Blok Rokan yang sebelumnya dikelola oleh Chevron Pasific Indonesia sekarang dikelola oleh PT Pertamina.

Menteri ESDM RI (Energi dan Sumber Daya Mineral RI) Ignasius Jonan mengatakan, pengelolaan Blok Rokan akan dimulai pada 2021 mendatang.

Jonan menyebut Rokan sebagai blok legendaris di Asia yang pernah menghasilkan 1 juta barel per hari. Kini menghasilkan 200 ribu barel per hari.  Hal itu disampaikannya HUT ke-73 RI, 17 Agustus 2018 lalu di Jakarta.

Wakil Menteri ESDM RI, Arcandra Tahar mengatakan, dengan dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina, maka kontribusi produksi minyak BUMN tersebut meningkat menjadi 60 persen dari produksi minyak nasional.

Untuk Blok Mahakam, telah dikelola oleh Pertamina sejak 1 Januari 2018. PT Pertamina (Persero) resmi menjadi pengelola Blok Mahakam per 1 Januari 2018 seiring dengan kegiatan serah terima dari Total E&P Indonesie (TEPI).

Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun. Kemudian pada Senin (1/1/2018) ini dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, Blok Mahakam menjadi produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional. (*)

Prabowo di akhir debat mengakui soal kepemilikan lahan ini. Namun ia memastikan lahan tersebut berupa Hak Guna Usaha alias HGU, yang sewaktu-waktu bisa dikembalikannya ke negara. Berapa banyak luasnya ia tidak sebutkan.

"Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Pada Mei 2009, berdasarkan data yang dihimpun VIVA dari laman prabowosubianto.info, terdapat sejumlah usaha yang dimiliki Prabowo di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan jasa. Berikut datanya:

1. PT Kiani Kertas atau PT Kertas Nusantara (kertas dan bubur kertas)
2. PT Kiani Hutan Lestari (kehutanan & perkebunan)
3. PT Belantara Pusaka (kehutanan & perkebunan)
4. PT Tanjung Redeb Hutani (kehutanan & perkebunan)
5. PT Tusam Hutani Lestari (kehutanan & perkebunan)
6. PT Tidar Kerinci Agung (kelapa sawit)
7. PT Erabara Persada Nusantara (pertambangan)
8. PT Nusantara Wahana Coal (pertambangan)
9. PT Nusantara Kaltim Coal (pertambangan)
10. PT Batubara Nusantara Coal (pertambangan)
11. PT Kaltim Nusantara Coal (pertambangan)
12. PT Nusantara Santan Coal (pertambangan)
13. PT Nusantara Berau Coal (pertambangan)
15. PT Jaladri Swadesi Nusantara (perikanan)
16. PT Gardatama Nusantara (jasa)
17. PT Tribuana Antarnusa (jasa)

Namun data terbaru yang diunduh dari lahan tersebut pada Minggu 17 Februari 2019, jumlah perusahaan yang masih dimiliki Prabowo berkurang drastis. Berikut datanya:

1. Perusahaan migas Karazanbasmunai di Kazakhstan. Prabowo duduk sebagai komisaris.
2. PT Tidar Kerinci Agung. Prabowo sebagai komisaris utama.
3. PT Nusantara Energy. Prabowo duduk sebagai presiden dan CEO.
4. PT Jaladri Nusantara sebagai presiden dan CEO.

Menurut Gurnadi, pengamat dari FITRA, memaparkan data dari Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pada Juli 2018, bahwa produksi gula nasional di tahun 2018 mencapai 2,1 juta ton. Lalu ditambah sisa gula tahun 2017 sebanyak 1 juta ton dan rembesan gula rafinasi ke pasaran mencapai 800 ribu ton.
Ada pula tambahan impor gula konsumsi sebanyak 1,2 juta ton. Artinya, pasokan gula nasional ada sebanyak 5,1 juta ton. Angka tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan di tahun 2018, yang hanya sebanyak 2,8 juta ton, sehingga mengakibatkan surplus stok gula 2,4 juta ton.

Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menyatakan Indonesia merupakan produsen minyak, sehingga tidak dapat dibayangkan bahwa Indonesia akan 100% impor minyak bagi kebutuhan konsumsi BBM bagi transportasi dan ketenagalistrikan dalam negeri.

Selain itu, Indonesia akan mulai melakukan elektrifikasi transport secara bertahap, yaitu dengan mendorong manufaktur dan penjualan kendaraan listrik (mobil dan motor) dan ada substitusi parsial BBM dengan BBN.

Selain itu, pemerintah juga sudah secara agresif menurunkan penggunaan diesel untuk pembangkitan listrik. Sedangkan pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga (cooking fuel) juga sudah disubstitusi dengan gas.

Sehingga ada indikasi bahwa di jangka menengah akan terjadi stabilisasi permintaan BBM dan bahkan berbagai proyeksi menunjukkan penurunan di jangka panjang.

Selain itu, mengacu data dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menyebutkan bahwa pada tahun ini, pemerintah menargetkan lifting hanya 750.000 barel per hari (bph). Padahal tahun ini target lifting minyak 800.000 bph.

Bukan hanya di 2019, dalam jangka menengah yakni 2020 hingga 2022, target bawah lifting minyak juga cenderung semakin rendah.

Pada tahun 2020, misalnya, target lifting minyak berkisar 695.000–840.000 bph. Sedangkan target di 2021 hanya 651.000–802.000 bph, dan di 2022 turun lagi menjadi 589.000–800.000 bph. Sehingga impor 100% BBM belum akan terjadi dalam waktu dekat.

Impor BBM memang semakin naik lantaran produksi minyak Indonesia setiap tahun menurun. Namun tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan impor 100% BBM.