Indonesia yang luas wilayahnya merupakan perairan yakni sebesar 3.257.483 km², dan terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat bertaruh hidupnya di perairan untuk mengais rezeki. Bahkan, banyak orang tua yang memaksakan anaknya untuk sekolah pelayaran agar bisa menjadi pelaut.
Tapi sayangnya, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa mahalnya biaya sekolah pelayaran menjadi kendala bagi para orangtua. Isu mahalnya biaya sekolah pelayaran menjadi pembahasan masyarakat dari masa ke masa.
Isu tersebut semakin menguat belakangan ini, setelah siswa SMK Kelautan Hang Tuah di Kota Kediri, Jawa Timur, bernama Eko curhat kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Budi Karya menjadi narasumber dalam Dialog Nasional Indonesia Sukses di Gedung Sasana Krida Surya Kencana, kompleks pabrik rokok PT Gudang Garam, Kota Kediri, Rabu (15/11/2017).
Menurut siswa, sungguh susah untuk masuk sekolah lanjutan pelayaran dan biayanya sangat mahal, hingga Rp 25 juta.
“Bagaimana pak, untuk jadi pelaut saya harus membayar 25 juta? Perizinannya dan sulit pak masuk sekolah berbasis perhubungan,” ucap Eko, seperti dikutip dari detik.com.
Budi langsung membantah apa yang dikemukakan para siswa. Untuk masuk sekolah vokasi seperti pelayaran tidak susah dan biayanya tidak semahal itu, bahkan ada yang gratis.
“Tidak benar itu, menjadi pelaut biayanya Rp 25 Juta, apalagi soal sulit bekerja dan mendapat pendidikan di bidang perhubungan,” tegas Budi dihadapan 8.000 siswa dan orang tua siswa saat menghadiri Dialog Nasional 5 di Kediri.
Dikutip dari detik.com, Kepala Pusat Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Perhubungan Laut Capt. Arifin Soenardjo juga membenarkan bahwa tidak susah untuk masuk sekolah pelayaran, termasuk biayanya.
“Kami sudah klarifikasi ke Eko (siswa yang bertanya ke Menhub). Ternyata dia mendapat informasi itu dari ‘katanya’, dari seniornya yang sudah bekerja di kapal. Katanya biaya pendidikan Rp 25 juta untuk 8 sertifikat,” ujar Arifin kepada wartawan di Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya, Minggu (19/11/2017).
Arifin mengatakan, pengambilan dokumen seperti sertifikat mempunyai aturan sendiri dan sistemnya sudah online untuk menghindari bertemu langsung. Biayanya pun juga standard dan tidak semena-mena.
“Semuanya sudah tertata secara online dan tak ada biaya yang semena-mena dan simpang siur,” kata Arifin.
Arifin menambahkan, pendidikan pelayaran tidak semuanya berbayar. Ada pendidikan yang siswanya tak perlu membayar alias gratis. Ada programnya utuk itu, yakni program diklat gratis. Dengan program ini, seorang siswa bisa belajar tanpa mengeluarkan biaya. Tentu saja program ini berlaku untuk para siswa yang membutuhkan.
Selain itu, ada juga pembebasan biaya terhadap siswa yang berprestasi. Tujuannya untuk merangsang dan memacu siswa menjadi calon pelaut yang handal dan mempunyai skill yang baik.
“Program diklat gratis sudah ada, bebas biaya untuk siswa berprestasi juga ada. Kok masih ada anggapan bayar mahal, bisa berantakan program yang sedang dijalankan itu,” kata Arifin.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan dan Umum Poltekpel Surabaya, M. Syukri Pesilette mengatakan, di Poltekpel Surabaya ada 118 siswa yang biaya pendidikannya digratiskan.
“118 siswa digratiskan biaya pendidikannya hingga lulus,” kata Syukri.
Syukri mengatakan, penawaran program diklat gratis biasanya tak dipergunakan secara maksimal oleh yang diberi kuota. Seperti SMK Pelayaran Kediri yang diberi kuota 100 siswa, ternyata hanya terisi 21 siswa. Otomatis sisanya digunakan untuk sekolah yang lain.
“Tentang biaya diklat itu adalah informasi yang keliru, mungkin itu didapat di tahun 2015 seperti informasi yang didapat siswa Eko. Kala itu jelas jalur mandiri yang memang harus mengeluarkan biaya,” ujar Syukri.
Syukri menerangkan, sejak 2017 per Januari sudah ada program pemberdayaan masyarakat. Bahkan tahun depan program ini menyediakan diklat gratis untuk 48 ribu siswa baik untuk sekolah vokasi di darat, laut, udara dan perkeretaapian tingkat dasar.
“Untuk laut kami belum tahu berapa kuota yang disediakan,” tandas Syukri.

Pertama, GAP bukan singkatan dari Gay And Proud. Kata “Gap” dibuat oleh pendirinya (yang sama sekali bukan gay) untuk merujuk pada segmentasi target pemasaran kalangan muda yang pada jaman tersebut belum disasar banyak perusahaan. “GAP” diambil dari frasa “generation gap” (kesenjangan generasi).
Kedua, artikel di infobekasi.web.id agaknya merupakan mistranslasi (salah terjemah) dari tajuk artikel di https://www.mirror.co.uk/news/world-news/gap-under-fire-from-one-million-842769
Ketiga, GAP memang termasuk salah satu perusahaan yang mendukung Gay Rights di Amerika, tetapi kabar soal singkatannya ini adalah hoax yang sudah mendunia (dan sekarang masuk Indonesia).

Menurut situs “Info Tinggi Muka Air” BPBD Provinsi DKI Jakarta di https://goo.gl/e8jcU9, tinggi muka air sejak pukul 15:00 sampai 16:00 adalah aman.

Foto yang digunakan pada postingan klaim pengungsi Suriah bukanlah foto yang sebenarnya. Foto tersebut merupakan foto tentang pengungsi Palestina. Jadi, klaim pada narasi foto adalah salah.

Sumber foto pengungsi Palestina yang sebenarnya yang dicomot, cropping disisakan bagian tengahnya lalu dilabeli sebagai pengungsi Suriah: