Liputan6.com, Deventer - Dari 2.044 surat suara pemilih yang sudah dikirim ke Warga Indonesia di Belanda, ternyata banyak yang tidak kembali ke panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Surat suara yang sudah dicoblos itu kembali ke alamat si pengirim.

Fifi, warga Indonesia di Belanda sangat antusias dengan Pemilu 2019. Saat surat suara dari PPLN tiba di rumah, ia langsung mencoblos capres dan caleg pilihannya dan segera mengirim kembali surat suara yang sudah dilengkapi dengan amplop balasan itu.

Sampai di kantor pos, petugas mengatakan tidak perlu perangko, karena sudah ada kode Postbus (di Indonesia biasanya digunakan PO BOX). Percaya dengan ucapan petugas pos tersebut, Fifi pulang dengan tenang.

Dia kemudian pergi liburan singkat ke luar Belanda. Alangkah kagetnya Fifi saat kembali dari liburan, mendapatkan surat suara yang seharusnya sudah diterima PPLN Den Haag, kembali ke alamat rumahnya dengan keterangan bahwa ia harus membubuhkan perangko.

Saat itu juga dengan perasaan cemas karena takut kehilangan hak suaranya, Fifi langsung ke kantor pos dan membeli perangko supaya surat suaranya bisa segera sampai ke PPLN Den Haag tepat waktu.

Ternyata bukan hanya Fifi yang mengalami hal ini, tapi puluhan warga Indonesia mengeluhkan masalah ini. Dalam group Facebook ILH (Indonesian Living Holland), masalah amplop surat suara yang dikembalikan menjadi topik hangat.

Anggota ILH ini lebih dari 6 ribu warga Indonesia yang tinggal di Belanda.

PPLN akhirnya buka suara. Dalam jawaban atas kegundahan warga Indoneisa yang disampaikan lewat FB group tadi, PPLN mengatakan akan mengganti biaya perangko yang sudah dikeluarkan. Meskipun amplop yang tercetak postbus itu sebenarnya sudah dibayarkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslu Den Haag Arie Purwanto mengatakan, terkait surat suara yang dikembalikan ke alamat pengirim, pihaknya masih mendalami karena belum mendapat jumlah resminya berapa per hari ini. Sehingga ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan resmi.

"Namun perlu diketahui bahwa per tanggal 11 April 2019, dari 1.932 surat yang kami pantau telah dikirim oleh KPPSLN, 1.308 di antaranya telah diterima kembali. Oleh karena itu kami sekali lagi mengimbau calon pemilih untuk aktif melaporkan kepada kami," jelas Arie.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2018, belum semua sekolah menggunakan seleksi jarak dalam menerima peserta didik baru. Tahun lalu masih ditemukan oknum masyarakat yang melakukan penyimpangan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tujuan. Karena itu mulai tahun ini Kemendikbud menerapkan kebijakan baru yang menetapkan bahwa SKTM tidak bisa lagi digunakan sebagai syarat dalam seleksi PPDB.

“Banyak orang mengaku jadi keluarga miskin, yang dipilih adalah sekolah idaman,” ujar Mendikbud saat Taklimat Media tentang PPDB, Selasa (15/1/2019). Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan dari kebijakan zonasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Senada dengan Mendikbud, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang mengatakan bahwa seleksi ditentukan dari jarak. “Sekolah wajib menerapkan kuota zonasi minimal 90% termasuk di dalamnya bagi anak-anak tidak mampu.” Ia menjelaskan, seiring dengan tidak berlakunya lagi SKTM dalam proses PPDB, siswa yang tidak mampu dapat melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun kartu lain yang sejenis seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai penanda keluarga miskin.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, pada pasal 19 disebutkan, kuota paling sedikit 90 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Mendikbud juga menekankan bahwa basis data keluarga miskin cukup dari penerima KIP atau kartu sejenis baik yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, bagi keluarga miskin yang belum memiliki kartu-kartu tersebut, dapat meminta sekolah untuk membuat rekomendasi. Caranya, sekolah pada jenjang sebelumnya melampirkan surat rekomendasi berisi data historis yang menyatakan bahwa benar siswa yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa miskin. Dengan begitu, kebijakan zonasi dapat diterapkan lebih optimal. “Saya berharap terjadi perubahan pola melalui kebijakan PPDB tahun ini. Jika dulu siswa mendaftar ke sekolah, sekarang sekolah yang proaktif mendaftar peserta didiknya,” tutur Mendikbud.

Peraturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan atas kebijakan zonasi yang sudah diterapkan sebelumnya. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB sekaligus menjadi cetak biru yang akan digunakan Kemendikbud dalam memecahkan masalah yang teridentifikasi ada di sektor formal maupun informal pendidikan agar dapat dicarikan solusinya secara terintegrasi dan menyeluruh.

Mendikbud mengakui banyak polemik yang terjadi di tengah masyarakat dalam menyikapi kebijakan zonasi pada tahun lalu, karena itu Kemendikbud terbuka dengan saran dan kritik, sehingga melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan PPDB sebelumnya. Upaya penyempurnaan tersebut salah satunya dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di awal tahun 2019.

“Kita punya waktu lima bulan untuk sosialisasi dan (kita butuh) support dari masyarakat. Kita mengharapkan proses dalam PPDB tahun ini lebih mulus,” ujar Mendikbud.

Untuk mendukung kebijakan PPDB 2019, Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk integrasi data kependudukan dan catatan sipil dengan data pokok pendidikan (Dapodik), serta memastikan ketentuan zonasi yang dipersyaratkan berjalan dengan baik.

Story ini merupakan bentuk kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar & Menengah Kemendikbud.