Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, tak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dia menjelaskan, pihak nya memang akan menginvestasikan dana haji ke beberapa sektor di luar infrastuktur seperti pengadaan katering di Arab Saudi dan kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk pemberangkatan jamaah haji.

Atas beredarnya video yang menyangkut nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M Fikser memberikan pernyataan tegas bahwa sosok perempuan itu bukanlah Wali Kota Surabaya.

“Sosok di video itu bukan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Video tersebut juga tidak berlokasi di Surabaya,” kata M Fikser, Kamis (2/5/2019).

Berdasarkan pernyataan M Fikser, jelas bahwa video yang berdurasi 2 menit 5 detik tersebut adalah hoax.

Klarifikasi ini juga dimuat di akun fanspage terverifikasi milik Humas Pemkot Surabaya dengan narasi :

“KLARIFIKASI VIDEO HOAX ATAS NAMAKAN BU RISMA!
Pemkot Surabaya menyatakan bahwa video ini tidak benar Bu risma terlibat dalam video ini.
Dalam video ini, kejadiannya juga tidak berada di Surabaya.
Yuk kita jangan ikut dalam menyebarkan video hoax!!”

Setelah ditelusuri, orasi wanita tersebut ternyata adalah bagian dari aksi yang dilakukan puluhan orang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Jumat, 26 April 2019. Mereka menuntut lembaga penyelenggara Pemilu itu untuk tidak curang dalam penghitungan suara pemilu.

Massa tampak berkumpul di depan kantor KPU yang terletak di Sumber, Banjarsari, Solo. Sebuah truk yang dimodifikasi menjadi panggung orasi juga terparkir di depan pintu masuk kantor itu.

Sejumlah personel Kepolisian dan TNI berjaga-jaga di sekitar kantor itu. Polisi juga memasang kawat berduri untuk yang diletakkan depan kantor KPU.

Fakta ini diperkuat setelah tangkapan layar dari video tersebut dibandingkan dengan foto yang dimuat di situs viva.co.id dan foto tampilan depan kantor KPU Surakarta yang dimuat di Goggle Maps.

Anggito Abimanyu mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut keuangan BPKH “menipis”. “Dana BPKH berkecukupan dan aman”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Menanggapi surat tersebut, BPN memberikan rilis klarifikasi.

“Kami informasikan bahwa surat instruksi tersebut adalah surat palsu dan tidak bersumber resmi dari BPN,” dikutip dari rilis BPN, Kamis 2 Mei 2019.

Dengan perihal klarifikasi surat instruksi, surat yang resmi bertandatangan Ketua BPN Djoko Santoso dan juga Sekretaris Hanafi Rais itu dan diberi cap Prabowo-Sandi berwarna merah menyatakan bahwa surat edaran itu adalah hoax.

Melalui surat bernomor 086/BPN/PS/V/2019, BPN mengklarifikasi beredarnya instruksi palsu tersebut.

“Sehubungan dengan beredarnya ‘surat instruksi’ yang mengatasnamakan BPN Prabowo Sandi yang berisi ‘kepada seluruh relawan Prabowo Sandi untuk memasang spanduk atau baliho ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo-Sandiaga sebagai Presiden dan Wakil Presiden di setiap wilayah-wilayah kota atau desa di seluruh Indonesia’, kami informasikan bahwa surat instruksi tersebut adalah surat palsu dan tidak bersumber dari BPN Prabowo Sandi,” bunyi surat yang diterima di kalangan wartawan.

Anggota Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandiaga Ariseno Ridhwan membenarkan adanya surat klarifikasi tersebut. “Ini baru asli,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/5).

Dengan perihal klarifikasi surat instruksi, surat yang resmi bertandatangan Ketua BPN Djoko Santoso dan juga Sekretaris Hanafi Rais itu dan diberi cap Prabowo-Sandi berwarna merah menyatakan bahwa surat edaran itu adalah hoax.