 Rumah yang dituduhkan adalah rumah M Sanusi Eks DPRD DKI Jakarta
di Jl, Saidi I no 23A, Cipete, hasil sitaan KPK tahun 2016 dan telah dilelang
oleh KPK. Kebetulan rumah Komjen Arief Sulistyanto berada di Jl. Saidi 1 no
23 (bersebelahan persis dengan rumah M Sanusi eks DPRD DKI Jakarta
yang telah dilelang KPK) dan dibatasi oleh pagar tinggi tanpa pintu
penghubung.

 Di Jalan Saidi 1 terdapat 2 rumah yang bernomor 23 sehingga dibedakan
Nomor 23A (rumah M. Sanusi) dan Nomor 23 (rumah Komjen Arief).

 Komjen Arief telah tinggal di rumah tersebut (Jl. Saidi 1 no 23) sejak tahun
2011 (semasa masih menjadi Direktur Dittipedksus Bareskrim Polri) dan
telah terdaftar resmi di LHKPN KPK.

 Komjen Arief Sulistyanto tidak pernah ikut lelang baik secara langsung
ataupun melalui perantara orang lain dan tidak pernah membeli rumah
tersebut. Lelang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara terbuka.

 Riwayat jabatan Komjen Arief Sulistyanto
 27 Januari 2009 – 08 Juni 2010 : Koorspirim Polri
 08 Juni 2010 – 02 Mei 2014 : Dirtipideksus Bareskrim Polri
 02 Mei 2014 – 27 Mei 2016 : Kapolda Kalbar
 27 Mei 2016 – 03 Pebruari 2017 : Staf Ahli Kapolri bidang Manajemen

 Kasus lahan sepatu Cinderella dilaporkan ke Polda Jawa Timur pada
bulan Juni 2009. Pelapornya adalah Suwadji Widjaja, Presiden Komisaris PT
Cinderela Villa Indonesia. Yang dilaporkan adalah Suparman Moeksaid, Direktur Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pandawa. Perkara ini
ditangani dari awal hingga akhir oleh Polda Jatim.
Termasuk eksekusi lahan sepatu Cinderella yang dilakukan 2 kali dimana
seluruh pengamanan eksekusi dilaksanakan oleh Polda Jatim pada tanggal
14 Juni 2011 dan eksekusi kedua pada tanggal 3 September 2015.

 Kasus PT. Darmo Green Land adalah sengketa antara PT Darmo Green
Land dengan Pemkot Surabaya tentang lahan untuk jalan. Polemik ini terjadi
tahun 2012 berawal dari rencana pembangunan jalan oleh Pemkot Surabaya
yang melintasi lahan milik PT. Darmo Green Land. Tidak ada kesepakatan
kedua belah pihak tentang ganti rugi dan berujung pada gugatan di
pengadilan.

 Berdasar riwayat jabatan Komjen Arief di atas, posisi kasus, domain kasus
yang dituduhkan, kewenangan penanganan kasus, dan kronologis kasus
yang dituduhkan seluruhnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Komjen
Arief.

Tuduhan membekukan kasus penyalahgunaan ijin lahan juga bukan
merupakan kewenangan Komjen Arief.

Komjen Arief Sulistyanto tidak pernah menangangi perkara yang
disebutkan dan tidak ikut campur baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap perkara tersebut.

Komjen Arief tidak ada sangkut paut dengan perkara tersebut dan tidak
ada konspirasi dengan Didi (pengusaha roti) maupun Winarto. Tidak ada
juga uang yang ditanamkan Arief melalui kedua pengusaha tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan bahwa informasi yang dibeberkan dalam sejumlah gambar meme di media sosial yang menyudutkan Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Arief Sulityanto, tidak benar.

"Tidak benar sama sekali," kata Kombes Asep di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Ia pun menegaskan bahwa Polri tetap solid di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Hal ini sekaligus membantah opini yang berkembang seolah ada 'perang bintang' di institusi Polri.

"Yang jelas Polri solid di bawah kepemimpinan Jenderal Tito," katanya.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, masyarakat perlu waspada dengan informasi dan meme seperti itu.

"Hati-hati akun yang mem-framing personal seperti itu. Ada sanksi pidananya, akan didalami oleh Tim Siber," kata dia ketika dihubungi Tirto, Kamis (8/8/2019).

Pelintiran daur ulang, video yang dibagikan adalah suntingan dari video pelintiran yang sudah diklarifikasi sebelumnya.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.