[HOAX/FITNAH] Artikel Tentang Perlawanan Untuk Gulingkan Jokowi yang ditulis TB Hasanuddin
Sumber: Media SosialTanggal publish: 02/02/2018
Berita
Beredar artikel yang seolah ditulis oleh TB. HASANUDDIN yang bertajuk "MENEGASKAN KEMBALI PERLAWANAN UNTUK GULINGKAN JOKOWI".
Hasil Cek Fakta
Diketahui, artikel tersebut merupakan tudingan narasi tanpa fakta yang dilancarkan oleh lawan politik Jokowi guna menjatuhkan eletabilitasnya. Faktanya, artikel tersebut ditulis oleh Yudi Syamhudi Suyuti yang merupakan kader dari salah satu partai politik.
Dalam tulisan itu, nama TB Hasanuddin yang merupakan calon Gubernur Jawa Barat sekaligus Kader PDI Perjuangan pun turut dicatut. Menanggapi hal tersebut, TB Hasanuddin pun memberikan klarifikasi lewat akun instagramnya.
“Beredar artikel yang seolah ditulis oleh TB. HASANUDDIN yang bertajuk MENEGASKAN KEMBALI PERLAWANAN UNTUK GULINGKAN JOKOWI. Opini dimaksud adalah HOAX !!!! Sesuatu yang pasti tidak akan saya lakukan. Nama saya di artikel tersebut pun keliru ejaannya” Tulisnya.
Dalam tulisan itu, nama TB Hasanuddin yang merupakan calon Gubernur Jawa Barat sekaligus Kader PDI Perjuangan pun turut dicatut. Menanggapi hal tersebut, TB Hasanuddin pun memberikan klarifikasi lewat akun instagramnya.
“Beredar artikel yang seolah ditulis oleh TB. HASANUDDIN yang bertajuk MENEGASKAN KEMBALI PERLAWANAN UNTUK GULINGKAN JOKOWI. Opini dimaksud adalah HOAX !!!! Sesuatu yang pasti tidak akan saya lakukan. Nama saya di artikel tersebut pun keliru ejaannya” Tulisnya.
Kesimpulan
Berdarsarkan penjelasan diatas, artikel yang berisi tentang perlawanan untuk gulingkan Jokowi yang ditulis oleh TB Hasanuddin adalah HOAX.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Pinjaman yang Diberikan China Development Bank Dikhawatirkan Menjadi Pintu Masuk Penguasaan China
Sumber: DetikcomTanggal publish: 29/10/2015
Berita
Jakarta – Komisi VI DPR menyoroti pinjaman yang diberikan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD) kepada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pinjaman ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi China menguasai perusahaan pelat merah.
Anggota DPR komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iskandar D. Syaichu, mengatakan menyampaikan hal tersebut saat rapat dengan pendapat (RDP) Komisi VI bersama Kementerian BUMN dan BUMN terkait, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2015).
Tiga bank yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Para direktur utama (dirut) bank-bank tersebut ikut hadir dalam rapat.
“Tiga bank ini bukan instrumen tukar guling saham China? Karena publik di luar pun menilai ini jadi salah satu skenario privatisasi tiga bank yang sangat sehat dan saya yakin kondisi dunia hari ini kita tidak akan bisa mendapatkan pinjaman dari negara mana pun. Saya ingin jaminan bahwa ini bukan pintu China menguasai saham-saham tiga bank ini,” katanya.
Menjawab tuduhan tersebut, Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, menyatakan utang tersebut tidak ada hubungannya dengan saham perusahaan pelat merah.
“Kita komitmen tidak akan gadaikan negeri ini. Bapak-bapak dirut yang ada di sini hatinya ke merah putih Pak. Jadi tidak ada yang digadaikan. Tidak ada tekanan sama sekali dalam negosiasi. Justru harus kita pandang sebagai kepercayaan negara dunia kepada Indonesia di saat kondisi ekonomi dunia tidak membaik. Tidak ada yang kita jaminkan,” kata Gatot.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dwie Aroem Hadiatie, ikut bertanya soal kebutuhan modal BUMN dan rencana tambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Saat ini berlangsung BUMN-BUMN mengajukan PMN. Di mana PMN itu menyedot uang negara triliunan. Apa jumlah tersebut itu tidak memenuhi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga harus meminjam (dari China)?” Tanya Dwie.
“Kita terima kasih sekali kepada pimpinan dan bapak ibu sekalian karena telah memberikan PMN. Dana itu akan masuk sebagai ekuitas BUMN, dan nantinya akan meminjam kepada perbankan. Jadi komposisinya itu 30-70, 70 dari perbankan dan 30 dari BUMN,” jawab Gatot.
“Yang pasti memang 5 tahun ke depan di RJPP kalau kita lihat pendanaan infrastruktur sangat luar biasa, berarti ada gap yang harus diisi sebesar Rp 335 triliun. Oleh karena itu, Ibu Menteri (BUMN) sudah menyetujui muatan pinjaman untuk meningkatkan infrastruktur dan pinjaman jangka panjang selama 10 tahun. Jadi sangat match dengan proyek infratruktur yang ada, jadi tidak missmatch,” tambah Gatot.
(ang/ang)
Anggota DPR komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iskandar D. Syaichu, mengatakan menyampaikan hal tersebut saat rapat dengan pendapat (RDP) Komisi VI bersama Kementerian BUMN dan BUMN terkait, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2015).
Tiga bank yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Para direktur utama (dirut) bank-bank tersebut ikut hadir dalam rapat.
“Tiga bank ini bukan instrumen tukar guling saham China? Karena publik di luar pun menilai ini jadi salah satu skenario privatisasi tiga bank yang sangat sehat dan saya yakin kondisi dunia hari ini kita tidak akan bisa mendapatkan pinjaman dari negara mana pun. Saya ingin jaminan bahwa ini bukan pintu China menguasai saham-saham tiga bank ini,” katanya.
Menjawab tuduhan tersebut, Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, menyatakan utang tersebut tidak ada hubungannya dengan saham perusahaan pelat merah.
“Kita komitmen tidak akan gadaikan negeri ini. Bapak-bapak dirut yang ada di sini hatinya ke merah putih Pak. Jadi tidak ada yang digadaikan. Tidak ada tekanan sama sekali dalam negosiasi. Justru harus kita pandang sebagai kepercayaan negara dunia kepada Indonesia di saat kondisi ekonomi dunia tidak membaik. Tidak ada yang kita jaminkan,” kata Gatot.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dwie Aroem Hadiatie, ikut bertanya soal kebutuhan modal BUMN dan rencana tambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Saat ini berlangsung BUMN-BUMN mengajukan PMN. Di mana PMN itu menyedot uang negara triliunan. Apa jumlah tersebut itu tidak memenuhi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga harus meminjam (dari China)?” Tanya Dwie.
“Kita terima kasih sekali kepada pimpinan dan bapak ibu sekalian karena telah memberikan PMN. Dana itu akan masuk sebagai ekuitas BUMN, dan nantinya akan meminjam kepada perbankan. Jadi komposisinya itu 30-70, 70 dari perbankan dan 30 dari BUMN,” jawab Gatot.
“Yang pasti memang 5 tahun ke depan di RJPP kalau kita lihat pendanaan infrastruktur sangat luar biasa, berarti ada gap yang harus diisi sebesar Rp 335 triliun. Oleh karena itu, Ibu Menteri (BUMN) sudah menyetujui muatan pinjaman untuk meningkatkan infrastruktur dan pinjaman jangka panjang selama 10 tahun. Jadi sangat match dengan proyek infratruktur yang ada, jadi tidak missmatch,” tambah Gatot.
(ang/ang)
Hasil Cek Fakta
KATADATA ? Direksi tiga bank pelat merah memberikan klarifikasi terkait pinjaman senilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43 triliun kepada Komisi VI DPR. Mereka menjelaskan, pinjaman dari China Development Bank (CDB) tersebut akan dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur.
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga lima tahun ke depan mencapai Rp 5.500 triliun. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah paling besar hanya dapat memenuhi setengahnya, sedangkan sisanya akan dibiayai oleh swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).
Budi mengasumsikan 50 persen yang ditanggung swasta dan BUMN mencapai Rp 2.750 triliun atau US$ 187 miliar. Dari porsi tersebut, perbankan biasanya menanggung 70 persen, atau sekitar US$ 130 miliar. Namun, likuiditas perbankan Indonesia saat ini hanya mencapai US$ 27 miliar, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang membuat bank mengambil pinjaman CDB tersebut.
?Jadi sebenarnya ada shortfall dalam pembiayaan infrastruktur. Dana pihak ketiga kita Rp 4.300 triliun, penyaluran kredit kita sudah Rp 3.800 triliun. Sisa hanya US$ 27 miliar, padahal kebutuhan tadi US$ 130 miliar,? kata Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (29/9).
Kendati begitu, dia mengatakan, pinjaman dari CDB tersebut tidak sekonyong-konyong terjadi. Melainkan sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2015 yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ?Kami juga telah revisi RBB kami pada Juli kemarin ke OJK,? kata Budi.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ahmad Baiquni menjelaskan pinjaman tersebut akan digunakan untuk membantu pembiayaan infrastruktur, terutama pembangunan pembangkit listrik sebesar US$ 860 juta. ?Sisanya ada tol dan pelabuhan laut dengan total US$ 281 juta,? kata Baiquni.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, tidak ada penjualan aset dalam kesepakatan pinjaman tersebut. Sebaliknya, pinjaman tersebut merupakan kepercayaan asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Bahkan, masuknya pinjaman ini akan meningkatkan cadangan devisa untuk memperkuat pasar valuta asing (valas). Pinjaman tersebut seluruhnya menggunakan valas, yakni 70 persen berbentuk dolar Amerika Serikat (AS) dan 30 persen renminbi. ?Ini sebenarnya harus dilihat sebagai sinyal positif,? kata Gatot.
Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Thohir mengatakan, Komisi VI perlu menanyakan motivasi ketiga bank tersebut mendapat pinjamana dari CDB. Klarifikasi ini agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang disebabkan pinjaman tersebut.
?Kami perlu tahu karena ingin memastikan apakah tidak ada yang terjadi dengan APBN apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu bagaimana skemanya,? kata Hafisz.
Ameidyo Daud
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga lima tahun ke depan mencapai Rp 5.500 triliun. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah paling besar hanya dapat memenuhi setengahnya, sedangkan sisanya akan dibiayai oleh swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).
Budi mengasumsikan 50 persen yang ditanggung swasta dan BUMN mencapai Rp 2.750 triliun atau US$ 187 miliar. Dari porsi tersebut, perbankan biasanya menanggung 70 persen, atau sekitar US$ 130 miliar. Namun, likuiditas perbankan Indonesia saat ini hanya mencapai US$ 27 miliar, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang membuat bank mengambil pinjaman CDB tersebut.
?Jadi sebenarnya ada shortfall dalam pembiayaan infrastruktur. Dana pihak ketiga kita Rp 4.300 triliun, penyaluran kredit kita sudah Rp 3.800 triliun. Sisa hanya US$ 27 miliar, padahal kebutuhan tadi US$ 130 miliar,? kata Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (29/9).
Kendati begitu, dia mengatakan, pinjaman dari CDB tersebut tidak sekonyong-konyong terjadi. Melainkan sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2015 yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ?Kami juga telah revisi RBB kami pada Juli kemarin ke OJK,? kata Budi.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ahmad Baiquni menjelaskan pinjaman tersebut akan digunakan untuk membantu pembiayaan infrastruktur, terutama pembangunan pembangkit listrik sebesar US$ 860 juta. ?Sisanya ada tol dan pelabuhan laut dengan total US$ 281 juta,? kata Baiquni.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, tidak ada penjualan aset dalam kesepakatan pinjaman tersebut. Sebaliknya, pinjaman tersebut merupakan kepercayaan asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Bahkan, masuknya pinjaman ini akan meningkatkan cadangan devisa untuk memperkuat pasar valuta asing (valas). Pinjaman tersebut seluruhnya menggunakan valas, yakni 70 persen berbentuk dolar Amerika Serikat (AS) dan 30 persen renminbi. ?Ini sebenarnya harus dilihat sebagai sinyal positif,? kata Gatot.
Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Thohir mengatakan, Komisi VI perlu menanyakan motivasi ketiga bank tersebut mendapat pinjamana dari CDB. Klarifikasi ini agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang disebabkan pinjaman tersebut.
?Kami perlu tahu karena ingin memastikan apakah tidak ada yang terjadi dengan APBN apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu bagaimana skemanya,? kata Hafisz.
Ameidyo Daud
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Bisnis Penjualan Fanpage
Sumber:Tanggal publish: 30/10/2015
Hasil Cek Fakta
Seringkah anda lihat akun tidak jelas berisi cerita-cerita Religi, yang juga tidak jelas sanadnya, dan memaksa kita untuk LIKE / SHARE ? “Kalau ingin ke Mekah, klik like” (“kalau tidak, berarti Anda tidak mau ke mekah”). Ternyata ini untuk komersil dan seringkali ilegal, seperti layaknya Judi online.
Para Pengemis LIKE ini (pengemis ada yang online juga ya) berusaha agar rating mereka naik, yaitu dengan menggiring kita untuk like / share. Seringkali dengan membuat kita merasa berdosa, “Ketik AMIN jika Anda ingin ke Kabah” kalau tidak melakukannya berarti kita tidak mau ke Kabah dong? Sehingga akhirnya kita terpaksa melakukan instruksi mereka karena faktor psikologis.
Sehingga menjadi banyak yang follow mereka. Lalu setelah banyak yang follow, kemudian digarap dijual friends nya ke berbagai group, yaitu didaftarkan ke group-group Facebook tersebut atau mendadak halaman Facebook tersebut berubah total, dijual ke pihak lainnya. Misalnya menjadi halaman Judi bola online dan sebagainya
maka dari itu apabila menemukan hal semacam itu laporkan mereka ke Facebook sebagai Spammer : https://www.facebook.com/help/205730929485170
Daftar para Pengemis Like bisa dilihat disini : https://www.facebook.com/notes/indonesian-hoaxes/daftar-hitam-akun-panen-follower/1012412958811234
Apakah ada yang sudah pernah menipu Anda sebelumnya ? Mari jangan mau ditipu oleh para Pengemis Like ini. #hoax
Para Pengemis LIKE ini (pengemis ada yang online juga ya) berusaha agar rating mereka naik, yaitu dengan menggiring kita untuk like / share. Seringkali dengan membuat kita merasa berdosa, “Ketik AMIN jika Anda ingin ke Kabah” kalau tidak melakukannya berarti kita tidak mau ke Kabah dong? Sehingga akhirnya kita terpaksa melakukan instruksi mereka karena faktor psikologis.
Sehingga menjadi banyak yang follow mereka. Lalu setelah banyak yang follow, kemudian digarap dijual friends nya ke berbagai group, yaitu didaftarkan ke group-group Facebook tersebut atau mendadak halaman Facebook tersebut berubah total, dijual ke pihak lainnya. Misalnya menjadi halaman Judi bola online dan sebagainya
maka dari itu apabila menemukan hal semacam itu laporkan mereka ke Facebook sebagai Spammer : https://www.facebook.com/help/205730929485170
Daftar para Pengemis Like bisa dilihat disini : https://www.facebook.com/notes/indonesian-hoaxes/daftar-hitam-akun-panen-follower/1012412958811234
Apakah ada yang sudah pernah menipu Anda sebelumnya ? Mari jangan mau ditipu oleh para Pengemis Like ini. #hoax
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
[KLARIFIKASI] Isu Warga Kesurupan Pasca Batu Bersusun Dihancurkan, Dipastikan Hoax
Sumber: Media DaringTanggal publish: 05/02/2018
Berita
Beredar isu tentang warga yang kesurupan, setelah baru bersusun dihancurkan di Kecamatan Cidahu, Sukabumi.
Hasil Cek Fakta
Camat Cidahu, Ading Ismail menyebut ulah oknum warganet yang memposting dengan dibumbui hal mistis tidak bisa diterima. “Siang saya hancurkan malamnya muncul lagi postingan, menyebut ada 9 warga kesurupan. Saya langsung minta tolong ke aparat desa untuk melakukan pengecekan dan ternyata itu hoax,” kata Ading kepada detikcom via telepon, Sabtu (3/2/2018).
Batu bersusun rapi sebanyak 90 buah paket susunan di aliran sungai Kampung Cibojong, RT 01 RW 01, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jabar itu dipastikan bukan fenomena alam. Ada warga yang melihat sekelompok pemuda menyusun batu-batu itu. Namun apa motif dan bagaimana cara batu-batu tersebut disusun di tengah sungai masih misterius. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat berhati-hati agar tidak jatuh dalam kesesatan.
Batu bersusun rapi sebanyak 90 buah paket susunan di aliran sungai Kampung Cibojong, RT 01 RW 01, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jabar itu dipastikan bukan fenomena alam. Ada warga yang melihat sekelompok pemuda menyusun batu-batu itu. Namun apa motif dan bagaimana cara batu-batu tersebut disusun di tengah sungai masih misterius. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat berhati-hati agar tidak jatuh dalam kesesatan.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 6311/6683