"Daftar jadi WNI cukup lewat online, Warga Cina daratan serbu Indonesia
Dibaca ya, Link tertera di komentar????".
[SALAH] “Daftar Jadi WNI Cukup Lewat Online, Warga Cina Daratan Serbu Indonesia”
Sumber: facebook.comTanggal publish: 17/06/2019
Berita
Hasil Cek Fakta
Aplikasi “SAKE” adalah untuk kemudahan proses mengurus layanan kewarganegaraan, bukan untuk mempermudah warga Cina jadi WNI seperti premis pelintiran yang dibangun oleh judul artikel. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
[SALAH] “Walau bulan puasa, sebagai musafir @prabowo boleh menikmati kopi”
Sumber: twitter.comTanggal publish: 16/06/2019
Berita
"Walau bulan puasa, sebagai musafir @prabowo boleh menikmati kopi…eh jangan tanya soal #PrabowoJumatanDimana atau #PrabowoTarawehDimana sebab dia capres pilihan Ijtima Ulama yg boleh ikut Natalan.
@detikcom @P3nj3l4j4h @RizmaWidiono @narkosun @fadlizon @Airin_NZ @Dahnilanzar".
@detikcom @P3nj3l4j4h @RizmaWidiono @narkosun @fadlizon @Airin_NZ @Dahnilanzar".
Hasil Cek Fakta
Bukan di bulan puasa, foto yang dibagikan sudah tayang sebelumnya pada 11 April sementara puasa dimulai pada 6 Mei. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
[BERITA] Dokter Hewan Ditangkap, Mau Bentuk Republik Andalas Raya
Sumber:Tanggal publish: 18/06/2019
Berita
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menangkap seorang dokter hewan berinisial Sy (50), yang diduga melakukan tindak pidana penyebaran hoaks, isu SARA, dan makar melalui aplikasi Facebook. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Ajun Komisaris Besar Juda Nusa Putra mengatakan, pelaku ditangkap pada Senin (3/6) sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Tanjung Pati KM 7 Kabupaten 50 Kota. Ia mengatakan, pelaku diduga menyebarkan konten-konten di akun Facebooknya berbau SARA, ujaran kebencian, hoaks, makar dan mengajak referendum.
Kepada polisi, Sy mengakui mengunggah materi tersebut di Facebook sebagai bentuk keisengan demi menarik perhatian publik. "Unggahan itu sudah disebarkan sebanyak 8.400 kali, 3.000 orang menyukai, dan menuai 1.000 komentar. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya," kata dia pula.
Berdasarkan informasi dari kepolisian, pada akun Facebooknya, pelaku menuliskan kalimat seperti:
"Saya tak ingin makar tapi jika kalian pikir NKRI itu hanya hitungan jumlah pemilih di Pulau Jawa, saya punya hak untuk bergerak paling terdepan untuk mewujudkan ini dan jangan anggap ini hanya meme main-main mainan saja #kami telah sedang bergerak.”
“Republik Andalas Raya Sumatera menuntut referendum jika Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang zalim, otoriter, penipu dan semena-mena pada ulama dan rakyat. By: Barisan Pemuda Pulau Andalas.”
Pelaku disangkakan melanggar Pasal 45 b jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 4 juncto Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 14 ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo pasal 207 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun dan denda Rp1 miliar. Sementara, pelaku drh Sy mengakui tidak menyesali perbuatan yang dilakukannya dan siap menghadapi persoalan tersebut.
Kepada polisi, Sy mengakui mengunggah materi tersebut di Facebook sebagai bentuk keisengan demi menarik perhatian publik. "Unggahan itu sudah disebarkan sebanyak 8.400 kali, 3.000 orang menyukai, dan menuai 1.000 komentar. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya," kata dia pula.
Berdasarkan informasi dari kepolisian, pada akun Facebooknya, pelaku menuliskan kalimat seperti:
"Saya tak ingin makar tapi jika kalian pikir NKRI itu hanya hitungan jumlah pemilih di Pulau Jawa, saya punya hak untuk bergerak paling terdepan untuk mewujudkan ini dan jangan anggap ini hanya meme main-main mainan saja #kami telah sedang bergerak.”
