SUMBER membagikan tangkapan layar hasil suntingan, judul yang benar adalah “Pesan Fadli Zon kepada SBY: Saya Kena Bully Setiap Hari, Santai-santai Saja”. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Bukan people power seperti narasi Amien Rais, konteks sebenarnya dari buku tersebut adalah tentang pelajaran dalam proses kerja politik sukarela yang dilakukan oleh banyak pihak di pilpres 2014. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak tepat. Foto yang ada dalam postingan bukan prosesi pengangkatan Tahir menjadi Pembina Brimob. Foto tersebut merupakan memberian gelar warga kehormatan Brimob kepada Tahir dan sembilan Perwira Tinggi Polri. Berikut kutipan beritanya:

[…] Jadi Warga Kehormatan Brimob, Dato Sri Tahir Terus Bantu Polri

Depok - Pengusaha dan pendiri Mayapada Group Dato Sri Tahir mendapat anugerah menjadi warga kehormatan Korps Brimob Polri. Penganugerahan diberikan Komandan Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Rudy Sufahriadi di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (12/11).

Saat memberikan sambutan, Dato Sri Tahir mengatakan anugerah dari Korps Brimob tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Indonesia kepada dirinya, yakni mendapat kesempatan untuk berusaha dan mendapatkan perlindungan.

"Sudah waktunya saya memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya berusaha membantu para personel Kepolisian yang tertimpa musibah. Misalnya ada yang meninggal, saya berikan rumah untuk kurangi beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan," katanya.

Tahir mengaku telah berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mendata aparat Kepolisian yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Aparat yang menjadi korban akan menerima bantuan. Penyerahan bantuan bisa dilakukan di Palu atau Jakarta.

"Terakhir didata ada 13 orang yang menjadi korban. Saya dengan sukacita membantu. Ini bukan beban. Semua yang saya terima dari negeri ini sudah sangat banyak dan apa yang telah saya lakukan belumlah sepadan dengan apa yang telah negeri ini berikan kepada saya," tutur Tahir.

Sejak kecil, Tahir sudah terbiasa dekat dengan para personel Brimob. "Waktu usia 16 tahun saya sering main bersama anak anak Menpor (Resimen Pelopor, sekarang Brimob, Red). Sekarang 50 tahun kemudian saya dapat anugerah warga kehormatan. Ini bukan akhir dari pengabdian saya. Anugerah ini merupakan tanggungj awab dan saya tetap akan terus mengabdi," tutur Tahir.

Sementara itu, Irjen Rudy Sufahriadi menuturkan pihaknya memberi anugerah warga kehormatan kepada Dato Sri Tahir karena dedikasinya dan kerja sama, serta kepedulian kepada Korps Brimob. "Bapak Dato Sri Tahir ini sejak muda sudah dekat dengan Korps Brimob. Kerap kali memberikan bantuan rumah bagi anggota Brimob yang gugur saat bertugas. Sumbangsih seperti ini yang kami perlukan bagi pengembangan Korps Brimob," ujarnya.

Penganugerahan ini juga bertujuan untuk membangun semangat jiwa korsa antar warga Korps Brimob dengan masyarakat luas, sehingga akan menumbuhkan semangat yang kokoh dan solid.

"Kami sadar masalah semakin kompleks dan untuk itu kami membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat. Semoga ke depan kami semakin profesional dan terpercaya," kata Rudy.

Selain Tahir, anugerah warga kehormatan juga diberikan kepada Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen (Pol) Eko Indra Heri, Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, Asisten Logistik Kapolri Irjen (Pol) Asep Suhendar, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Idham Aziz, Kepala Biro Kebijakan Strategis pada Deputi Perencanaan Anggaran Kapolro Brigjen (Pol) Eko Budi Sampurno, Kepala Biro Kelembagaan Tata Laksana Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Karolemtala) Polri Brigjen (Pol) Sjamsul Sidiq, Karo Bekum Slog Polri Brigjen (Pol) Sadono Budi Nugroho, Karo Faskon Slog Polri Brigjen (Pol) Alfons Toluhula, dan Karojemengar Srena Polri Kombes (Pol) Iswahyudi. […]

Lalu, perihal Tahir akan diangkat menjadi Penasihat Panglima TNI juga tidak tepat. Sebab, Tahir sudah pernah diangkat menjadi Penasihat Panglima TNI pada tahun 2014, yakni ketika Moeldoko masih menjadi Panglima TNI. Adapun, Tahir menjadi Penasihat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit.

Tugasnya sebagai Penasihat TNI kala itu ialah memberikan bantuan pembangunan 1000 rumah bagi prajurit TNI di Jakarta. Berikut kutipan berita lengkapnya:

[…] Panglima TNI Angkat Konglomerat Tahir Jadi Penasihat

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengangkat Dato' Sri Prof. Dr. Tahir MBA sebagai penasihat. Konglomerat dan bos Bank Mayapada itu menjadi penasihat untuk membantu mengurusi kesejahteraan prajurit TNI.

Upacara pengangkatan Tahir sebagai Penasehat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit itu dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014) pagi. Moeldoko dan para petinggi TNI hadir di lokasi.

