses secara hukum," tegas Mas Guntur.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan aksi oknum anggota Polri memasuki salah satu masjid di Kota Makassar tanpa melepas alas kaki dan tampak menangkapi sejumlah pendemo yang bersembunyi di dalam masjid bukanlah hoaks.

"Insiden ini terekam video lalu disebarkan dan akhirnya menjadi viral. Kejadiannya benar setelah dilakukan pengecekan. Masjidnya berlokasi di sebelah Kantor DPRD Sulsel," jelas Dicky.

Ia menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat anggota kepolisian sedang mengamankan demonstrasi di Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin 24 September 2019.

Saat bertugas, sejumlah mahasiswa yang berdemo melempari anggota dengan batu dan kemudian anggota mengejarnya. Mahasiswa yang dimaksud lari ke dalam masjid bersembunyi dan anggota yang mengejarnya berupaya mengamankan mereka dengan menyisir ke dalam masjid tersebut. Alhasil mahasiswa yang melempari anggota dengan batu itu, berhasil tertangkap.

"Jadi mereka sengaja menjadikan masjid sebagai tameng," terang Dicky.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Hal tersebut dibantah oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Rudolf Rodja yang menegaskan bahwa isu ucapan rasisme yang beredar di Wamena adalah hoaks. Beliau juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menanyakan kepada pihak sekolah dan guru, dan dapat dipastikan bahwa tidak ada kata-kata rasis.

Pada 20 September 2019, Presiden Joko Widodo kemudian memilih menunda. Tapi penundaan itu tidak membuat surut aksi mahasiswa dan terus aksi hingga hari ini.

Nah, salah satu isu yang diperbincangkan adalah akan ada ancaman perempuan ditangkapi bila pulang malam. Bahkan akan didenda Rp 1 juta.

"Kemudian juga ada penggelandangan. Itu juga ada di KUHP, pengemis ada di KUHP. Kita atur sekarang, justru kita lebih mudahkan, justru kita kurangi hukumannya," kata Yasonna.

Nah, berdasarkan RUU KUHP yang didapat detikom, Rabu (25/9/2019), viral isu di atas merujuk kepada Pasal 432 tentang Penggelandangan. Yaitu berbunyi:

Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. (Kategori I ancaman dendanya maksimal Rp 1 juta-red)

Hukuman di Pasal 432 RUU KUHP ini jauh lebih ringan daripada di KUHP yang berlaku saat ini, yaitu dipenjara 3 bulan. Juga jauh lebih ringan dibandingkan dengan Perda DKI Jakarta yang ancamannya Rp 20 juta.

"Kalau ini tidak, didenda atau disuruh kerja sosial, mengikuti latihan kerja, which is tujuannya demikian," kata Yasonna.

Dari pasal di atas, maka Yasonna memastikan perempuan yang pulang malam tidak akan dipidana.
(asp/aan)