Faktanya, pesawat GA 985 milik maskapai Garuda Indonesia ini bukan rute penerbangan dari China ke Indonesia. Pesawat GA 985 melayani rute penerbangan bandara King Abdulaziz Internasional, kota Jeddah, Arab Saudi, menuju bandara Sultan Iskandarmuda (Blang Bintang), Aceh, Indonesia.

Sedangkan, rute penerbangan China-Indonesia adalah memakai pesawat GA 895. Pesawat GA 895 melayani penerbangan Pudong, Shanghai – Soekarno-Hatta, Jakarta.

Media daring mediapribumi.com pada tanggal 3 Juli 2016 memuat berita berjudul ‘Akhirnya 3 Bank Besar Indonesia Berhutang Besar ke Cina, Apa Selanjutnya ?’ dengan narasi berita yang terdapat diatas.

Dilansir dari beritatagar.id, Bank Mandiri, BNI dan BRI menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total USD3 miliar dengan Bank Pembangunan China/Tiongkok (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Rabu 16 September pekan lalu.

Seperti dikutip Kontan.co.id, penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, dan Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni, dengan Presiden Eksekutif Zeng Zhijie.

Penandatanganan ini disaksikan Menteri BUMN, Rini Sumarno, dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform/NDRC), Xu Shaoshi

Buntut berita penandatanganan kesepakatan itu adalah munculnya isu bahwa pemerintah Indonesia berutang ke Tiongkok dengan menjaminkan ketiga bank BUMN. Viva.co.id melansir, sejumlah pesan berantai bahkan menganjurkan nasabah menarik dana dan ketiga bank itu.

Menteri Rini menegaskan, pemerintah tak ikut campur dalam hal ini. Pinjaman tersebut murni ditarik sebagai aksi korporasi ketiga bank tersebut, untuk pembiayaan infrastruktur.

“Ini, kan, business to business antarbank,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/9/2015).

PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank BUMN dijadikan jaminan pinjaman ke Tiongkok adalah berita hoax (kabar bohong). Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta.

“Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah,” ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).

Menurutnya, jika perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta izin kepada DPR.

Rohan menjelaskan, program pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.

Isu yang berhembus mengenai wacana permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada PKI, baik itu eks kader PKI maupun PKI sebagai lembaga kepartaian sudah sering berhembus sejak tahun 2015. Faktanya, Presiden Joko Widodo tidak memiliki agenda ataupun rencana untuk menyampaikan permohonan maaf kepada PKI.

Hal itu kembali ditegaskan pada saat Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Perihal pernyataan Presiden Joko Widodo itu bisa dilihat pada beberapa kutipan berikut:

Detiknews

[…] “Tentang permintaan maaf kepada PKI tahun yang lalu sudah saya sampaikan, tetapi ada isu lagi, ada gosip lagi. Sehingga perlu saya sampaikan tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada,” ucap Jokowi.

Hal itu kata Jokowi sudah sering disampaikan kepada ormas-ormas, tokoh dan ulama, termasuk saat hari kesaktian Pancasila di lubang buaya, bahwa pemerintah tak akan minta maaf pada PKI.

“Sudah saya katakan, tapi ada yang goreng-goreng, sehingga muncul lagi gosip dan isu seperti itu. Sudah jangan dengarkan. Jadi tidak ada rencana minta maaf kepada PKI,” tegas Jokowi. […]

Liputan6

[…]Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara buka puasa bersama dengan para prajurit TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak akan meminta maaf pada eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Tentang permintaan maaf pada PKI. Tahun lalu sudah saya sampaikan, ada isu, ada gosip. Tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya minta maaf pada PKI,” tegas Jokowi, Senin (27/6/2016).

Jokowi menuturkan dirinya telah mengeluarkan pendapat serupa sejak tahun lalu. Hal yang sama juga sudah disampaikan saat bertemu perwakilan PP Muhammadiyah, PBNU, dan tokoh-tokoh nasional lain.

“Terutama saat Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tahun lalu, sudah saya sampaikan. Tapi ada yang goreng-goreng sehingga muncul isu. Jangan didengarkan, tidak akan minta maaf pada PKI,” tutur Jokowi.[…]

Tempo.co

[…]Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia soal peristiwa 1965. “Tidak ada rencana dan pikiran saya minta maaf kepada PKI,” kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, Senin, 27 Juni 2016.

Jokowi mengatakan sudah berulang kali mengatakan hal serupa, seperti saat pertemuan bersama tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. “Namun, sekali lagi, ada yang menggoreng-goreng isu tersebut. Tak ada rencana minta maaf ke PKI,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi tidak mengingkari ada peristiwa kelam di masa lalu. Menurut dia, hal terpenting adalah kejadian tidak berulang kembali. “Yang paling penting melangkah ke masa depan,” ucap Jokowi.[…]

CNNIndonesia

[…]Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia maupun keluarga korban tragedi 1965 seperti yang diisukan oleh sejumlah pihak.

“Saya tidak ada rencana dan pikiran sama sekali untuk meminta maaf kepada PKI. Tidak ada,” kata Jokowi di hadapan keluarga besar TNI pada acara buka puasa bersama di pelataran Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (27/6).

Pada pihak keluarga yang terkait peristiwa 1965 pun, ujar Jokowi, ia tak akan minta maaf. Hal itu, menurut sang Presiden, sudah beberapa kali ia sampaikan ke pengurus Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan berbagai tokoh masyarakat.

Namun, imbuh Jokowi, ada pihak tertentu yang “menggoreng” isu itu lagi saat ini. Tanpa menyebut siapa “pihak tertentu” yang ia maksud, Jokowi menegaskan yang terpenting sekarang ialah melangkah ke depan.[…]

Berdasarkan kutipan-kutipan dari berbagai media itu maka dapat dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki keinginan untuk melakukan permohonan maaf secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, klaim pemberitaan dalam beberapa sumber dapat disimpulkan sebagai kabar hoax dan fitnah. Sebab, tidak terdapat klarifikasi langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait isu yang diangkat.