Panglima Kodam V / Brawijaya mendukung sikap Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk melawan berbagai ajakan anti-Pancasila dan NKRI yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui poster, spanduk, dan selebaran.

Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi menyatakan memiliki persepsi yang sama dengan sikap Banser untuk menolak dan melawan ajakan khilafah. Banser di antaranya akan mencabuti semua publikasi dan provokasi baik secara langsung maupun melalui media spanduk, poster, atau pun selebaran.

“Spanduk yang memprovakasi itu harus dilepas, dan kemudian berkoordinasi dengan Polri,” kata Pangdam ketika menerima audiensi Satkorwil Banser Jawa Timur di Makodam V/ Brawijaya, Rabu (20/4/2016).

Seperti dalam siaran persnya, Banser yang dipimpin oleh Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur dr. H. Usmar Usman, didampingi Kelapa Satuan Khusus Provost Banser Mujib Idris, serta Muklis Mubarok, Ridwan dan Lila (masing-masing personalia Satkorwil Banser Jatim).

Dalam audensi tersebut, Kepala Satkornas Banser menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap. (1) Banser tetap dalam sikap tegas NKRI harga mati, sehingga kepada siapapun yang tidak sepakat dengan NKRI seharusnya tidak berada di bumi Indonesia. (2) Bahwa Banser tetap menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. (3) Bahwa Banser menerima kebinekaan sebagai realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itulah, Banser menentang terhadap kelompok anti-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kelompok anti-Pancasila dan kelompok yang tidak menerima Bhineka Tunggal Ika. Termasuk, Banser tidak menerima keberadaan gagasan negara khilafah di negeri Indonesia.

Merespons pernyataan sikap Banser tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi menyambut baik sikap Banser yang selalu konsisten menjaga NKRI, dasar negara Pancasila, dan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika.

Pangdam menyatakan sangat memahami keresahan warga NU (Nahdlatul Ulama) terhadap munculnya gerakan-gerakan yang merongrong sendi-sendi negara, seperti ajakan khilafah dan upaya-upaya PKI yang ingin comeback.

Selain gerakan dari kelompok kanan, Pangdam juga mengingatkan untuk mewaspadai bahaya laten PKI, karena mereka masih eksis. “Perlu diwaspadai bahwa PKI adalah bahaya laten. Mereka masih eksis, mereka comeback lewat jalur demokrasi yang konstitusional, misalnya tentang kebebasan berpendapat.”

Bukti lainnya adalah sikap PKI yang menuntut pembubaran teritorial TNI (koramil, kodim, dst) setelah mereka berhasil menghapus screening pada CPNS. Akan tetapi, katanya, teritorial ini adalah ruh dari TNI dan sangat tidak mungkin untuk dibubarkan.

Pangdam menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga tetap berdirinya NKRI. TNI AD menggap negara ini ada jika masih ada Pancasila dan UUD 45. Hal ini, kata Pangdam, sesuai dengan sumpah prajurit TNI.

Pangdam juga menegaskan bahwa TNI AD ada di belakang Banser, karena selama ini sudah terjalin sinergisitas untuk menegakkan tetap berdirinya NKRI, dan sama-sama menjadi korban PKI.

TNI AD dan Banser juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, dan menggelar Apel Banser se-Jawa Timur di lapangan Makodam V/Brawijaya, yang mana Pangdam akan bertindak sebagai irup.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, capres nomor urut 01 Joko Widodo selalu cuti tiap kali akan melakukan kampanye. Namun, memang ada fasilitas negara yang melekat pada dirinya sebagai capres yang juga masih menjabat sebagai Presiden.

"Pak Jokowi cuti kok. Tapi, (failitas negara) pasti akan melekat meskipun untuk kampanye," kata Bagja di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).
"Memang agak lebih berat yang menjabat karena memang ada fasilitas yang melekat dan juga kewenangan yang melekat itu yang dibatasi ketika yang bersangkutan jadi capres," sambungnya.

Bagja mengatakan, ada tiga fasilitas yang didapatkan Jokowi sebagai kepala negara, yaitu fasilitas kesehatan, protokoler, dan keamanan. Selain itu, fasilitas transportasi juga melekat pada diri presiden.
Sebagai calon presiden, Prabowo Subianto juga seharusnya mendapat fasilitas keamanan dan transportasi. Hal itu merupakan bagian dari jaminan pengamanan standar calon kepala negara.

Ia meminta seluruh pihak tak mempermasalahkan soal fasilitas negara yang melekat pada diri presiden. "Kalau tiba-tiba ada masalah kepada salah satu peserta pemilu jadi masalah bagi kita, khususnya pemilu presiden dan wapres," ujar Bagja.

Sebuah foto menampilkan dua perempuan yang salah satu perempuannya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) dikabarkan akan dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi, beredar di media sosial.

Perempuan yang dimaksud dalam unggahan tersebut bernama Wiwik Sri Rahayu, yang mengenakan baju warna merah.

"Sesama Bmi mari kita doakan mbak Mega Mendung atau wiwik sri Rahayu Asal Surabaya Jawa Timur yang baju warna merah semoga bisa terbebas dari kasus yang menjerat nya. Desa desus dia di vonis hukuman pancung Semoga pihak kjri bisa membantu pendampingan terhadap korban tersebut. Dengan dapat bantuan pendampingan hukum saat ini dia berada di Penjara Beriman jeddah. Dia pekerja Ilegal tersandung kasus di jeddah Al hamra, dengan tuduhan membantu BMI lainnya melakukan Aborsi atau Giret. Ditemukan, satu paket pil Stotec di tas nya,” narasi unggahan yang beredar luas di media sosial Facebook.

“Mau bantah, wahai
DUBES ARAB SAUDI? SELESAI MAGRIB KUMPUL DI TPS BERSAMA UTK BISA NYOBLOS BAGI YANG TAK PUNYA IDENTITAS
ini strategi PDIP yg bocor dari Arab Saudi! Hallo @KPU_ID @bawaslu_RI jgn tangkap yg sebar video dong!! #PrabowoSandiOkBanget”