Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) memberikan klarifikasi atas isu yang menyebutkan bahwa instansi tersebut menuding dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia. Dilansir dari jawapos.com, rmol.co, dan tribunnews.com, Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatono menegaskan, pihaknya tidak menuduh penggunaan dana CSR BUMN dan hanya menemukan kasus adanya kegiatan pro khilafah di tengah masyarakat yang diduga memanfaatkan dana tersebut. Adapun, Sulton mengatakan, temuan itu sudah disampaikan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. “Jelas berbeda antara ‘mengalirkan dana’ dengan ‘memanfaatkan dana’. Karena itu temuan kasus sosial PBNU tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk menuduh Pemerintah mencederai konstitusi,” ujarnya.

Melalui akun Facebook HUBUNGAN MASYARAKAT RES LANDAK, Kapolres Landak pun memberikan klarifikasi tentang video yang sedang beredar tersebut bahwa, Kapolres Landak adalah seorang Non-Muslim.

Berikut klarifikasi akun Facebook HUBUNGAN MASYARAKAT RES LANDAK;

"MIMIN MAU MENGKLARIFIKASI VIDEO KAPOLRES LANDAK AKBP BOWO GEDE IMANTIO YANG SEDANG VIRAL KARENA TURUT SERTA MAKAN DAGING BABI BEBERAPA HARI YANG LALU.

PERLU KITA TAHU SAUDARA-SAUDARAKU, BAHWA KAPOLRES LANDAK ADALAH SEORANG "NON-MUSLIM". AKBP BOWO BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN.

BELIAU SANGAT DIKENAL BAIK OLEH TOKOH TOKOH AGAMA, ADAT, DAN MASYARAKAT YANG ADA DI KABUPATEN LANDAK SEBAGAI SOSOK YANG MELINDUNGI, MENGAYOMI, DAN MELAYANI TANPA PANDANG BULU, TANPA PANDANG SUKU, AGAMA, DAN RAS.

KARENA BELIAU ADALAH SEORANG NASRANI, SAH-SAH SAJA DAN TIDAK ADA LARANGAN BAGI BELIAU UNTUK TURUT MENCICIPI HIDANGAN DAGING BABI TERSEBUT.”

Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio menuturkan bahwa, keikutsertaannya duduk dan mencicipi hidangan disitu adalah salah satu caranya untuk mendekati dan bernegosiasi langsung dengan massa.

"Kita duduk bersama dan mencicipi hidangan itu kan untuk membangun suasana yang baik, itu trik kita dalam mendekati masyarakat. Kalau kita mau kendalikan dan bernegosiasi masyarakat, kita harus berbaur dengan mereka," ujar Bowo

Ditambahkan oleh Bowo bahwa, cara yang dilakukannya lewat bernegosiasi dan duduk bersama masyarakat tersebut berhasil dan akhirnya situasi dapat diredam.

"Puji Tuhan langkah kita untuk bernegosiasi dan bicara dari hati ke hati bersama mereka dalam satu meja dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam kita menghadapi dinamika kamtibmas kita pada saat ini," tambah Bowo.

Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan klarifikasi atas beredarnya poster acara seminar nasional pengadaan tes CPNS 2018 dengan menyebutkan keynote speaker berasal dari institusi tersebut. Dilansir dari menpan.go.id dan jpnn.com, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Herman Suryatman menegaskan, pihak kementerian tidak pernah bekerjasama dengan pihak manapun untuk menyelenggarakan seminar nasional mengenai pengadaan CPNS 2018. “Waspada terhadap pihak mana pun yang mengklaim mendapatkan dukungan dari Kementerian PANRB dan seolah-olah dapat menghadirkan narasumber pejabat dari Kementerian PANRB dalam penyelenggaraaan seminar, pelatihan, bimbingan belajar, atau kegiatan sejenis lainnya,” ucap Herman.

Tidak ada perlakuan istimewa, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.