"Saya mengucapkan selamat kepada Dato' Sri Prof. Dr. Tahir MBA atas pengangkatannya selaku Penasihat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit," kata Moeldoko dalam pidatonya.

Kata Moeldoko, Tahir selama ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan prajurit TNI. Bahkan Tahir akan memberikan bantuan 1.000 unit rumah untuk prajurit di Jakarta.

"Beliau (Tahir) akan memberikan bantuan untuk pembangunan 1.000 rumah yang knock down untuk prajurit yang nilainya cukup besar," imbuh Moeldoko.

Moeldoko berkata, tugas pokok Panglima TNI ada 2. Pertama, menyiapkan prajurit TNI agar siap perang. Kedua memelihara kesejahteraan prajurit. Alasan kedua itulah yang membuat dirinya mengangkat Tahir.

"Untuk itulah Panglima TNI mengangkat Bapak Tahir untuk bisa membantu tugas Panglima TNI di bidang kesejahteraan. Dengan kehadiran Pak Tahir ini, Panglima TNI semakin ringan dalam memikirkan kesejahteraan prajurit," ucap Moeldoko. […]

Dari hasil penelusuran itu, maka dapat dikatakan bahwa isu Dato Sri Tahir menjadi Pembina Brimob dan akan menjadi Penasihat Panglima TNI tidak tepat. Sebab, Tahir hanya diberikan gelar warga kehormatan Brimob dan ia pun sudah pernah menjadi Penasihat Panglima TNI pada tahun 2014 (bukan akan diangkat). Dengan demikian, isu tersebut masuk kategori false context.

Dilansir dari kompas.com, Penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, ternyata banyak yang tidak memiliki KTP DKI. Bahkan mayoritas penghuni merupakan warga Tionghoa asal Bagansiapi-api, Riau.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji mengatakan, seharusnya rusun itu diperuntukkan bagi warga relokasi penggusuran kolong tol Penjagalan-Penjaringan serta warga korban kebakaran Kapuk yang memiliki KTP DKI.

“Makanya ini kami benahi, kami lakukan pendataan kepada semua penghuni lagi. Kemarin kan sudah dievaluasi di Rusun Marunda, semuanya bertahap,” kata Ika, saat ditemui wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Pihaknya menargetkan, pendataan penghuni sudah rampung setelah Hari Raya Idul Fitri. Ia mengatakan, penghuni tidak bisa memindahtangankan unit rusun yang tersedia.

Apabila penghuni sudah memiliki tempat tinggal yang lebih layak, maka ia wajib menyerahkan kembali unit rusun kepada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara. Penghuni tidak bisa menyewakan bahkan memperjualbelikan unit rusun yang ditinggalkan kepada pihak lain.

“Ini kan inkubator. Jadi unit rusun yang ditinggal diberikan kepada warga lain terkena dampak penggusuran atau bencana, yang lebih membutuhkan,” kata mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara itu.

Status asal domisili penghuni Rusunawa Kapuk Muara diketahui setelah jajaran Suku Dinas (Sudin) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakut menggelar operasi pembinaan administrasi kependudukan (Biduk) di rusun tersebut. Saat memperlihatkan KTP yang dimiliki, beberapa domisili warga memang tercatat berasal dari Bagansiapiapi, Riau.

Beberapa warga mengaku telah menempati rusun tersebut sejak lama. Namun, ada juga warga yang baru pindah dan menetap di sana.”Kalau saya, awalnya ikut kakak. Tapi setelah kakak saya pindah, saya yang nerusin,” ungkap salah satu warga Blok A lantai III, Candra (21). Bahkan ada warga yang mengaku membeli langsung unit rusun melalui kerabatnya.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (Rusun) Muara Baru dan Kapuk Muara (UPRS) Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Didih Hartaya, mengatakan, ada puluhan penghuni yang telah dikeluarkan dari rusun itu sejak Mei lalu.

Didih mengatakan, sejak Mei hingga pertengahan Juli ini, sebanyak 80 penghuni telah diusir dari Rusun Kapuk Muara.

Alasan para penghuni dikeluarkan karena melanggar sejumlah aturan, seperti belum memiliki KTP yang beralamat di rusun dan belum berkeluarga.

“Masalah mereka pertama bujangan, terus mereka belum ber-KTP rusun, jadi warga luar. Pokonya kalau ketahuan warga luar, ya kami keluarkan,” ujar Didih kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2016).

Ia menjelaskan, bagi warga yang masih belum memiliki KTP yang beralamat di rusun, akan sangat terlihat bahwa mereka memang melakukan transaksi jual beli dengan penghuni rusun sebelumnya

Menurut dia, surat perjanjian atau SP akan sama dengan identitas mereka di rusun.

Begitu juga dengan penghuni yang belum berkeluarga.

“Sebenarnya tidak bisa kalau normal (prosesnya) tidak punya SP mereka tidak bisa proses pindah ke rusun. Kan dulu ada permainan, sehingga SP belum atas namanya tapi dia pindah, dan KTP mereka belum tercatat KTP rusun,” ujar Didih.

Sejumlah masalah terjadi di Rusun Kapuk Muara. Salah satunya banyaknya warga umum yang tinggal di Rusun Kapuk Muara, khusunya warga yang berasal dari Bagan Siapiapi, Riau.