“Republik Andalas Raya Sumatera menuntut referendum jika Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang zalim, otoriter, penipu dan semena-mena pada ulama dan rakyat. By: Barisan Pemuda Pulau Andalas.”
Pelaku disangkakan melanggar Pasal 45 b jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 4 juncto Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 14 ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo pasal 207 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun dan denda Rp1 miliar. Sementara, pelaku drh Sy mengakui tidak menyesali perbuatan yang dilakukannya dan siap menghadapi persoalan tersebut.
Hasil Cek Fakta
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
[KLARIFIKASI] Ketua MK Jelaskan Pose Fotonya Bersama Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 18/06/2019
Berita
Foto Ketua MK, Anwar Usman bersalaman dan sedikit menunduk di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinarasikan sebagai bentuk dirinya tunduk kepada Presiden.
Hasil Cek Fakta
Ini merupakan foto lama yang kembali beredar di media sosial. Melansir detik.com, pose tersebut adalah momen saat Anwar Usman disalami Presiden Jokowi setelah dirinya mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 7 April 2016. Saat bersalaman, di foto terlihat Anwar sedikit merendahkan bahu. Dalam sambutannya, saat halalbihalal di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019), Anwar bicara soal bulan Ramadan yang baru saja usai. Dia menyinggung soal adanya serangan-serangan ke MK lewat media sosial menjelang sidang gugatan hasil Pilpres 2019 oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar perdana pada Jumat 14 Juni.
Saat diwawancarai wartawan, Anwar kembali menjelaskan, bahwa caranya bersalaman itu adalah bentuk penghormatan. "Ya artinya begini. Apa pun yang ditujukan ke MK, baik itu yang bersifat mengkritisi atau mendukung, bagi kami semuanya adalah sama. Yang mengkritisi, kesannya cara saya berjabat tangan saja dikritisi, itu masukan untuk saya. Tapi yang pasti, bahwa hal seperti itu, saya kebetulan latar belakang pendidikannya pesantren. Jadi saya hal-hal semacam itu, tanpa melihat tingkat kedudukan seseorang, lebih lebih lagi orang yang usianya berada di atas saya atau sejajar ya, saya tetap menghormati," ujar Anwar.
Selain itu, melansir dari suara.com, Anwar Usman mengklaim para hakim MK tak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk kepala negara. Anwar menegaskan para hakim MK hanya tunduk kepada konstitusi dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Kami hanya tunduk, nah ini mohon dicatat. (Kami) Hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT," kata dia. Anwar menyebut kritikan -kritikan yang ada di media sosial merupakan masukan bagi para hakim, panitera serta seluruh perangkat pengadilan dalam menjalankan tugasnya.
Saat diwawancarai wartawan, Anwar kembali menjelaskan, bahwa caranya bersalaman itu adalah bentuk penghormatan. "Ya artinya begini. Apa pun yang ditujukan ke MK, baik itu yang bersifat mengkritisi atau mendukung, bagi kami semuanya adalah sama. Yang mengkritisi, kesannya cara saya berjabat tangan saja dikritisi, itu masukan untuk saya. Tapi yang pasti, bahwa hal seperti itu, saya kebetulan latar belakang pendidikannya pesantren. Jadi saya hal-hal semacam itu, tanpa melihat tingkat kedudukan seseorang, lebih lebih lagi orang yang usianya berada di atas saya atau sejajar ya, saya tetap menghormati," ujar Anwar.
Selain itu, melansir dari suara.com, Anwar Usman mengklaim para hakim MK tak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk kepala negara. Anwar menegaskan para hakim MK hanya tunduk kepada konstitusi dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Kami hanya tunduk, nah ini mohon dicatat. (Kami) Hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT," kata dia. Anwar menyebut kritikan -kritikan yang ada di media sosial merupakan masukan bagi para hakim, panitera serta seluruh perangkat pengadilan dalam menjalankan tugasnya.
Rujukan
2 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 6096/6769